Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

IAI-KAPd Wilayah Banten turut Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel
01 Maret 2017 15:07:39 / sakd / dibaca: 2670 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Jakarta -  (01/03)Ikatan Akuntan Indonesia- Kompatemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) Wilayah Banten workshop dengan tema "Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan".

 Kegiatan seminar yang diadakan pada hari Selasa (21/02) ini diselenggarakan pada auditorium Gedung B di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten. Melalui acara ini, IAI-KAPd Banten ingin ikut mendorong para Akuntan Pendidik di wilayah Banten dapat berperan serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh desa, pemerintah desa semakin dituntut untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun disisi lain, sumber daya yang dimiliki oleh desa yang mengerti pelaporan keuangan masih sangat sedikit dan memerlukan percepatan peningkatan kompetensi di bidang pelaporan keuangan tersebut. Akuntan pendidik diharapkan dapat membantu melaksanakan percepatan peningkatan kompetensi tersebut.

Acara yang diadakan bersamaan dengan digelarnya pelantikan pengurus IAI KAPd yang baru ini diisi oleh narasumber Ibu Nunuy Nur Afiah SE, M.SI Ak CA selaku ketua IAI KAPd Pusat dan Bapak Adrian Puspawijaya Ak, ME,CRMP, CA selaku auditor muda dari BPKP Pusat yang mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Penyampaian materi yang dilaksanakan oleh 2 narasumber tersebut dimoderatori oleh Bapak Endang Ruhiyat SE, MSi selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang.

Pada kesempatan pemaparan, Ibu Prof Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, M.Si, Ak, CA, menyampaikan mengenai perbandingan praktik pengelola keuangan yang dilakukan oleh desa dari berbagai negara. Beliau mengungkapkan beberapa contoh pengelolaan desa yang sudah maju pada negara Georgia dan Belanda, akuntabilitasnya dinilai oleh Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, Bapak Adrian Puspawijaya Ak, ME,CRMP, CA menjelasakan mengenai gambaran umum keuangan desa yang terdapat di Indonesia serta titik-titik kritis apa saja yang timbul dalam masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut. Untuk menanggulangi titik-titik kritis tersebut dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi atas pengelolaan keuangan desa, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Siskeudes diciptakan dengan mengacu peraturan-peraturan yang berlaku dan memiliki pengendalian internal yang memberikan jaminan transaksi keuangan yang dijalankan dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Selain itu aplikasi ini membantu memudahkan perangkat desa yang belum memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup dapat menghasilkan berbagai laporan dan buku pembantu yang dibutuhkan dengan cukup sekali input transaksi keuangan yang terjadi.

Pada kesempatan tanya jawab para peserta banyak menyoroti perangkat desa yang belum siap terkait dengan pengelolaan keuangan yang diatur saat ini sehingga peran apa yang bisa dapat diberikan oleh IAI-KAPd untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu mereka juga antusias mengenai bagaimana tata cara untuk membantu pengimplementasian Siskeudes di desa.

(Humas Deputi PKD/Rief)

 



Share      

Berita Terkait:

23 Mei 2018 11:30:50 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Koordinasi Internal Penting untuk Penyamaan Langkah dan Strategi Pencapaian 4 Fokus Kedeputian PKD
04 Januari 2018 14:27:25 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
CPNS BPKP Harus Mampu Memahami 4 Fokus Utama Kedeputian PKD di Tahun 2018
15 Desember 2017 10:03:00 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
BPKP Melakukan Pendekatan Preventif dan Kuratif dalam Pengawalan Keuangan Desa
20 Nopember 2015 18:22:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Deputi PPKD Kawal Dana Desa di Kabupaten Boalemo, Gorontalo
12 Maret 2015 13:24:31 / sakd / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Kunjungan Study Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ke BPKP


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Rakor Deputi Bidwas PKD 2018
Kinerja Deputi Bidwas PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Bidwas PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

DIKDIK SADIKIN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ADI GEMAWAN

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Desa :  

Iskandar Novianto

 

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD