Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi

PRODUK LAYANAN KORWAS JFA BIDANG INVESTIGASI



Korwas Investigasi

 

Korupsi adalah masalah komplek dan dinamis, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada faktor individual (moral, etika dan gaya hidup), faktor operasional (kepemimpinan, pengendalian, akuntabilitas dan budaya organisasi), faktor lingkungan kelembagaan (sistem hukum, politik, dan ekonomi), faktor masyarakat (beliefs, values, norms) serta kesadaran masyarakat. Dipihak lain tindakan korupsi dapat mempengaruhi moral, sikap dan gaya hidup karyawan, evektivitas kepemimpinan, pengendalian, budaya organisasi serta lama kelamaan dapat mempengaruhi kelembagaan dan masyarakat pada umumnya.

 

1. Pilar Investigatif / Represif

Pilar Investigatif yaitu kegiatan Bidang Investigasi yang bersifat pendeteksian, pengungkapan, serta penindakan kejadian berindikasi KKN antara lain melalui :

1) Audit Investigatif terhadap kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari pengembangan audit reguler, tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, permintaan instansi penyidik (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan permintaan instansi lainnya seperti pemda.

2) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka membantu instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan).

3) Penugasan Perbantuan melalui pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan dan perbantuan tenaga auditor kepada instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan)

 

Sehubungan dengan peningkatan kerja sama antara BPKP dengan instansi penyidik, maka tanggal 28 September  2007 dihadapan Bapak Wakil Presiden RI telah ditandatangani  Nota Kesepamahan antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No. B-2718/IX/2007, No. KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgetter.

Implementasi peningkatan kerjasama antara BPKP dengan instansi penyidik di daerah telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Perwakilan BPKP di Wilayah Provinsi Riau yaitu:Provinsi Riau dengan Nomor >B-3274/N/Fs/11/2008,Nomor Pol. B/2466/XI/2008, Nomor MoU-2715/PW04/5/2008 tanggal 11 November 2008 dan Provinsi Kepulauan Riau Nomor.KEP-11/N.10/Fjp/07/2008,No.Pol: MoU-01/VII/2008,Nomor: MoU-1878/PW04/5/2008, Tanggal 24 Juli 2008.

Dalam nota kesepahaman ini BPKP berperan sebagai clearing house, maksudnya adalah bahwa sebelum suatu kasus ditangani oleh instansi penyidik maka terlebih dahulu akan dilakukan audit oleh BPKP sehingga dapat dibedakan dengan jelas apakah kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hukum yang berindikasi TPK atau hanya bersifat penyimpangan administrasi saja. Dengan demikian hanya kasus yang berindikasi TPK saja yang nantinya akan di tindaklanjuti oleh Instansi Penyidik.


2. Pilar Pre-emptif / Edukatif

Pilar Pre-emptif/Edukatif yaitu usaha untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi, antara lainmelalui sosialisasi program anti korupsi kepada kelompok masyarakat tertentu secara sistematis.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah mengadakan Sosialisasi Program Anti Korupsi kepada fokus group Pegawai Pemda, Ulama, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Siswa Setingkat SMA/SMP, Auditor Bawasda Provinsi/Kabupaten, Pekerja Seni, Isteri Pegawai Negeri dan Pemuda. Pada umumnya seluruh peserta menyambut positif kegiatan kegiatan sosialisasi dimaksud.


3. Pilar Preventif

Pilar Preventif yaitu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan terciptanya kondisi yang kondusif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain:

1) Pengembangan sistem pengendalian intern yang dirancang khusus untuk mencegah korupsi.

2) Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah membantu beberapa Badan Pengawas Daerah dalam menyusun pedoman audit dan mengadakan Sosialisasi dan BimbinganFraud Control Plan (FCP) di Dispenda Kabupaten Kampar.

Sosialisasi, Evaluasi dan Implimentasi Fraud Control Plan merupakan produk unggulan BPKP, khususnya Deputi Bidang Investigasi dan mulai diperkenalkan keseluruh Indonesia melalui Perwakilan BPKP di daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Riau siap melakukan Sosialisasi FCP ke beberapa Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui kegiatan evaluasi atas hambatan kelancaran pembangunan meliputi audit eskalasi/klaim dan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, BPKP Perwakilan BPKP Riau juga telah melayani Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Vertikal lainnya.

Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan yang bersifat pre-emptif dan preventif, maka kegiatan investigatif dapat menurun.

 

Contact Person Korwas Bidang Investigasi

Mohamad Risbiyantoro , selaku Korwas Investigasi

Email : riesby@yahoo.com

Selaku Pengendali Teknis: Gusdiwal, Sutrisno, dan Zulheri


Share   

 


 

Selembayung Pengawasan