Kepala BPKP Resmikan Kantor Penghubung Batam

Foto peresmian kantor penghubung BatamDemikian sambutan Gubernur Kepulauan Riau yang dibacakan oleh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Said Aqil saat pembukaan Kantor Penghubung Batam – BPKP Provinsi Riau pada hari Senin, tanggal 18 April 2011 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan pentingnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah serta mewujudkan Kepemerintahan yang Baik. Ia juga mengharapkan BPKP menjadi mitra yang andal dalam mengingatkan, mendorong serta mengawal dalam mewujudkan Kepemerintahan yang Baik atau Good Governance itu. Sedangkan kepada jajaran instansi pemerintah lain, ia juga menyampaikan harapannya agar merubah paradigma dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Peresmian Kantor Penghubung Batam – BPKP Provinsi Riau dihadiri juga oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H Simanjuntak, Inspektur Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektor Kota Batam, dan pejabat Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Sementara ini Kepala BPKP, Mardiasmo dalam sambutannya menyampaikan peran BPKP sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2011 untuk memberikan asistensi kepada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola; evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran; audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis sional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini; rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadual dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu Mardiasmo juga menyampaikan bahwa BPKP tengah membangun help desk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPK dan LKPP yang akan membantu instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dadang Kurnia, mengungkapkan bahwa kantor penghubung yang memiliki luas bangunan 464 m2 dan luas tanah sebesar 2.724 m2 ini semula adalah mes BPKP yang mulai beroperasional sejak tahun 2000. Sejalan dengan peningkatan permintaan layanan BPKP, maka ditingkatkan menjadi kantor penghubung. Dadang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepualaun Riau telah memberikan bantuan lahan untuk Kantor Perwakilan seluas 5.000 m2 di kawasan perkantoran Pulau Dompak.