Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Nindya Praja IPDN Studi Perspektif Lapangan ke BPKP
23 Pebruari 2016 19:19:45 / sakd / dibaca: 1211 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kunjungan tersebut dalam rangka Studi Perspektif Lapangan yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Pengawasan Pembangunan terkait dengan peran aktif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung BPKP Pusat, Selasa 9/2/2016 siang, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, Iskandar Novianto beserta Kasubdit PPKD Wilayah 3.1 Aisyah dan Kasubdit PPKD Wilayah 3.2 R.B. Bely Djunedi Widodo beserta beberapa Fungsional Auditor dan humas PPKD menerima kunjungan 36 Nindya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Cilandak, Kelas Manajemen Pembangunan yang melakukan kunjungan dan Studi Perspektif Lapangan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Pengawasan Pembangunan terkait dengan peran aktif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). . Rombongan Nindya Praja IPDN tersebut dipimpin oleh Baginda Harahap, SH., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing.

 Dalam pertemuan tersebut, Baginda Harahap menyampaikan terima kasih atas kesediaan BPKP menerima kunjungan studi perspektif lapangan dari Nindya Praja IPDN dengan harapan setelah pertemuan ini para nindya praja memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai praktek manajemen pengawasan yang berjalan di Indonesia.

Sementara Direktur PPKD Wilayah 3, Iskandar Novianto dalam paparan menguraikan tentang Kegiatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan oleh BPKP yakni tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi BPKP, serta current issue yang saat ini berkembang mengenai kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pada pelaksanaan pemaparan, para peserta yang sangat antusias dengan materi diskusi dan data-data informasi yang disampaikan. Beberapa nindya praja mengajukan pertanyaan seputar tugas pokok dan fungsi BPKP serta alasan keberadaan BPKP di daerah, peranan BPKP dalam mengawal program pemerintah. pertanyaan tersebut  langsung dijawab oleh Iskandar bahwa BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, saat ini BPKP diberikan amanah oleh Presiden untuk melakukan pengawalan dan pengawasan penyelenggaraan 235 proyek strategis pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan amanah tersebut, BPKP didukung  oleh  33 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Sedangkan peranan BPKP mencakup 4 (empat) fokus utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan governance systems, yakni:  berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator; peningkatan Kompetensi SDM Pemda; pengembangan dan penyediaan aplikasi pengelolaan keuangan dan aplikasi pendukungnya; serta pendampingan dan asistensi penerapan sistem akuntansi dan penggunaan aplikasi.

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan BPKP juga melakukan audit investigatif, salah satunya untuk membantu Aparat Penegak Hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara dan daerah. Namun demikian, jika terjadi kasus yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, maka APIP di pemda tersebut harus berperan aktif untuk melakukan pemeriksaan atau audit investigasi kasus tersebut dengan tujuan memperoleh data 5W dan 1H, yakni Apa, Siapa, Dimana, Mengapa, Kapan, dan Bagaimana terjadinya kasus tersebut. Jika telah dapat dibuktikan oknum pelaku, maka harus dikenakan sanksi yang tegas.  

Terkait pengawasn terhadap pelaksanaan program pemerintah, Iskandar mengatakan bahwa meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, namun demikian pelaksanaan penugasan pengawasan oleh APIP tetap harus memperhatikan asas kemanfaatan yang dengan memperhatikan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya yang meliputi tahapan Input, Proses, Output, Outcome, hingga Impact. APIP harus benar-benar mengawasi mulai dari  tahapan input program sampai kepada hasil , dan manfaat program. Program pembangunan yang dilaksanakan hendaknya diselaraskan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pertemuan diakhiri dengan ramah tamah, pemberian cendera mata dan majalah Warta Pengawasan. (Humas Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah/Amir El Husin)



Share      

Berita Terkait:

18 Juni 2014 16:18:53 / sakd / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kunjungan Kerja Konsultatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan
18 Juni 2014 13:06:40 / sakd / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kunjungan Kerja Konsultatif Pemerintah Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara
23 Mei 2014 17:13:38 / sakd / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Kediri ke BPKP
23 Mei 2014 17:12:22 / sakd / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Anggota DPRD Kabupaten Klaten konsultasi ke BPKP
12 Nopember 2013 17:30:09 / sakd / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kunjungan Kerja Konsultatif DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara


Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

Dadang Kurnia

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

SUEB CAHYADI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BAMBANG UTOYO

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD