Jakarta – (23/02) Pada hari Selasa 23 Februari 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajaran berkunjung ke Kantor Pusat BPKP. Tujuan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 140/256/DPMD PEMDES/2021 hal Permohonan Koneksi Aplikasi Siskeudes Online Berbasis CMS dan Bank Rekening Kas Desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Adil Hamonangan selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kwinhatmaka selaku Kepala Biro Keuangan menyambut rombongan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin pada Guest Room BPKP di Lantai 1 Kantor Pusat BPKP.
BPKP Siap Mengawal Percepatan Penyerapan APBD 2020 dan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi NasionalKamis (8/10) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Pengawalan Penyerapan APBD dan PEN pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini merupakan salah satu cara untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada pemerintah daerah. Selain APIP dan BPKAD dari pemerintah daerah, kegiatan rapat melalui daring ini juga mengundang berbagai pihak termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI
Penggunaan Dana COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat SasaranRabu(30/9) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini mengambil Tema “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Indonesia Maju”. Dadang Kurnia memaparkan materi Penggunaan Dana COVID-19 Yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri ini mengundang seluruh Sekretaris Daerah di Indonesia.
"Belajar dari orang lain tak perlu menunggu tulisan, Belajar dari orang lain bisa dengan mengamati, mengerti cara berpikir dan cara bekerjanya"
"Langkah pertama dan yang paling penting menuju kesuksesan adalah merasakan bahwa kita bisa SUKSES"
"Janganlah anda menjadi buih yang pecah apabila melanda pantai, tetapi jadilah angin yang sanggup melahirkan gelombang".
" Benar, bahwa dalam hidup ini kita pasti membutuhkan orang lain. Itu pasti ! Tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia".
Motto : Bersama pemda membangun “good local governance menuju clean local government”
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh
Sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik berikut kami tampilkam Maklumat Pelayanan yang dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai berikut :
Visi Deputi Bidang PPKD adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Sebagai unit kerja eselon I dilingkungan BPKP, Deputi Bidang PPKD berperan mendukung BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN2015-2019.
Untuk mewujudkan visinya, Deputi Bidang PPKD melaksanakan tiga misi, yaitu: (i) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efektif, (ii)Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan pemerintah daerah, serta (iii) Mengembangkan Kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
Dalam mencapai visi dan misi, Deput iBidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2015–2019, yaitu:(i) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (ii) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (iii) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten.
Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan enam indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Untuk dapat mengakses Laporan Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 dapat didownload dengan mengklik gambar dibawah ini.
Perjanjian Kinerja 2019 Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah dapat didownload pada link berikut :
Keterangan:
| Profil Deputi Bidang Was PKD |
| Tupoksi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia |
| Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD |
| Motto |
| Tujuan Strategik |
| Profil Pimpinan |
| Produk Layanan |
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah |
| Good Local Governance |
| Pedoman Audit |
| Teknologi Informasi |
| Probity Audit |
| Siskeudes |
| Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) |
| Memahami SIMDA |
| Sejarah SIMDA |
| SATGAS pada Deputi Bidwas PKD |
| Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD |
| Kinerja Deputi Bidwas PKD |
| Kinerja Program Utama Deputi PKD |
| Data Kinerja Deputi Was PKD |
| Laporan Kinerja 2018 |
| Laporan Kinerja 2019 |
| Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) |
| Pengawalan Desa |
| MoU Kemendagri dan BPKP |
| Pedoman Keuangan Desa |
| Juklak Bimkon Keuangan Desa |
| Peluncuran SISKEUDES |
| SPIP |
| SPIP dan Manajemen Risiko |
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :
DADANG KURNIA
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Internal : 0323 (Lantai 3)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :
EDI MULIA
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1056 (Lantai 10 Barat)Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah :
ADI GEMAWAN
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85907666 atau 021-85910031 Pes. IInternal : 1034 (Lantai 10 Barat)
Direktur Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Desa :
ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1030 (Lantai 10 Timur)
Direktur Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah :
BEA REJEKI TIRTADEWI
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907990 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1040 (Lantai 10 Timur)
E-mail Pengelola Website :
Galeri Kegiatan Deputi PKD