Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Kolaborasi Pembinaan dan Pengawasan Desa Perlu Ditingkatkan

(Kamis,23/12) BPKP mengadakan Kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada pada tanggal Selasa, 20 Desember 2022 secara daring melalui aplikasi zoom dan live streaming melalui Youtube. Workshop nasional online ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan arahan dan mendiseminasikan kebijakan terkini terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dari Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendesa PDTT dan juga BPKP. Kegiatan dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai upaya Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 ini, diikuti oleh 894 peserta terdaftar yang terdiri dari perangkat desa, Pejabat OPD Stakeholders Desa dan auditor dari Inspektorat dan Perwakilan BPKP.

Insan PPKD Meneguhkan Komitmen Kinerja 2023 dengan Menandatangani Deklarasi Dago

(Senin, 12/12) Dalam rangka menegaskan kembali komitmen untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan melalui pelaksanaan APP dan APPD 2023, Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan kegiatan doa bersama dan penandatanganan komitmen yang telah disepakati bersama dalam Raker BPKP 2022 yang dikenal dengan Deklarasi Dago. Kegiatan penandatanganan deklarasi yang dilaksanakan pada hari Senin (12/12) ini diikuti oleh segenap warga Deputi PPKD. Kegiatan yang diselenggarakan di lobi lantai 10 Gedung BPKP Pusat ini juga dihadiri para pejabat struktural

Membangun ala Desa Panggungharjo: Manfaatkan Modal Sosial, Mendorong Reformasi Birokrasi

(Rabu,26/10) Undang-Undang tentang Desa sudah berumur 8 tahun, namun kemajuan pembangunan desa masih sangat bervariasi. Agar dapat mencari formulasi untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia, BPKP mengadakan Kegiatan Focus Group Disscussion (FGD)Pengembangan Potensi Desa. Kegiatan ini diadakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022. di Aula Kampung Matraman salah satu lini bisnis milik desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. FGD ini mengundang narasumber  Wahyu Anggoro Hadi selaku Kepala Desa Panggungharjo dan Bapak Arief Rokhman  selaku Direktur BUMDes Panggung Lestari. Peserta FGD berasal dari pegawai Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dirwas AKP Tala Pemerintahan Desa), pegawai Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta

Penyusunan Governance Index Untuk Mendorong Peningkatan Akuntabilitas

Senin (10/5) telah diadakan Online Kick off Meeting proyek Strengthening Indonesian Government Agencies’ Accountability: Development of Indicators and Parameters for Governance Assessment Index in Public Sector. Kegiatan tersebut  Dihadiri oleh Chief of Party USAID-Cegah Gerard Mosquera, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Dadang Kurnia, Coordinator for Accountability Program, Reza Anggara, Kapusinfowas, Kapusbin JFA, Kapuslitbangwas BPKP , Kapusdiklatwas BPKP dan dari PPA FEB UI.

Kabupaten Musi Banyuasin Ingin Menerapkan Aplikasi Siskeudes Online Berbasis CMS

Jakarta – (23/02) Pada hari Selasa 23 Februari 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajaran berkunjung ke Kantor Pusat BPKP. Tujuan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 140/256/DPMD PEMDES/2021 hal Permohonan Koneksi Aplikasi Siskeudes Online Berbasis CMS dan Bank Rekening Kas Desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Adil Hamonangan selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kwinhatmaka selaku Kepala Biro Keuangan menyambut rombongan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin pada Guest Room BPKP di Lantai 1 Kantor Pusat BPKP.