Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BPKP Melakukan Pendekatan Preventif dan Kuratif dalam Pengawalan Keuangan Desa
15 Desember 2017 10:03:00 / sakd / dibaca: 1205 kali / Kat: Sosialisasi

Jakarta – (12/12) Pada hari Selasa 12 Desember 2017, Ruang Serbaguna Lantai 10 Kantor BPKP Pusat dipenuhi oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Mereka hadir dalam rangka kegiatanstudy tour mengunjungi beberapa institusi di Jakarta dan Bandung. Kegiatan kunjungan yang dilaksanakan di BPKP bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peran BPKP dalam pengawasan terhadap Dana Desa. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari 44 mahasiswa dan 2 dosen pembimbing.

Iskandar Novianto selaku Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III berkenan menyambut mahasiwa tersebut. Pada sambutannya, beliau menyampaikan bahwa bahwa Ditwas PPKD Wilayah III saat ini memiliki tugas dengan membidangi governance system pengelolaan keuangan di daerah dan desa. Governance system tersebut meliputi pengawasan terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan desa; kualitas belanja pemerintah daerah dan desa; perencanaan dan pelaksanaan APBD dan APBDesa dengan melakukan reviu atas perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan Tata kelola pemerintah daerah dan desa.  Beliau juga menekankan peran pengawasan BPKP saat ini sama pentingnya dengan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Pengawasan yang dilakukan BPKP mencakup kegiatan upaya preventif (pencegahan) dan kuratif (penindakan). Pendekatan preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan consulting melalui pengembangan sistem maupun pendampingn sedangkan pendekatan kuratif dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan monitoring. Sejak adanya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, banyak peraturan-peraturan yang berkembang terkait dengan desa termasuk dengan pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk pengawalan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah dengan menyediakan aplikasi pengelolaan keuangan desa bernama Siskeudes yang dikembangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri

Selanjutnya, Amir Lukum selaku dosen pendamping memperoleh kesempatan juga untuk memberikan sambutan. Beliau mengungkapkan tujuan utama pelaksanaan study tour oleh mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo adalah untuk memahami peran BPKP selaku instansi pemerintah yang melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa dan perbedaan tugas fungsinya dengan BPK RI dan memberikan bekal kepada peserta study tour yag merupakan mahasiswa semester 5 yang akan melaksanakan praktik magang atau KKN di kebanyakan desa. mengenai pengelolaan keuangan dana desa dan aplikasi Siskeudes. Beliau juga mengungkapkan terima kasih telah disambut dengan baik oleh BPKP.

Pada kesempatan berikutnya, peserta memperoleh pembekalan lebih spesifik dari Robertus Gatot Megantoro mengenai peran-peran BPKP dalam melaksanakan pengawalan keuangan desa. Beliau mengungkapkan bahwa BPKP sejak tahun 2015 telah memberikan pengawalan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawalan preventif terdiri dari 4 aspek yaitu sistem, regulasi, Bimbingan Konsultasi (Bimkon) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari segi sistem, BPKP meluncurkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2015, dari segi regulasi kita memberikan masukan kepada regulator seperti Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT agar peraturan yg ada dapat lebih baik dan tidak tumpang tindih, dari segi Bimkon kita menyusun pedoman yang lebih dapat dipahami oleh Desa, dan SDM kita melaksanakan pelatihan terhadap kabupaten dan desa. Pengawalan BPKP diawali dengan adanya arahan dari presiden pada Rakornas APIP tahun 2015, beliau meminta dapat membantu pengawalan keuangan desa, sedangkan pada RDP dengan komisi XI meminta juga kepada BPKP dapat membuat aplikasi keuangan yang sederhana untuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kajian KPK juga meminta BPKP bersama kementerian Dalam Negeri segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan kemampuan desa. Akhirnya BPKP mengembangkan aplikasi SIMDA Desa yang diujicobakan di Mamasa, Sulawesi Barat. Setelah berhasil diujicobakan, aplikasi tersebut dilaunching pada tanggal 13 Juli 2015. Pada bulan November 2015 diadakan dengan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

Peserta juga ditekankan bahwa desa tidak hanya mengelola Dana Desa,  paling tidak 7 sumber dana yang dikelola oleh desa yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain. Siskeudes sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan desa menatausahakan seluruh sumber dana tersebut. Selain itu, Aplikasi Siskeudes dikembangkan berdasarkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu Kepala Desa memudahkan tata kelola  seluruh sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali melakukan entri, pemerintah desa dapat menghasilkan pelaporan maupun dokumen yang digunakan dalam penatausahaan desa. Tampilan Siskeudes dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah (user friendly) dan dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi maupun manual aplikasi mengingat penggunanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda. Aplikasi ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, pendekatan kuratif yang dilakukan oleh BPKP dalam pengawalan keuangan desa diantaranya melaksanakan koordinasi bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan reviu penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara triwulanan. Bersamaan dengan itu perwakilan BPKP juga melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa di desa dengan mengambil sampel minimal 2 kabupaten dan 2 desa tiap kabupaten. Dari hasil reviu dan evaluasi tersebut diketahui bahwa permasalahan keterlambatan penyaluran Dana Desa disebabkan antara lain penetapan APBDes yang terlambat, laporan penggunaan Dana Desa periode sebelumnya belum atau terlambat dibuat, dan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian permasalahan penggunaan Dana Desa yang timbul yaitu Penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas (bukan Bidang Pembangunan atau Bidang Pemberdayaan Masyarakat) danenggunaan Dana Desa tidak sesuai Bidang Prioritas yang Dilaporkan, antara lain: pemeliharaan pagar desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga masyarakat desa. Sedangkan permasalahan tata kelola Dana Desa yang sering muncul yaitu pencairan dari Rekening Kas Desa tidak sesuai prosedur, antara lain: pencairan sekaligus dan pengeluaran uang tidak didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang disampaikan.



Share      

Berita Terkait:

23 Mei 2018 11:30:50 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Koordinasi Internal Penting untuk Penyamaan Langkah dan Strategi Pencapaian 4 Fokus Kedeputian PKD
04 Januari 2018 14:27:25 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
CPNS BPKP Harus Mampu Memahami 4 Fokus Utama Kedeputian PKD di Tahun 2018
01 Maret 2017 15:07:39 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
IAI-KAPd Wilayah Banten turut Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel
20 Nopember 2015 18:22:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Deputi PPKD Kawal Dana Desa di Kabupaten Boalemo, Gorontalo
12 Maret 2015 13:24:31 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kunjungan Study Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ke BPKP


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

ADI GEMAWAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD