Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BPKP Siap Mengawal Percepatan Penyerapan APBD 2020 dan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional
09 Oktober 2020 20:46:45 / sakd / dibaca: 675 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Kamis (8/10) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Pengawalan Penyerapan APBD dan PEN pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini merupakan salah satu cara untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada pemerintah daerah. Selain APIP dan BPKAD dari pemerintah daerah, kegiatan rapat melalui daring ini juga mengundang berbagai pihak termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI

Penggunaan Dana COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat Sasaran
02 Oktober 2020 13:14:14 / sakd / dibaca: 716 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Rabu(30/9) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini mengambil Tema “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Indonesia Maju”. Dadang Kurnia memaparkan materi Penggunaan Dana  COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri ini mengundang seluruh Sekretaris Daerah di Indonesia.

Workshop, Evaluasi, dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Sukoharjo
30 September 2020 09:09:02 / sakd / dibaca: 788 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Rabu (30/9) Perwakilan BPKP  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop, Evaluasi, dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Menara Wijaya Perkantoran Kabupaten Sukoharjo Lantai 10 diadakan pada hari Selasa (29/09), . Kegiatan dengan tema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19” ini bertujuan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pemanfaatan hasil penggunaan Dana Desa pada tingkat Kabupaten maupun Desa dengan dihadiri kurang lebih sebanyak 100 peserta.


Arsip Berita
Kata Bijak Hari Ini

"Belajar dari orang lain tak perlu menunggu tulisan, Belajar dari orang lain bisa dengan mengamati, mengerti cara berpikir dan  cara bekerjanya"

"Langkah pertama dan yang paling penting menuju kesuksesan adalah merasakan bahwa kita bisa SUKSES"

"Janganlah anda menjadi buih yang pecah apabila melanda pantai, tetapi jadilah angin yang sanggup melahirkan gelombang".

" Benar, bahwa dalam hidup ini kita pasti membutuhkan orang lain. Itu pasti ! Tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia".

KATA BIJAK LAINNYA

Kami Senang, Dapat Menjumpai Anda

  Motto :   Bersama  pemda  membangun  good  local  governance  menuju  clean  local  government” 

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh

 

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

 
MAKLUMAT PELAYANAN

Sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi  Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik berikut kami tampilkam Maklumat Pelayanan yang dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai berikut :

 

Laporan Kinerja Deputi Kepala BPKP Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2019

Visi Deputi  Bidang  PPKD  adalah  menjadi Auditor  Internal  Pemerintah  RI  Berkelas  Dunia  untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Sebagai unit kerja eselon I dilingkungan BPKP, Deputi Bidang PPKD berperan mendukung BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, Deputi Bidang PPKD melaksanakan  tiga misi, yaitu: (i) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efektif, (ii)Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan pemerintah daerah, serta (iii) Mengembangkan Kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai visi dan misi, Deput iBidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2015–2019, yaitu:(i) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (ii) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (iii) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan enam indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Untuk dapat mengakses Laporan Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019  dapat didownload dengan mengklik gambar dibawah ini.

Renstra 2020 -2024

RENCANA STRATEGIS 2020-2024  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah  

Silahkan diunduh disini

RENCANA STRATEGIS 

Perjanjian Kinerja 2019 Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah

Perjanjian Kinerja 2019 Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah dapat didownload pada link berikut :

Perjanjian Kinerja 2019

Struktur Organisasi

 

Keterangan:

  1. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas  Keuangan Daerah terdiri dari:
    1. Subdirektorat Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah I 
    2. Subdirektorat Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah II 
  2. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  terdiri dari:
    1. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah I 
    2. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah II 
  3. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terdiri dari:
    1. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah I
    2. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah II
  4. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas  Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah terdiri dari:
    1. Subdirektorat  Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
    2. Subdirektorat  Pembinaan Kapabilitas  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
    3. Subdirektorat  Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Pennyelenggaraan Keuangan Daerah
  5. Sub Bagian Tata Usaha
  6. Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (Kelompok PFA)
Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Motto
Tujuan Strategik
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Siskeudes
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Bahan Ajar Sosialisasi
Unduhan Peraturan/Pedoman
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Pedoman Probity Audit
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Rakor Deputi Bidwas PKD 2018
SATGAS pada Deputi Bidwas PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Dit Was Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Kinerja Deputi Bidwas PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
Laporan Kinerja 2018
Laporan Kinerja 2019
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

DADANG KURNIA

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

EDI MULIA

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ADI GEMAWAN

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Desa :  

ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputippkd@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD