Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau  gelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 20 Maret 2019 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Acara yang bertajuk Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas itu dihadiri oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin, Anggota Komisi IX DPR RI H Mafirion, Inspektur Wilayah II BKKBN Drs Endang Agus Sapri MM QIA, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus P Proklamasi MM, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Tri Budhianto, Kepala Disdukcapil Provinsi Riau Andra Syafril, Jajaran TNI, Polri dan Kejaksaan, para Kepala OPD serta para Dokter dan Bidan Puskesmas se-Provinsi Riau.

Anggota Komisi IX DPR RI H Mafirion mengatakan bahwa saat ini tidak lagi saatnya berbicara Keluarga Berencana (KB) dengan menghubungkan persoalan jumlah anak yaitu dua saja. Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu yang terpenting adalah bagaimana membuat keluarga menjadi lebih berkualitas.

Di era kemajuan revolusi industri 4.0 ini diperlukan generasi yang dapat mengelola kemajuan teknologi dan diperlukan responsibilitas yang tinggi dalam mengejar ketertinggalan teknologi sehingga generasi berikutnya dapat beradaptasi dan bersaing dengan negara lain.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola keluarga sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas. Bukan kepada jumlah anak.” Ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin menyambut baik program KB ini dengan melihat perkembangan dunia luar. Sebagai contoh negara Jepang, yang setengah penduduknya adalah generasi tua, terlihat banyak perusahaan-perusahaan elektronik di negara tersebut yang jatuh bangkrut. Hal ini menurut Kaper BPKP Provinsi Riau itu dikarenakan manajemennya sebagian besar adalah generasi tua yang kurang ‘peka’ terhadap perubahan. Dan tidak merspon perkembangan teknologi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Cina dan Korea dengan produknya yang saat ini telah mengungguli produk dari negara Jepang.

“Dengan demikian kualitas keluarga harus dapat dipacu dengan sebuah pengelolaan yang baik yang juga memerlukan intervensi dari negara.” tutur Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau itu.

Namun demikian, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin mengatakan mengingat keterbatasan sumber daya tertunya untuk keluarga-keluarga yang belum mampu juga harus mempertimbangkan sumber daya di internal keluarganya, sehingga jumlah anak juga masih dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi Kampung KB tahun 2018 Provinsi Riau mencapai 81 persen dan menempati posisi 10 besar dari ranking Nasional dan dinilai berhasil.

“Di Riau yang mencapai 81 persen dapat menempati ranking sembilan, maka dapat dibayangkan bagaimana dengan Provinsi lain di Indonesia ini. Untuk itu, Kampung KB masih harus perlu ditingkatkan untuk dapat berdampak lebih positif pada kesejahteraan masyarakat” imbuh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau itu.

Pada acara pembukaan Rakorda BKKN Perwakilan Provinsi Riau ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara BKKBN Perwakilan Provinsi Riau dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang pengawasan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kampung KB yang ditandatangani langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus P Proklamasi dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin.

Pada acara pembukaan Rakorda BKKN Perwakilan Provinsi Riau itu juga dikumandangkan lagu Mars KB, mengingatkan kepada para peserta akan masa-masa di era tempo dulu dimana TVRI maupun RRI senantiasa mengumandangkan lagu tersebut. ***

Humas BPKP Riau / Setia Hadi Pranoto