Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Desa oleh BPKP
24 Mei 2017 14:40:25 / sakd / dibaca: 1959 kali / Kat: APIP

Hari Kamis (18/05), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2017. Kegiatan yang diadakan rutin tahunan ini dilaksanakan di Auditorium Gandi, Lantai 2 Gedung BPKP Pusat. Salah satu sesi yang diadakan pada kegiatan rapat tersebut adalah kegiatan diskusi panel dimana Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku salah satu narasumber memberikan pemaparan mengenai Pengawasan Keuangan Desa oleh BPKP.

Narasumber lain yang terlibat dalam kegiatan diskusi panel adalah Lukman Nul Hakim mewakili Dirjen Bina Pemerintah Desa-Kementerian Dalam Negeri, Prof Ahmad Erani Yustika mewakili Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kementerian Desa PDTT, Dadang Sumantri mewakili Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan KPK dan Sri Wahyuni Maria Manalip selaku Bupati Kepulauan Talaud.

Pada kesempatan yang diberikan Bapak Gatot Darmasto memaparkan bahwa latar belakang pengawalan keuangan desa yang dilakukan oleh BPP adalah adanya  peningkatan anggaran Dana Desa tidak diimbangi oleh kondisi sumber daya manusia pemerintahan desa relatif belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sehingga pengelolaan keuangan desa –yang dituntut untuk menjadi lebih akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku– masih terdapat kasus-kasus dan hal yang menyimpang.  BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan tools aplikasi yang membantu pengelolaan keuangan desa. 

Siskeudes merupakan wujud sinergi BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sebagaiupaya penguatan akuntabilitas desa yang dirilis pada tanggal  13 Juli 2015. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Siskeudes telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak terlalu menuntut kompetensi dalam melakukan entry transaksi ke dalam aplikasi, dan penggunaannya sangat mudah (user-friendly) sehingga diharapkan dapat memudahkan tata kelola keuangan desa. Siskeudes juga telah dilengkapi dengan built-in internal control, memiliki kesinambungan maintenance yang terjamindi mana sistem akan disesuaikan setiap terdapat perubahan regulasi. Selain itu, Siskeudes jugadidukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi untuk menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola oleh desa.

Sementara itu, output yang dihasilkan oleh Siskeudes meliputi: (i) RPJM Desa & RKP Desa; (ii) APB Desa; (iii) Buku/Dokumen Penatausahaan Keungan Desa (BKU, Bank, Pajak, SPP dll); (iv) Laporan Realisasi APB Desa; (v) Laporan Kekayaan Milik Desa; (vi) Laporan Realisasi per sumber dana; dan (vii) Laporan Kompilasi di tingkat pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini Siskeudes telah disosialisasikan pada 353 kabupaten/kota yang mencakup 55.836 desa. Selanjutnya, sebanyak 311 kabupaten/kota yang mencakup 45.942 telah menerima Bimbingan Teknis/workshop Siskeudes. Sedangkan sebanyak 192 kabupaten/kota yang mencakup 24.863 desa telah mengimplementasikan Siskeudes secara penuh.

Selain Siskeudes, BPKP juga telah mengembangkan aplikasi SIA BUM Desa. Pada 22 September 2016, BPKP merilis aplikasi tersebut di Denpasar untuk memudahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan tata kelola. Pada saat ini telah terbentuk 18.446 BUMDes;dan sebanyak 15 BUMDes di wilayah provinsi Bali telah menerapkan SIA BUM Desa. Aplikasi SIA BUM Desa telah dilengkapi dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk memudahkan implementasi aplikasi tersebut. Selanjutnya, SIA BUM Desa telah dapat menghasilkan berbagai laporan yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan dan standar, antara lain: neraca, laporan hasil usaha, laporan kas, jurnal pembukuan, voucher bukti jurnal pembukuan, buku besar, buku bantu aktivitas, buku bantu arus kas, daftar utang, daftar piutang dan buku besar rinci per-rekanan.

Kemudian langkah sinergis antara BPKP dengan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengawal keuangan desa adalah denan melakukan melakukan reviu penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun 2015. Reviu tersebut dilaksanakan terhadap 316 dari 434 kabupaten/kota penerima Dana Desa atau sebesar 72,81% serta terhadap 52.390 desa dari 74.093 desa penerima Dana Desa atau sebesar 70,11%. Total dana desa yang direviu sebesar Rp15,28 triliun.  Berdasarkan hasil reviu, dari Rp15,28 triliun Dana Desa yang disalurkan ke Kas Daerah, sebanyak Rp15 triliun telah disalurkan ke Kas Desa sedangkan sisa dana desa yang belum disalurkan ke Kas Desa sebesar Rp0,28 triliun masih berada di Kas Daerah. Selanjutnya, dari Rp15 triliun dana desa yang telah disalurkan ke Kas Desa, sebesar Rp14,24 triliun telah digunakan pada 5 (lima) bidang sedangkan sisa dana desa sebesar Rp0,76 triliun belum digunakan dan masih berada di Kas Desa. Sehingga pada akhir tahun 2015, dari Rp15,28 triliun Dana Desa yang direviu masih terdapat sisa sebesar Rp1,04 triliun.( Edo, rief/ Humas Deputi PKD)



Share      

Berita Terkait:



Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Rakor Deputi Bidwas PKD 2018
Kinerja Deputi Bidwas PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Bidwas PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Dit Was Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

DADAMG KURNIA

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

DIKDIK SADIKIN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ADI GEMAWAN

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Desa :  

DJOKO PRIHARDONO

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD