Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Plt Gubernur Riau dan Para Kepala Daerah se-Riau Sepakat Jaga Komitmen Penilaian SPIP
20 April 2018 16:43:06 / riau / dibaca: 417 kali / Kat: SPIP

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Deputi PPKD BPKP Gatot Darmasto ingatkan komitmen para Kepala Daerah memperkuat pengendalian, baik secara sistem (SPIP) maupun meningkatkan Kapabilitas APIP.  Lebih dari sekadar dokumentasi dan angka-angka yang dibicarakan pada workshop mengenai penilaian, substansi SPIP yang menuntut  integritas pimpinan daerah menjadi hal yang juga harus diperhatikan.

"Pengendalian harus sudah diimplementasikan sejak lini pertama, yaitu manajemen. Mulai dari perencanaan,  penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi. Dengan demikian, sedari awal, para Kepala Daerah tidak bisa lepas dari tangungjawabnya: memastikan bahwa proses manajemen telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan efesien dan efektif, yang berujung kepada tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat,"  demikian dikatakan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Gatot Darmasto pada Workshop Penilaian Mandiri (Self Assessment) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara online kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau, Selasa (17/4/2018) di Gedung Daerah Provinsi Riau "Pauh Janggi", Pekanbaru.

Selain Plt Gubernur Wan Thamrin Hasyim dan Sekda Riau Ahmad Hijazi, hadir dalam kegiatan itu para kepala dan pejabat daerah, seperti Bupati Pelalawan M. Harris, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Wakil Walikota Pekanbaru M. Noer, Pj. Bupati Siak Alfedri, Sekda Indragiri Hilir Said Syarifuddin, Sekda Bengkalis Bustami, Sekda Kota Dumai H. Nasir, Assisten 1 Pelalawan Zulhelmi, dan beberapa pejabat penting lain.

"Selanjutnya," sambung Gatot Darmasto, "Lini satu dalam lingkup manajemen ini, diperkuat lagi lini kedua yaitu sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, dan akan semakin kuat lagi dengan lini ketiga yaitu auditor intern atau APIP, sebagai motor pengawasan intern di organisasi pemerintah. Inilah makna three lines of defense pada pemerintahan daerah. Sehingga, kesalahan dan penyimpangan harusnya sudah dapat terdeteksi sejak awal, sebagai early warning system. Dan seharusnya dapat segera diselesaikan. "

Lebih jauh, Gatot Darmasto melihat bahwa permasalahan yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dapat dikategorikan ke dalam dua  bagian besar, yaitu permasalahan sistem pengendalian internal dan Good Governance atau tata keloala. Sedangkan secara substansinya,  80 persen dari permasalahan bersumber dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Untuk itu, Gatot Darmasto berharap PBJ harus diawasi dengan benar sejak mulai dari perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyambut baik kiprah BPKP selama ini dan mengucapkan selamat ulang tahun yang Ke-35 kepada BPKP. Kedekatan Wan Thamrin Hasyim dengan BPKP, dikatakannya, sudah dimulai sejak 20 tahun lalu, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir. Saat itu dirinya  meminta tenaga dari BPKP untuk membenahi pemdanya. Waktu itu, permintaannya dipenuhi, dan pegawai BPKP Hardy Djamal (saat ini sudah almarhum) sangat terasa dapat diandalkan. Demikian juga saat Wan Thamrin selaku Plt. Gubernur Riau, BPKP sangat diharapkan antara lain, mengawal pelaksanaan proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai, sebagai Proyek Strategis Nasional.

Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, selaku penyelenggara, berharap pertemuan saat itu tidak sekadar terpaku pada angka-angka penilaian. Tetapi, lebih jauh lagi, yang lebih penting, adalah substansi dari penilaian itu sendiri. "Karena, SPIP itu tidak sekadar hard control tetapi juga soft control. Soft control di dalam SPIP antara lain komitmen dan integritas. Apabila, terbukti kemudian terdapat hal yang tidak diharapkan karena melanggar komitmen dan intergritas itu, seperti kejadian kepala atau pejabat daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan atau OTT, maka penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP pun dengan sendirinya akan ditinjau ulang.," ujar Dikdik Sadikin.

(HUMAS RIAU / Setia Hadi Pranoto)



Share      

Berita Terkait:

31 Mei 2018 14:47:27 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
WORKSHOP SPIP DI INDRAGIRI HULU, RIAU: TONE OF THE TOP MEWARNAI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP
25 April 2018 17:25:24 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bupati Kuantan Singingi Tegaskan SPIP sebagai Kultur Pengendalian
05 Maret 2018 11:44:52 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Monev Rampung Dilakukan BPKP Riau, Menambah Tiga Pemda Menuju Maturitas SPIP Level 3
27 Pebruari 2018 17:21:28 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Riau Lakukan Monev Pra Penilaian Maturitas SPIP Level 3 Pemrov Riau, Pemkab Siak dan Rohul
14 Pebruari 2018 16:43:01 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Tekad Kinerja Pemkab Rohil Mencapai Level Tiga Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP


 


 

Selembayung Pengawasan