Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BPKP Riau Sosialisasikan Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan I 2019
08 Mei 2019 15:05:36 / riau / dibaca: 130 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

APIP diharapkan dapat memberikan informasi sebagai feedback atas pelaksanaan suatu kebijakan, dan memastikan ketepatan alokasi anggaran pada setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi. Hal ini tercetus dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan I 2019 kepada para APIP Daerah se-Provinsi Riau di BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan sosialisasi pedoman reviu atas pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2019 kepada seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan pada, Rabu (08/05/2019) di Aula Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Pengendali Teknis Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Riau Yanerius mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan agar APIP Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau mampu membangun suatu sistem pengendalian atas pengelolaan anggaran termasuk penyerapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah-nya. Sosialisasi ini juga dimaksudkan agar APIP dalam menjalankan fungsi kontrol (early warning system) dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai feedback atas pelaksanaan suatu kebijakan, dan mampu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemdanya  telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

Dihadapan para peserta sosialisasi pagi itu, Yanerius juga mengatakan bahwa perhatian APIP pada kualitas penggunaan anggaran perlu ditingkatkan. Presiden RI dalam beberapa kesempatan, juga menekankan pada ketepatan alokasi anggaran, yaitu yang banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan birokrasi. Ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi tuntutan dalam rangka pemenuhan tatakelola yang baik (good governance) serta untuk mencegah terjadinya KKN yang sampai dengan saat ini masih menjadi isu besar di Negara ini.

Lebih jauh lagi, Yanerius mengatakan efisiensi dalam pengggunaan anggaran juga harus tetap diperhatikan di tengah capaian pendapatan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang dinilai masih sulit untuk menutup belanja pemerintah. “Untuk itu, reviu beberapa aspek terhadap kualitas belanja Pemda tahun anggaran 2019 ini perlu dilakukan agar permasalahan yang dijumpai dalam reviu ini diperdalam dan di analisis penyebabnya, agar dapat memberi manfaat dalam perumusan rekomendasi strategis bagi Kepala Daerah,”pungkasnya.

Humas BPKP Riau / Setia Hadi Pranoto



Share      

Berita Terkait:

13 Maret 2019 13:24:48 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Tekad Pemkab Indragiri Hilir Raih Kapabilitas APIP Level 3
29 Januari 2019 10:16:20 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Seluruh Desa di Kampar Siap Implementasikan 100% Siskeudes Versi 2.0
29 Januari 2019 10:14:54 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik se-Riau, Kuansing targetkan 100% Siskeudes Versi 2.0
01 Nopember 2018 13:38:34 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
SOSIALISASIKAN PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, BPKP HARAPKAN APIP SE RIAU TEKAN KEBOCORAN ANGGARAN
05 Mei 2018 20:08:31 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
BPKP Riau Sosialisasikan Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran Kepada APIP Riau


 


 

Selembayung Pengawasan