Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

APIP Daerah Sebagai Mata Telinga Manajemen Daerah
06 September 2018 13:52:18 / riau / dibaca: 94 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Auditor Internal Pemerintah di Inspektorat Daerah diharapkan menjadi mata dan telinga bagi pimpinan daerah, baik dalam meningkatkan pengendalian manajemen maupun memberikan solusi atas permasalahan. Itusebabnya,upaya peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menjadi penting.

 

“Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah, sangat diperlukan dalam pengelolaan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian di Pemda. Tidak mungkin suatu organisasi yang besar dan komplek, dengan rentang kendali yang demikian panjang, pengawasan dilakukan sendiri oleh pimpinan. Oleh karena itu, APIP daerah harus dapat menjadi mata dan telinga bagi pimpinan dalam pengendalian manajemen,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dikdik Sadikin pada  pembukaan Diklat Penjenjangan Auditor Muda bagi APIP di lingkungan Inspektorat se-Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi, Senin pagi (27/08/2018) di aula Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Untuk itu, di hadapan 32 peserta diklat, Dikdik mengharapkan agar APIP di daerah mampu memberikan pegawalan kepada Kepala Daerah dengan jaminan secara memadai bahwa proses tata kelola pemerintah dalam pencapaian tujuan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan efesien dan efektif, serta bebas dari korupsi. Karena itu, Kaper BPKP Riau itu mengharapkan Inspektorat dapat menjadi motor yang andal kepada semua OPD di lingkungan pemdanya, dalam upaya mendorong peningkatan maturitas SPIP ke level tiga. Disamping, kapabilitas Inspektorat (APIP) itu sendiri harus ditingkatkan ke level tiga pula, dengan pedoman yang telah diterbitkan BPKP.

“Terkait dengan diklat Auditor Muda yang akan diselenggarakan, maka diklat ini penting untuk menjadi bekal bagi peserta sebagai ketua tim yang andal. Dalam level ini, auditor mulai diberikan kewenangan memimpin dalam batas wewenangnya sebagai ketua tim. Untuk itu, materi mengenai Kepemimpinan menjadi sangat relevan. Selain itu, ada pula materi Kebijakan Publik, dimana para peserta diharapkan dapat melihat lebih komprehensif dalam melihat suatu permasalahan atau kasus yang terjadi. Sehingga peserta diharapkan dapat memiliki helicopter view. Yaitu, kemampuan dalam memahami permasalahan baik secara makro maupun mikro. Paham permasalahan secara besaran menyeluruh, tetapi mengerti pemecahan permasalahannya secara detail. Dengan skill ini, diharapkan peserta, sebagai auditor ketua tim nanti, dapat memberikan saran-saran yang tepat bagi perbaikan demi kemajuan masyarakat dan Negara”, imbuhnya. 

Lebih lanjut Kaper BPKP Provinsi Riau menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, peran APIP selain diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan, APIP juga diisyaratkan mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko. Disamping itu, APIP diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dengan harapan yang tinggi kepada peran APIP itu, sebagai imbangannya,  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyampaikan sinyal positif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berdampak pada rasionalisasi struktur di pemerintah daerah, maka selepas dari jabatan struktural, karir fungsional auditor dapat menjadi pilihan yang menguntungkan. Dengan menjadi fungsional auditor, batas usia pensiun pegawai sebagai Auditor Madya adalah 60 tahun. Sedang masa pensiun Auditor Utama adalah 65 tahun. Landasannya adalah Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perpanjangan Masa Usia Pensiun Pejabat fungsional Auditor.

“Tentu, pimpinan daerah harus selektif. Karena kebiasaan minta dilayani dalam konteks jabatan struktural, harus diubah menjadi melayani dalam konteks jabatan fungsional. Hal mana  berbeda dengan para pegawai yang sejak semula memang sudah menapak di jalur fungsional. Paradigma pimpinan di daerah bahwa inspektorat adalah tempat pegawai buangan pun harus dibuang jauh-jauh. Karena seharusnya inspektorat adalah center of excelent. Tempat orang-orang pilihan yang dapat diandalkan. Namun, bagaimana pun, kompensasi batas usia pensiun yang lebih panjang, semoga dapat menjadi motivasi yang tinggi bagi para pegawai untuk menapaki karir dalam jabatan fungsional auditor,” pungkas Pak Kaper membangkitkan semangat para peserta.

Humas BPKP Riau/Setia Hadi Pranoto



Share      

Berita Terkait:

26 Juli 2018 09:52:53 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Membuang Stigma Lama APIP
11 Juli 2018 12:13:28 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tantangan Pencapaian Target RPJMN Melalui Audit Berbasis Risiko
11 Juli 2018 10:22:48 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
APIP Riau diharapkan Mampu Melakukan Audit Kinerja dengan Obyektif
03 Juli 2018 16:59:27 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Gelar Diklat Substansi Audit Berbasis Risiko Bagi APIP Riau dan Kepri
30 April 2018 15:02:40 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Urgensi Kapabilitas APIP dalam Mengawal Kinerja Pemerintah


 


 

Selembayung Pengawasan