Kaper BPKP Provinsi Riau Jadi Narasumber di Rakorda Program BANGGAKENCANA 2020 BKKBN Riau

Acara yang bertajuk Banggakencana di Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan itu dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman, Gubernur Riau diwakili Asisten Satu Sekretariat Daerah Provinsi Riau, H. Ahmad Syah Harrofie, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur BKKBN, Widwiono, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus P Proklamasi, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Jajaran TNI, Polri, serta Kepala OPD se-Provinsi Riau.

Sambutan Gubernur Riau yang diwakili Asisten 1, H. Ahmad Syah Harrofie menyampaikan Rakorda ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk menyegarkan komitmen dan peran Pemerintah serta mitra kerja dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana.

“Melalui Rakorda Program Banggakencana tahun 2020 ini diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Sumber Daya Manusia ini akan menjadi kekuatan menyongsong Indonesia Negara Maju 2045” Ujar Asisten 1 Sekdaprov itu.

Usai arahan dan pembukaan oleh Gubernur Riau dilanjutkan dengan sesi panel. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman membawakan materi tentang “Langkah Strategis  dalam Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman menjelaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait program Banggakencana, maka perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan mitra kerja harus menerapkan good governance, melalui pembangunan wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Selain itu Farid Firman juga menjelaskan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Banggakencana, maka harus dimulai dengan membuat perencanaan yang baik, dan melakukan sinkronisasi anggaran/kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

(Tim Kominfo BPKP Riau)