Perwakilan BPKP Provinsi Riau

TUPOKSI

 

 

A. TUGAS POKOK

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3, menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Riau mempunyai tugas pokok sebagai berikut

  1. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/ atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  2. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
  3. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/ atau atas permintaan Kepala Daerah;
  4. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
  5. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        B. FUNGSI 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
  2. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/ daerah, BUMN/ BUMD, dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah/ BUMN/ BUMD;
  3. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
  5. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/ daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/ daerah serta pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/ daerah dan/ atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
  6. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah;
  7. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/ badan usaha/ badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
  8. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi;
  9. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
  10. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
  11. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  12. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
  13. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
  14. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Share   

 


 

Selembayung Pengawasan