Kunjungan Study Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ke BPKP

Dalam sambutan pembuka mewaklili rombongan, dosen Fakultas Ekonomi UNG sekaligus Ketua Rombongan, Laode Rasuli  menyampaikan apresiasinya atas kesediaan BPKP menerima delegasi UNG tersebut.  Dalam kesempatan itu, Laode juga menyapaikan salam hormat dari Rektor UNG kepada Pimpinan BPKP serta ucapan terima kasih kepada BPKP Gorontalo  yang telah memediasi acara ini.

 

Hal yang melatarbelakangi studi kompetensi adalah minimnya pemahaman yang diperoleh terhadap beberapa materi pokok perkuliahan. "Solusinya, kami mendatangi langsung instansi yang menurut kami kompeten dan bisa menambah wawasan anak didik kami,” lanjut Laode.

 

Dalam pertemuan tersebut, Direktur PPKD Wilayah III Sri Penny Ratnasari, yang di damping Kasubdit PPKD Wilayah III.2 dan beberapa staf mengucapkan salam pembuka : “Wololo Habari?  sapaan dalam bahasa Gorontalo yang berarti “apa khabar”, yang disambut oleh para mahasiswa  dengan antusias : "Piyo-piyohu” yang artinya kabar baik.

 

Mengawali paparannya Penny  menjelaskan perbedaan pokok antara BPK dan BPKP, sesuatu yang sering disalahafsirkan sebagian orang dengan menguraikan materi tentang Peran dan fungsi BPKP sebagai auditor internal Pemerintah dan eksternal Kementerian/Lembaga. dan Pemerintah Daerah, “BPK adalah auditor eksternal pemerintah, sedangkan BPKP adalah auditor internal pemerintah," jelas Penny. Menurut Direktur Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah itu, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran dan fungsi BPKP adalah melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara, baik aspek finansial maupun dan non finansial. Untuk mewujudkan akuntabilitas tunggal presiden, telah diterbitkan Perpres RI No.192 tahun 2014.

 

Sesi berikutnya, Kasubditwas PKD Wil III-2  R.Bely Djunaedi Widodo memaparkan materi seputar Pengelolaan Keuangan Desa. “Peran BPKP dalam rangka pengawalan pengelolaan keuangan desa adalah memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM, mengembangkan pedoman pengelolaan keuangan desa, ujar Belly. Tambahnya lagi, BPKP berperan aktif memberi saran kepada regulator dan bimtek serta konsultasi pengelolaan keuangan desa, “Kami sudah melakukan survei kajian susunan juklak. Ke depan, kami akan melakukan FGD dan capacity building dan kami ingin membuat aplikasi sim-des,” pungkasnya.

 

Acara pertemuan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama (Humas Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah/Amir El Husin)