BPKP Melakukan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa di Kabupaten Siak

Bupati Kabupaten Siak Drs. H. Al-Fedri M.Si dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kabupaten Siak, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang  telah diberikan kepada Kabupaten Siak untuk dapat mengikuti Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan dengan Aplikasi Siskeudes. Bupati Siak berharap dengan terlaksananya kegiatan workshop ini dapat memberikan pencerahan dan bimbingan bagi Penghulu dan seluruh Kaur Keuangan Kampung se-Kabupaten Siak, karena tidak semua Kabupaten di Provinsi Riau mendapatkan kesempatan seperti ini.

Bupati Siak berharap Peran Pemerintah Desa nantinya akan lebih efektif dan efisien, dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya cenderung semakin meningkat. Implementasi aplikasi Siskeudes yang saat ini telah 100% diterapkan di Provinsi Riau diharapkan dapat membantu  Para Penghulu dalam mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum. Pemerintah Kabupaten Siak juga telah mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa antara lain dengan menginstruksikan kepada Para Penghulu untuk mempublikasikan setiap anggaran desa di papan pengumuman kantor kepala desa, dibentuk tim pendampingan TP4P terhadap pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan dan setiap program yang ada di desa, dan telah adanya monitoring kerjasama antara Kapolri dengan Kemendagri dan Kementerian Desa sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran desa dengan baik dan tepat sasaran.

Komisi XI DPR RI H. Jon Erizal, SE., MBA, yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara workshop tersebut menyampaikan bahwa Siak mendapat perhatian besar, dimana Kepala BPKP hadir pada acara workshop evaluasi implementasi Siskeudes di tahun 2017. Komisi XI DPR RI dan Kepala BPKP pada saat itu Ardan Adiperdana langsung melakukan rapat kerja dengan mengundang Kementerian terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga akhirnya tidak ada yang terjerat kasus hukum.

Dalam workshop kali ini Jon Erizal menyoroti terkait transparansi pendapatan di daerah disamping transparasi pengelolaan belanja. Ia berharap agar BPKP dan BPK dapat mengawasi system penerimaan di daerah. Karena menurutnya potensi desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi besarannya berbeda-beda. Melalui acara workshop tersebut, Jon Erizal berharap dapat menjadi jembatan bagi pemerintah desa dengan pemerintah pusat untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah pusat dapat menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dilapangan.

Terkait Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tatakelola Pemerintah Desa BPKP Djoko Prihardono, Ak., M.Comm., CA., CFrA., QIA yang hadir sebagai narasumber diacara tersebut menyampaikan bahwa untuk berakuntabilitas harus ada perubahan. BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan berupaya memberikan sumbangsih dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP menjalankan fungsi peran preventif. Disamping berperan  sebagai watchdog, BPKP juga berperan sebagai consultant atau menjalankan fungsi konsultasi yang salah satu wujudnya yaitu melakukan bimbingan teknis. BPKP dituntut memberikan masukan-masukan inovatif sehingga sebagai organisasi sector publik yang keberhasilannya diukur bukan dari berapa profit yang dihasilkan melainkan bagaimana bisa memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.

Djoko Prihardono menyampaikan total 92,71% desa di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Siskeudes, sementara 7,29% desa yang belum mengimplementasikan Siskeudes dikarenakan masalah jaringan komunikasi data. Untuk wilayah Riau sudah 100% mengimplementasikan Siskeudes dan 95,91% sudah melakukan kompilasi di seluruh kabupaten. BPKP juga terus melakukan inovasi dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk mengembangkan aplikasi Siskeudes antara lain yaitu dengan melakukan Interkoneksi dengan aplikasi OM SPAN Kemenkeu, Interkoneksi dengan aplikasi Kompilasi Nasional atau Sipades, Integrasi dengan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), Peningkatan Fitur Perpajakan dan Interkoneksi dengan aplikasi E-Billing dan Interkoneksi dengan aplikasi lainnya. BPKP juga berupaya untuk memberikan pemahaman terkait implementasi dari aplikasi-aplikasi tersebut sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Dalam workshop ini juga menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Desa Kementrian Dalam Negeri, Nasrullah yang memaparkan terkait Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa. Selain itu, juga menghadirkan narasumber dari BPK RI Perwakilan Riau, Golden Victor Vica Roy Saragih, SE., Ak., M.M., CA yang memaparkan tentang Strategi Keuangan Desa. ****

Humas BPKP Riau / Setia Hadi Pranoto