Bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Pusinfowas Lantai  7Jakarta,  Senin, 20 Pebruari 2012,  Deputi Kepala BPKP Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menerima …

Sinergi Kegiatan Piloting Manual Probity Audit pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
06 Pebruari 2012 17:45:53 / sakd / dibaca: 46 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, mulai  tanggal 30 Januari sd s.d 6 Februari 2012,  melaksanakan …

Rapat Kerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2012
01 Pebruari 2012 11:56:31 / sakd / dibaca: 46 kali / Kat: Evaluasi

Bertempat di Hotel Grand Jaya Raya Ruang Garuda IV, Cisarua Puncak, Bogor,  dari tanggal 24 s.d. 26 Januari 2012, seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional umum…

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarakaatuh

Sekapur Sirih

Assalaamu’alaikum  Wr. Wb.

Selamat Datang di Website Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang merupakan media komunikasi kepada para  pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus  wadah silaturrahim internal jajaran Deputi IV BPKP.

Birokrasi merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara  di berbagai bidang kehidupan bangsa dan hubungan antar bangsa. Disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga harus  menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, serta  berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Perlu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dan  keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Namun sejarah menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya birokrasi dalam menjalankan fungsinya tersebut, diantaranya  adalah keteladanan, komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara, baik unsur aparatur negara, maupun warga negara.

Untuk itu,  Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,  yang menugaskan BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, sesuai pasal 49 ayat 2 untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang meliputi program lintas sektoral, akuntabilitas perbendaharaan umum Negara berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan selaku BUN, dan penugasan-penugasan dari Presiden.  Disamping itu, BPKP juga ditunjuk untuk melakukan reviu atas LKPP sebelum diserahkan oleh pemerintah dan menyerahkannya kepada BPK untuk diaudit. Selanjutnya, yang tidak kalah strategisnya tugas yang diemban BPKP adalah pasal 59 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, yang mengamanatkan kepada BPKP untuk melakukan Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;  sosialisasi SPIP;  pendidikan dan pelatihan SPIP;  pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Sejalan dengan itu, BPKP telah melakukan  reposisi dan revitalisasi BPKP dengan melakukan perubahan yang  cukup signifikan terhadap visi, misi, renstra, dan kegiatannya. 

Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2011, Presiden RI dengan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2011  tentang  Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, memberikan amanat bagi BPKP untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraan SPIP serta koordinasi antar instansi. Pada diktum keempat Inpres tersebut, BPKP diinstruksikan untuk melakukan :

1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;
2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;
4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selaras dengan Visi BPKP  sebagai  Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negarayang Berkualitas, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai salah satu Kedeputian BPKP mempunyai  misi untuk menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik, dan membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Beberapa peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam reformasi birokrasi ini, khususnya di bidangManajemen Keuangan Negara dan Manajemen Sektor Publik antara lain adalah pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), penyusunan Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pedoman Asistensi Pemanfaatan Anggaran dan Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait dengan Pemanfaatan Anggaran, Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus(DAK)dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah(DPDF-PPD), Pedoman Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, dan beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tentunya peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam reformasi birokrasi ini masih perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Melalui penyajian informasi kegatan-kegiatan yang telah dilakukan, diharapkan akan semakin mendorong peningkatkan kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sehingga keberadaan BPKP ini semakin dirasakan manfaatnya oleh para Stakeholders.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pengunjung web BPKP sekalian, karena tanpa kritik dan saran tersebut, tidak mungkin kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan tampilan maupun isi dari website di waktu yang akan datang. Akhirnya, kami berharap setiap individu, para auditor dan pegawai di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk dapat menjadi agent of change, menjadi teladan bagaimana SPIP tersebut dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan pemerintahan.

Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan, senantiasa mendapatkan Taufieq, Hidayah, dan Inayah dari Allah SWT.

Wassalaamu’alaikum  Wr. Wb.

Deputi Kepala BPKP,

              t t d

       Iman Bastari