Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rakor Kedeputian PPKD sebagai Sarana Penyamaan Persepsi Strategi dan Kebijakan Kinerja Tahun 2018
05 Pebruari 2018 17:52:16 / sakd / dibaca: 1474 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jakarta – (05/02)  Rapat Koordinasi (Rakor) Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Korwas Bidang APD dan P3A Tahun 2018 t telah diadakan pada awal Tahun 2018.  Kegiatan yang diselenggarakan di Horel Rukun Senior Living, Sentul Bogor tersebut menjadi ajang untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan tugas di bidang APD dan P3A. Rakor yang mengambil tema ‘ Strategi dan Kebijakan Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ini diikuti oleh  sebanyak 139 peserta yang terdiri dari 64 orang Pejabat dan PFA dari Kedeputian PPKD  dan 75 orang Korwas APD dan P3A dari seluruh Perwakilan BPKP. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai dari  Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 31 Januari – 3 Februari 2018.

Pada acara pembukaan yang dilaksanakan pada hari Rabu (31/01) malam, Ardan Adiperdana selaku Kepala BPKP menyampaikan beberapa penekanan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2018. Beliau mengungkapkan pengawalan akuntabilitas agar diarahkan lebih dekat kepada pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pariwisata serta pembangunan infrastruktur. Dalam melaksanakan pemilihan jenis pengawasan intern yang digunakan dalam pengawalan tersebut agar disesuaikan dengan tujuan serta tingkat reliabilitasnya, apakah monitoring/pemantauan, reviu, evaluasi sampai dengan audit dengan tingkat reliabilitas paling tinggi. Hal yang sama berlaku untuk layanan konsultansi, apakah sosialisasi, workshop, bimtek dan pendampingan. Beliau mengharapkan Kedeputian PPKD mengembangkan tools analisis fiskal pemerintah daerah melalui analisis rasio proporsi maupun rasio time series serta mengembangkan database profil Pemerintah Daerah. Strategi dan tools agar dapat diselesaikan bulan Maret 2018.

Terkait dengan target target yang akan dicapai pada tahun 2018 beliau menegaskan beberapa hal yaitu: target pencapaian level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tahun 2019 agar dapat dicapai pada 2018, implementasi e-planning ditargetkan pada seluruh Pemda yang telah menggunakan SIMDA, erwakilan agar menjaga desa-desa yang telah menggunakan Siskeudes jangan sampai ada masalah saat pelaksanaan padat karya. Fokusnya adalah desa-desa yang menjadi sample cek fisik yang akan dilakukan oleh Presiden. Untuk mencapai hal tersebut beliau menyampaikan agar pengawasan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kedeputian Polhukam PMK dan Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman, serta  Perwakilan BPKP agar menetapkan prioritas alokasi sumber daya untuk membina Pemda yang telah menggunakan SIMDA dan belum memperoleh opini WTP. Dan terakhir beliau juga berpesan bahwa memasuki tahun politik tahun 2018 dan 2019, seluruh personil BPKP agar menjaga netralitasnya

Pada hari kedua pelaksanaan Rakor, peserta mendengarkan arahan dari Gatot Darmasto selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Deputi PPKD menegaskan kembali bahwa fokus kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan Kedeputian PKD pada tahun 2018 adalah Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, SIMDA Perencanaan dan Evaluasi  Implementasi Siskeudes. Beliau mengungkapkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 belum menggembirakan sehingga perlu dirumuskan strategi yang lebih baik untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2018. Dalam mencapai target tersebut arahan yang beliau sampaikan antara lain: peningkatan pemahaman Pemda berkaitan dengan SPIP maupun Kapabilitas APIP agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kegiatan peningkatan pemahaman yang bisa dilakukan diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan semacam bincang pagi SPIP atau kapabilitas APIP untuk level pimpinan/petinggi Pemda di wilayah masing-masing, peningkatan Kapabilitas APIP agar dipahami secara menyeluruh termasuk hubungan keterkaitan antar elemen Kapabilitas APIP.

Beliau juga menegaskan lagi arahan yang telah disampaikan oleh Kepala BPKP agar impelementasi SIMDA Perencanaan agar di prioritaskan untuk Pemda yang telah menerapkan SIMDA Keuangan, alokasi sumber daya Perwakilan diprioritaskan untuk Pemda yang menggunakan aplikasi SIMDA dan belum memperoleh opini WTP. Untuk Pemda yang telah memproleh opini WTP, pembinaannya agar dilakukan melalui coaching clinic serta mengingatkan lagi agar seluruh jajaran pegawai Kedeputian PPKD, Korwas APD dan P3A senantiasa menjaga netralitasnya.  

Pada sesi berikutnya, para peserta memperoleh pemaparan dari Krisno Wahyu Utomo dari Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas).  Hal-hal yang ditekankan yaitu perlunya mempercepat implementasi dan penggunaan aplikasi SIMA dalam mendukung tugas tugas pengawasan, sehingga aplikasi penilaian maturitas SPIP yang baru masih dalam pengembangan, para pegawai APD dan P3A yang sedang melaksanakan kegiatan penilaian maturitas SPIP masih dapat menggunakan aplikasi yang lama.

Setelah Ishoma, Adi Gemawan, selaku direktur PPKD wilayah I memperoleh kesempatan untuk melakukan pemaparan. Pada sesi tersebut beliau menyampaikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai target Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu peningkatan kapabilitas SDM baik internal BPKP mapun eksternal, menyelenggarakan forum pengawasan bagi top management dan pimpinan APIP, perbaikan mekanisme kerja Peningkatan Kapabilitas APIP dan perbaikan kualitas pelaporan Peningkatan Kapabilitas APIP baik konten maupun penyeragaman nomornya. Kemudian dalam pelaksanaan QA peningkatan kapabilitas APIP yang harus diperhatikan yaitu QA akan dilakukan secara bertahap dimana QA Leve 2 dilaksanakan terlebih dahulu baru QA untuk level 3, hasil QA yang masih Level 3 Dengan Catatan dan belum dilakukan ekspose akan dikembalikan ke Perwakilan untuk dilakukan Bimtek sampai Level 3, Panduan Praktis Perumusan Masalah dan format baru Laporan QA akan segera difinalkan dan dikirimkan ke Perwakilan serta Indikator governance hanya menjadi pertimbangan lainnya, keputusan mmberikan Level 3 tetap berdasarkan keyakin profesional tim QA. Kemudian beliau dan tim melakukan diseminasi Panduan Praktis Penyusunan Prenencanaan Berbasis Risiko. Panduan tersebut akan dilakukan piloting terlebih dahulu sbebelum diimplementasikan oleh seluruh Perwakilan. Terakhir beliau juga menyampaikan bahwa  kegiatan assurance dan bimtek dapat dilakukan oleh tim yang sama, namun harus dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan surat tugas tersendiri

Pada sesi sore, Ibu Bea Rejeki Tirtadewi selaku direktur PPKD wilayah II melakukan pemaparan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan beliau yaitu strategi peningkatan SPIP Level 3 dilaksanakan melalui SE-26/D3/2/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditujukan kepada para Kepala Perwakilan BPKP dimana pokok pokok strategi yang diatur pada surat tersebut terdiri atas strategi umum, pelaksananaan penilaian, pelaksanaan penjaminan kualitas, SPIP tematik, peningkatan kompetensi SDM, Bimtek/Asistensi dan Komunikasi. Uraian lebih lanjut dari pokok pokok strategi tersebut antara lain  perwakilan agar mendorong pemda cq tim asesor Pemda melakukan penilaian mandiri  maturitas SPIP, perwakilan mendorong Pemda agar menggunakan aplikasi komputer untuk penilaian maturitas SPIP (e-assessment), penilaian maturitas SPIP sebaiknya dilakukan setiap tahun;  Penilaian maturitas agar dilakukan penjaminan kualitas (QA) berpedoman pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 4 Tahun 2017, perwakilan melakukan reviu atas hasil penilaian maturitas SPIP oleh Pemda; Perwakilan agar membangun dan meningkatkan kapabilitas PFA dalam penguasaan konsep dan implementasi, serta penilaian maturitas SPIP; Bimtek/Asistensi agar difokuskan pada sub unsur SPIP yang masih lemah. Mempertimbangkan nilai/skor nasional untuk unsur ke-2 (Penilaian Risiko) masih rendah; dan Perwakilan agar memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dengan Pemda untuk membangun kepedulian dan komitmen pencapaian maturitas SPIP level 3, misalnya acara sejenis “Bincang Pagi SPIP dan APIP” bersama Pemda.

 Pada hari Jumat Iskandar Novianto selaku direktur PPKD wilayah III menyampaikan seputar SIMDA Perencanaan, Siskeudes dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda. Terkait SIMDA Perencanaan, beliau mengharapkan agar   Perwakilan BPKP dapat menyampaikan ke pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan agar terus bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan SIMDA Perencanaan, pengembangan yang dilakukan berupa perubahan modul RPJMD menjadi webbase serta penyemurnaan sesuai Permendagri 86 tahun 2017 yang dilengkapi dengan modul. Sementara SIMDA Keuangan akan dikembangkan dengan maintenance dan penyempurnaan versi 2.7 melalui penyempurnaan koneksi dengan SIMDA Perencanaan, cashless di Bendahara Keuangan, interkoneksi atau pengembangan aplikasi sistem kinerja instansi. Selain itu pengembangan SIMDA Keuangan versi 3 basis web dengan mengakomodasi regulasi baru disertai dengan modul.

Terkait Siskeudes, evaluasi atas implemetasi aplikasi Siskeudes akan dilakukan terhadap seluruh pemda yang telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, sehingga akan dilakukan oleh seluruh Perwakilan BPKP. Dalam evaluasi juga diedarkan kuesioner ke setiap desa terkait implementasi Siskeudes. Jadi evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Perwakilan yang memiliki KF1 Workshop Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan untuk analisis kinerja keuangan, Direktorat PPPKD akan menambahkan konten-konten yang sesuai dengan arahan Kepala BPKP. Kegiatan analisis tersebut akan dilakukan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited 2017 dan Unaudited Tahun 2017. Sebagai penutup sesi Siang, Deputi Bidang PPKD, Direktur dan seluruh korwas melakukan penandatanganan komitmen untuk pencapaian target kinerja APIP Level 3, SPIP level 3, implementasi SIMDA Perencanaan dan Evaluasi Implementasi Siskeudes

Agar peserta Rakor tidak merasakan jenuh maka pada malam hari Ketiga diadakan kegiatan ramah tamah berupa penampilan dengan mengambil tema Oldies. Berbagai kreativitas dari PFA dari Kedeputian PPKD maupun para korwas APD ditampilkan pada kesempatan tersebut. Kemudian sebelum diadakan penutupan, peserta juga mengikuti kegiatan outbund.



Share      

Berita Terkait:

17 September 2018 11:58:48 / sakd / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Auditor Madya peran Pengendali Teknis
08 Juni 2018 09:39:13 / sakd / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Penyerahan Tali Asih bagi Satpam BPKP dan THL di Kedeputian PPKD
22 Maret 2017 10:24:15 / sakd / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Doa Bersama dan Penyampaian Perkembangan Kinerja Mingguan di Kedeputian PKD
07 Maret 2017 19:44:59 / sakd / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Rasa Haru Warnai Pisah Sambut Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
23 Pebruari 2016 19:01:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Bersinergi Mengawal Pengelolaan Keuangan Daerah


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

ADI GEMAWAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD