Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Terobosan Pelaksanaan Kegiatan Management Development Program di BPKP
14 Juli 2020 10:18:09 / sakd / dibaca: 19 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

(Selasa,14/07). Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan kegiatan orientasi penugasan kepada Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan yang akan ditempatkan pada Deputi Bidang PPKD dan Perwakilan BPKP. Kegiatan yang diselenggarakan selama 5 hari mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ini dilaksanakan di ruang rapat Lantai 10 Gedung BPKP. Kegiatan ini bertujuan untuk  memberikan bekal bagi para Pejabat Struktural dan Korwas yang akan ditempatkan pada Deputi Bidang PPKD dan Perwakilan BPKP tentang substansi pengawasan yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peserta kegiatan orientasi terdiri dari para pejabat struktural dan Korwas baru yang ditempatkan di Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Bidang APD dan P3A di Perwakilan sebanyak 17 peserta dengan rincian 2 pejabat struktural 6 Korwas APD, dan 9 Korwas P3A.

Siswaskeudes Mempermudah Inspektorat Kabupaten/Kota Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa
30 Agustus 2019 17:33:06 / sakd / dibaca: 1459 kali / Kat: Siskeudes

Surabaya (29/08), Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan Workshop Hasil Piloting Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Ruang Aula Serbaguna Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan keuangan desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan di lingkup pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.  Peserta kegiatan workshop ini diikuti oleh 200 orang yang berasal dari perwakilan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Reorganisasi, Upaya Menjawab Tantangan Melaksanakan 4 Fokus Pengawasan
12 April 2019 11:58:55 / sakd / dibaca: 2357 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Bogor,11/04) Dengan mengusung tagline “A New Deputy of PPKD is On the Rise”, Rapat Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Tahun 2019 diadakan di Rukun Senior Living Sentul Kabupaten Bogor. Tujuan kegiatan Rakor  yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 April 2019 adalah untuk mempercepat penyesuaian pelaksanaan tugas berkenaan dengan adanya struktur baru hasil reorganisasi BPKP. Peserta Rakor yang mencapai 144 orang memperoleh pengarahan dari pimpinan, penyerahan memori jabatan dari Pejabat Lama kepada Deputi dan diteruskan kepada pejabat baru serta penyerahan SK dari Deputi kepada para Direktur baru dan Kasubag TU Deputi Bidang PPKD.


Arsip Berita
Kata Bijak Hari Ini

"Belajar dari orang lain tak perlu menunggu tulisan, Belajar dari orang lain bisa dengan mengamati, mengerti cara berpikir dan  cara bekerjanya"

"Langkah pertama dan yang paling penting menuju kesuksesan adalah merasakan bahwa kita bisa SUKSES"

"Janganlah anda menjadi buih yang pecah apabila melanda pantai, tetapi jadilah angin yang sanggup melahirkan gelombang".

" Benar, bahwa dalam hidup ini kita pasti membutuhkan orang lain. Itu pasti ! Tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia".

KATA BIJAK LAINNYA

Kami Senang, Dapat Menjumpai Anda

  Motto :   Bersama  pemda  membangun  good  local  governance  menuju  clean  local  government” 

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh

 

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

 
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah  dapat diunduh disini 

link unduhan :

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

MAKLUMAT PELAYANAN

Sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi  Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik berikut kami tampilkam Maklumat Pelayanan yang dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai berikut :

 

Laporan Kinerja Deputi Kepala BPKP Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2018

Visi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi Bidang PPKD) adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Sebagai unit kerja eselon I dilingkungan BPKP, Deputi Bidang PPKD berperan mendukung BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk mewujudkan visinya, Deputi Bidang PPKD melaksanakan tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efektif (2) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, serta (3) Mengembangkan Kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Dalam mencapai visi dan misi, Deputi Bidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan enam indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian target kinerja atas 6 IKU sasaran strategis dan 12 sasaran program Deputi Bidang PPKD masing-masing sebesar 96,03% dan 106,22%.

Untuk mengetahui lebih lanjut kinerja Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah silahkan mendowload Laporan Kinerja Tahun 2018 disini

Laporan Kinerja  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Tahun 2018 telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 08.00.

Laporan Kinerja Deputi Kepala BPKP Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2019

Visi Deputi  Bidang  PPKD  adalah  menjadi Auditor  Internal  Pemerintah  RI  Berkelas  Dunia  untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Sebagai unit kerja eselon I dilingkungan BPKP, Deputi Bidang PPKD berperan mendukung BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, Deputi Bidang PPKD melaksanakan  tiga misi, yaitu: (i) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efektif, (ii)Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan pemerintah daerah, serta (iii) Mengembangkan Kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai visi dan misi, Deput iBidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2015–2019, yaitu:(i) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (ii) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (iii) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan enam indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Untuk dapat mengakses Laporan Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019  dapat didownload dengan mengklik gambar dibawah ini.

Struktur Organisasi

 

Keterangan:

  1. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas  Keuangan Daerah terdiri dari:
    1. Subdirektorat Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah I 
    2. Subdirektorat Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah II 
  2. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  terdiri dari:
    1. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah I 
    2. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah II 
  3. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terdiri dari:
    1. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah I
    2. Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah II
  4. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas  Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah terdiri dari:
    1. Subdirektorat  Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
    2. Subdirektorat  Pembinaan Kapabilitas  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
    3. Subdirektorat  Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Pennyelenggaraan Keuangan Daerah
  5. Sub Bagian Tata Usaha
  6. Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (Kelompok PFA)
Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES

APLIKASI SISTEM  KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH  (NAWA CITA) :  

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa  dalam kerangka Negara Kesatuan”

 

SEJARAH  SISKEUDES

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 
Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional  Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.
 
Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik,  hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.
 
Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta  belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.
 
BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.
 
Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi  tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
 
Saat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.
 
Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.
 
Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.
 
Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.
 
Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-samaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 
Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional  Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.
 
Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik,  hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.
 
Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta  belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.
 
BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.
 
Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan  Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.
 
Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi  tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
 
Saat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.
 
Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.
 
Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.
 
Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.
 
Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama.
 
 

                                              

HASIL PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  SEBAGAI BAHAN

PEMBUATAN REKOMENDASI STRATEGIS  YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN

   

 

Leaflet Siskeudes dalam format pdf bisa diunduh di link ini :   

 

LEAFLET SISKEUDES FORMAT PDF

Buku Petunjuk Operasional Siskeudes

Buku materi pengelolaan keuangan desa

buku kerja praktek pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes

 

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota. Infografis implementasi Siskeudes sebagai berikut:
 
Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2016
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Deputi PKD tahun 2017
Rakor Deputi Bidwas PKD 2018
Kinerja Deputi Bidwas PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Bidwas PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Dit. Was Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Dit Was Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

DADANG KURNIA

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

EDI MULIA

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ADI GEMAWAN

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Desa :  

ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD