Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Koordinasi Internal Penting untuk Penyamaan Langkah dan Strategi Pencapaian 4 Fokus Kedeputian PKD
23 Mei 2018 11:30:50 / sakd / dibaca: 231 kali / Kat: Sosialisasi

Surabaya – (22/05) Untuk meningkatkan pemahaman SDM BPKP dalam pelaksanaan peran pembinaan dan assurance atas hasil penilaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, Analisis Standar Belanja (ASB), serta percepatan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian maturitas SPIP level 3,  Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah melaksanakan kegiatan  Workshop Regional Suplemen Perka BPKP No 4 Tahun 2018, Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Pada Pemerintah Daerah, Penyusunan ASB Serta Quality Assurance (QA) Serentak Maturitas SPIP. Kegiatan yang diadakan mulai tanggal 22 s.d 25 Mei 2018 ini diselenggarakan pada Aula Utama Perwakilan BPKP Jawa Timur. Penyelenggaraan workshop yang diikuti oleh peserta yang berasal dari 16 perwakilan BPKP yang terdiri atas 26 korwas APD dan P3A, 7 orang pengendali teknis dan 21 orang ketua tim berlangsung aman pasca kasus bom pada beberapa titik di kota Surabaya Pada hari Selasa 12 Desember 2017.

Rangkaian kegiatan pembukaan workshop diawali dengan penyampaian laporan dari ketua panitia workshop regional,  Bea Rejeki Tirtadewi dan dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari tuan rumah workshop regional yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,  Agus Setianto. Kata selamat datang dan ucapan terima kasih juga disampaikan beliau, karena, Deputi Bidang PPKD telah mempercayakan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan workshop. Hal itu, lanjutnya, telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi perwakilan BPKP Jawa Timur.

Selanjutnya, Gatot Darmasto selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah  berkenan memberikan arahan pada workshop tersebut. Beliau menyampaikan bahwa acara Workshop Regional ini sangat penting sebagai bentuk koordinasi internal untuk menyamakan langkah dan strategi dalam mendorong pencapaian target maturitas SPIP dan kapabilitas APIP level 3 oleh pemerintah daerah, penerapan Aplikasi Siskeudes dan SIMDA Perencanaan.  Hal ini penting karena dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada sem 1 tahun 2017, dari 14.997 permasalahan yang diidentifikasi, 18% karena kelemahan SPIP dan 82 % disebabkan permasalahan tata kelola. Beliau juga mengingatkan agar perwakilan selalu mengingatkan pemda untuk tidak cepat merasa puas dengan perolehan opini WTP, maturitas SPIP level 3, kapabilitas APIP level 3. Kondisi tersebut harus dipelihara dan terus ditingkatkan mengingat lingkungan strategis akan terus mengalami perubahan.

Beliau juga menegaskan kepada peserta bahwa Pemerintah Daerah harus secara terus menerus didorong untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif pada setiap siklus pengelolaan keuangan negara dan kinerja serta pengawasan yang efektif dari APIP. Melalui pilar SPIP yang efektif dan APIP yang kuat, diyakini akan mewujudkan akuntabilitas yang baik pula, diantaranya  diperolehnya berbagai prestasi kinerja mulai dari Wilayah Tertib Administrasi, opini WTP,  LKj dengan nilai baik, dan terwujudnya wilayah bebas korupsi.  BPKP, selain mendorong penyelenggaraan SPIP yang efektif dan penguatan APIP, juga membantu pemda melalui penyediaan aplikasi mulai dari SIMDA Keuangan dan Siskeudes. Saat ini, SIMDA Keuangan terus dikembangkan agar dapat diintegrasikan ataupun dimanfaatkan berbagai aplikasi dari K/L lain dan instansi lain seperti e-audit BPK, Ditjen Perimbangan Keuangan serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, PT Taspen,  Bapertarum,  BPJS, dan pada tanggal 16 mei 2018 telah ditandatangani integrasi SIMDA keuangan dengan e-SAKIP yang dikelola oleh Kementerian PAN RB.

Beliau juga menyampaikan pada akhir sambutannya agar peserta melakukan diseminasi atas semua materi yang disampaikan di workshop kepada seluruh SDM perwakilan BPKP sehingga diperoleh kesamaan langkah dan strategi antar perwakilan BPKP dan dapat meminimalkan gap diinternal perwakilan maupun antar perwakilan dengan pusat.

Selama 4 hari kegiatan berlangsung, para peserta menjabat sebagai Korwas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing akan mengikuti  Workshop Peningkatan Maturitas SPIP dengan materi mengenai Suplemen Perka Nomor 4 Tahun 2016 dengan case study pada Penilaian Maturitas SPIP Pemda;  Workshop Penyusunan ASB dengan materi Gambaran umum, Konsep Pendekatan dan Kerangka Penyusunan ASB serta bagaimana cara menginput ASB ke Aplikasi Simda Perencanaan; Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP sedangkan peserta yang menjabat sebagai ketua tim  mengikuti QA hasil penilaian maturitas SPIP dengan melakukan QA penilaian maturitas SPIP Pemda atas progress  pra-QA, usulan ST QA dan kembali ke pra QA pada 10 Perwakilan BPKP atas 29 Pemda. (Nani, Devita,/Rief)



Share      

Berita Terkait:

04 Januari 2018 14:27:25 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
CPNS BPKP Harus Mampu Memahami 4 Fokus Utama Kedeputian PKD di Tahun 2018
15 Desember 2017 10:03:00 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Melakukan Pendekatan Preventif dan Kuratif dalam Pengawalan Keuangan Desa
01 Maret 2017 15:07:39 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
IAI-KAPd Wilayah Banten turut Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel
20 Nopember 2015 18:22:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Deputi PPKD Kawal Dana Desa di Kabupaten Boalemo, Gorontalo
12 Maret 2015 13:24:31 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kunjungan Study Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ke BPKP


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

ADI GEMAWAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD