BPKP Riau Berikan Arahan Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis

Foto arahan pelaksanaan apbd di Pemkab. BengkalisBengkalis, 5 April 2011, bertempat di Aula Kantor Bupati Bengkalis diselenggarakan acara pengarahan pelaksanaan ABPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Asmaran Hasan, para asisten bupati, seluruh Kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunan Anggaran, dan PPTK.

Dalam acara pengarahan pelaksanaan ABPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 tersebut menjadi narasumber adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan anggaran APBD terutama dalam pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku, sehingga kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan harapan, dan tidak melenceng.

Ditambahkan, Bupati Bengkalis juga mengingatkan untuk mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2011 dari unsur kebocoran dan pemborosan, penyalahgunaan dan penyelewengan harus terus ditekan dan dilakukan secara komprehensif. Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2011, APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggatan 2011 sebesar 3,164 triliun rupiah, dengan porsi belanja yang cukup besar pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia dalam pemaparannya menyampaikan tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebut disampaikan bahwa langkah-langkah peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dilakukan melalui pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing serta percepatan penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, sebagaimana dimaksud dalam Inpres tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Riau ditugasi untuk melaksanakan asistensi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasi terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis penyerapan anggaran, audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional, dan menyusun action plan yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam rangka mendorong penyelenggaraan SPIP di pemerintah daerah.

Ditambahkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupatan Bengkalis yang telah menerbitkan Perkada SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Riau siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam implementasi SPIP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau juga memaparkan hal terkait opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab Bengkalis yang dari tahun 2005 s.d 2009 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan untuk membuat rencana aksi dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah tahun 2011 dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau siap melakukan pendampingan dalam bentuk asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah.

(Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Riau/BO)