Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Alexander Marwata: “Ciri Kepala Daerah yang Komitmen adalah Menggandeng BPKP”
24 Nopember 2016 11:41:34 / sakd / dibaca: 156 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Salah satu komitmen kepala daerah adalah menggandeng BPKP. Karena APIP di bawah kepala daerah sangat bergantung komitmen kepala daerah.  Ke depan, menurut Wakil Ketua KPK begitu ada kasus yang diduga pidana, namun belum pernah ada laporan dari APIP mengenai hal tersebut, maka APIP dapat dituntut pidana terkait kasus korupsi tersebut, dengan tuntutan pasal pembiaran. 

“Kinerja dan peran APIP selama ini betul-betul bergantung dari komitmen Kepala Daerah. Dan komitmen ini dapat dicirikan, salah satunya, dengan menggandeng BPKP,” demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada pembukaan Workshop Peningkatan Kapabiltas APIP dan ULP pada Selasa 22 November 2016, di Sorong, Papua Barat.
Marwata mencontohkan, ketika Presiden Jokowi masih menjadi Walikota Solo, maka ketika itu Beliau menggandeng BPKP. “”Ini wujud komitmen kepala daerah untuk mau berakuntabilitas dengan baik. Pada masa sebagai Walikota Solo, Pak Jokowi bahkan melarang keluarganya untuk ikut ternder yang diadakan Pemko Solo, guna menghindari conflict of interest.”, imbuhnya. 
 
Karena sangat tergantung dengan Kepala Daerah itu, maka Marwata memandang bahwa APIP tidak independen. Kurangnya independensi, yang sangat terkait dengan banyaknya kasus korupsi di pemda, menurut Marwata merupakan sisi kelemahan APIP.
“Selama ini, belum pernah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk auditor di inspektorat daerah, yang ikut dihukum karena kasus korupsi. Padahal, sebagai auditor internal, APIP seharusnya tahu permasalahan yang ada di lingkungan kerjanya. Dan karena dia mengetahui adanya permasalahan, begitu ada kasus yang diduga pidana, seharusnya APIP melapor kepada aparat penegak hukum. Maka, ke depan, apabila terjadi kasus korupsi namun belum pernah ada laporan dari APIP mengenai hal tersebut, maka APIP pun dapat dijerat dengan ancaman pidana, dengan tuntutan pasal pembiaran,” tegas Marwata.
 
Lebih lanjut, di hadapan peserta workshop yang terdiri dari para auditor Inspektorat dan pegawai ULP di wilayah Papua dan Papua Barat itu, Marwata mengatakan bahwa adanya pembiaran itu karena selama ini APIP tidak independen dengan berada di bawah Kepala Daerah bahkan dalam koordinasi Sekretaris Daerah. “Karena itu, agar independen maka seluruh inspektorat itu seharusnya berada di bawah Presiden.”
Marwata mengatakan, permasalahan mengapa banyak kepala daerah yang tidak berkomitmen terhadap anti korupsi sehingga APIPnya tidak berperan, apabila ditarik ke hulunya, tak lain disebabkan sistem pembiayaan partai politik yang mengikat kepala daerah. “Hulu dari permasalahan korupsi, yaitu pembiayaan partai, menjadi diskusi di dalam KPK agar dapat upayakan pemecahannya, sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut.”
Dalam jangka waktu dekat, Marwata merencanakan KPK akan berkoordinasi dengan APIP dalam bentuk penugasan yang dilaksanakan APIP dengan disupervisi oleh KPK.
 
Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan PKD Wilayah 3 Iskandar Novianto mengatakan bahwa APIP pada dasarnya memiliki tiga tugas, yaitu memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan tujuan SPIP lainnya, menciptakan early warning system dan memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola yang baik.  Dari pengamatan Deputi, sebagian besar korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Ditambah lagi belakangan ini terdapat dana yang mengucur ke desa dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan risiko yang tinggi ini dan menuntut akuntabilitas keuangan desa dalam bentuk good village governance. Karena itu, pengawalan keuangan desa ini tidak dapat semata diserahkan kepada aparat desa, tetapi harus dilakukan secara “collective action”. Untuk itu, BPKP berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, mengawal pengawasan keuangan desa, antara lain melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai produk bersama antara BPKP dan Kemendagri. Tercatat sampai ini terdapat 14.300 desa yang telah menerapkan Siskeudes. Itu pun masih dirasakan kurang dibandingkan dengan populasi desa sebanyak  74.954 desa di seluruh Indonesia.    
 
Pentingnya peningkatan kapabilitas APIP saat ini tak pelak lagi bahkan menjadi perhatian Presiden sendiri. Direktur Pengawasan PPKD Wilayah 1 Dikdik Sadikin dalam diskusi panel pada kegiatan itu menyampaikan target Kapabilitas APIP yang diminta Presiden sebesar 85% di Level 3 dalam kerangka IACM pada tahun 2019, dan juga telah menjadi target RPJMN. Untuk mencapai target itu, disampaikan Dikdik, diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan K/L/D,  disamping dituntut pula perubahan paradigma dari APIP itu sendiri. “Kurangnya komitmen dari kepala daerah kepada peningkatan kapabilitas APIP akan menyebabkan kepala daerah luput mendeteksi risiko permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya. Hal ini menurut Dikdik bukan tanpa alasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan peran strategis kepada APIP untuk terlebih dahulu masuk dan mendeteksi apakah permasalahan yang terjadi masih dalam ranah administrasi ataukah telah ranah pidana. Apabila masih dalam ranah administrasi, APIP yang diberikan kewenangan mengelola penyelesaian permasalahan, sedangkan apabila ranah pidana, APIP diharuskan menyampaikan ke aparat penegak hukum untuk diproses.
 
Hadir dalam kegiatan itu Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan  KPK Wawan Wardiana,  Inspektur Jenderal Kemendes PDT Sugito, Inspektur Wilayah 1 Kemendagri Dadang Sumantri Mochtar dan Direktur  advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II LKPP  M. Aris Supriyanto.
 
(Humas PPKD 1)


Share      

Berita Terkait:



Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

Dadang Kurnia

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

SUEB CAHYADI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BAMBANG UTOYO

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD