Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

CPNS BPKP Harus Mampu Memahami 4 Fokus Utama Kedeputian PKD di Tahun 2018
04 Januari 2018 14:27:25 / sakd / dibaca: 1094 kali / Kat: Sosialisasi

Jakarta – (04/01) Pada hari Selasa 03 Januari 2018, Ruang Serbaguna Lantai 10 Kantor BPKP Pusat dipadati oleh pemuda-pemudi berbaju putih hitam. Mereka merupakan CPNS BPKP yang mendapat penempatan sementara di Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD). Mereka hadir  dalam rangka mengikuti kegiatanworkshop mengenai Penugasan yang dilaksanakan di Kedeputian PKD . Kegiatan workshop ini bertujuan agar para CPNS tersebut dapat segera beradaptasi dengan pekerjaan yang dihadapi. Peserta workshop tersebut terdiri dari 39 orang CPNS yang akan menduduki jabatan fungsional auditor, pengelola keuangan dan pranata komputer. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2017

Pada hari pertama, Gatot Darmasto selaku Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  berkenan membuka dan memberikan sambutan pada kegiatan workshop ini. Pada sambutannya, beliau menyampaikan bahwa materi yang akan disampaikan adalah substansi terkait dengan empat fokus yang menjadi Tugas dan Fungsi (Tusi) Kedeputian PKD. Empat fokus tersebut adalah Peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Simda Perencanaan dan Siskeudes. Beliau juga berpesan selama 1 tahun penempatan sementara, 39 CPNS tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok. 3 Kelompok tersebut akan memperoleh rolling antar direktorat setiap 4 bulan sehingga setiap CPNS sudah punya kemampuan kerja yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Kemudian Adi Gemawan melanjutkan memberikan paparan mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan pada Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.

Pada sesi berikutnya, Rini Wartini, Tri Wahyono dan Rohmad Adi Siaman menjadi narasumber yang menyampaikan mengenai Peningkatan Kapabilitas APIP. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak hanya sekedar melakukan pengawasan rutin (watch dog), namun stakeholder telah menuntut APIP berperan lebih, baik dalam assurance activities, anti corruption activities dan consulting activities. Perubahan paradigma tersebut membutuhkan peningkatan kapabilitas APIP, baik dari sisi peran dan layanan yang meningkat dari compliance audit menuju performance audit dan jasa konsultansi (elemen 1); dukungan SDM dan tim kerja yang professional (elemen 2); Praktik kerja yang mampu menjamin kualitas hasil pengawasan (elemen 3); Adanya akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang akurat (elemen 4); Budaya dan hubungan organisasi yang kondusif (elemen 5); serta Tata kelola yang baik (elemen 6). Materi workshop yang diberikan kepada CPNS mulai dari pemahaman atas  Key Process Area peningkatan kapabilitas APIP, bagaimana melakukan penilaian mandiri (self assessment) kapabilitas APIP, melakukan validasi (QA) atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh APIP, bagaimana menyusun area of improvement dan bagaimana strategi membina APIP untuk mempercepat pencapaian kapabilitas APIP Level 3. Outcome yang diharapkan dari workshop tersebut adalah kesiapan CPNS untuk penugasan peningkatan kapabilitas APIP, baik secara teori maupun prakteknya di lapangan.

Pada saat berita ini diterbitkan, workshop tersebut diisi dari Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Wilayah II . Bea Rejeki Tirtadewi selaku Direktur PPKD Wilayah II memberikan sedikit pengantar kepada peserta. Yan Setiadi selaku Kasubdit PPKD Wilayah II.2 memberikan gambaran mengenai penugasan yang dilaksanakan di direktoratnya. Fokus yang diampu pada Direktorat Wilayah II adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sementara itu,  tingkat maturitas SPIP kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”.  Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Selain mengenai maturitas SPIP, para personil dari Direktorat PPKD Wilayah II juga memaparkan mengenai penugasan lain yang diemban oleh mereka. Materi penugasan yang dipaparkan antara lain pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK), pengawasan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah, pengawasan Proyek Strategis Nasional KEK, pengawasan Kerjasama Daerah dan Pengawsan Lintas Sektoral Pembangunan Perkotaan.

 Pada hari Jumat 5 Januari 2017, para peserta Workshop akan memperoleh pemaparan materi dari Direktorat PPKD Wilayah III. Direktorat yang dipimpin oleh Iskandar Noviantor ini mengemban fokus pada implementasi SIMDA Perencanaan dan evaluasi Siskeudes. Workshop ini direncanakan akan ditutup oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD pada Jumat, 5 Januari 2018 dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada masing-masing Direktorat. Para CPNS akan langsung diikutsertakan dalam proses pengawasan di Kedeputian PPKD dengan didampingi mentor yang ditunjuk.



Share      

Berita Terkait:

23 Mei 2018 11:30:50 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Koordinasi Internal Penting untuk Penyamaan Langkah dan Strategi Pencapaian 4 Fokus Kedeputian PKD
15 Desember 2017 10:03:00 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Melakukan Pendekatan Preventif dan Kuratif dalam Pengawalan Keuangan Desa
01 Maret 2017 15:07:39 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
IAI-KAPd Wilayah Banten turut Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel
20 Nopember 2015 18:22:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Deputi PPKD Kawal Dana Desa di Kabupaten Boalemo, Gorontalo
12 Maret 2015 13:24:31 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kunjungan Study Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ke BPKP


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

ADI GEMAWAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD