Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Sinergi BPK, BPKP dan Kemendagri Dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda Riau
13 Oktober 2017 10:02:36 / riau / dibaca: 86 kali / Kat: SPIP

Pemutakhiran data tindak lanjut seluruh Pemda se Provinsi Riau digelar di Siak. Kalan BPK, Kaper BPKP, dan para Inspektur Daerah bersinergi menuntaskan tunggakan temuan. Tersirat pentingnya pengendalian intern yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan agar temuan tidak kembali terulang setiap tahun. Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP pun menjadi harapan agar tata kelola pemerintahan di Riau dapat meningkat yang dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning itu.

"Koordinasi antara eksternal dan internal auditor di Provinsi Riau telah terjalin dengan baik. Di Provinsi Riau, terlihat BPK RI Perwakilan Riau, BPKP Perwakilan Riau, dan Inspektorat Daerah, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota se Riau, bahu membahu dalam mendorong perbaikan sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan melalui pengawasan eksternal dan internal yang saling bersinergi," demikian sambutan dari Gubernur Provinsi Riau yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Riau, Indrawati Nasution dalam pembukaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pengawasan Provinsi Riau Tahun 2017, Rabu (4/10) di Balai Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak.

Dihadiri oleh seluruh inspektur se-Provinsi Riau, didaulat sebagai pembicara pada kegiatan itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri, dan Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran Itjen Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuni.

Dalam hajatan para pengawas itu, Indrawati Nasution mengatakan bahwa pemutakhiran data ini merupakan agenda rutin dalam rangka koordinasi, komunikasi dan evaluasi implementasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan pemerintah. "Saya berharap, melalui kegiatan ini dapat dilakukan pembinaan bagi seluruh perangkat daerah supaya lebih mengerti, memahami dan menghayati akan pentingnya pengawasan terhadap suatu kegiatan di lingkungan pemerintahan," ucap Indrawati Nasution yang akrab dipanggil "Bu Iin".

Senada dengan Indrawati, Wakil Bupati Siak H. Alfedri, menekankan pentingnya pemuktahiran data pengawasan sebagai kegiatan strategis yang penting dalam suatu rangkaian tugas Inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah. "Acara yang dilaksanakan setiap tahun ini, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai tindak lanjut dari setiap hasil pemeriksaan," ujar Alfedri.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Riau Dikdik Sadikin menyampaikan pentingnya perbaikan sisterm pengendalian intern yang baik agar temuan tidak selalu berulang setiap tahun. "Sistem pengedalian intern, atau yang kita kenal dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), harus menjadi fokus pengawasan intern yang harus dibangun agar temuan tidak terjadi. Dengan demikian, pengendalian dibangun dalam jalinan sistem yang dapat mengarahkan agar tindakan dan kegiatan senantiasa sesuai aturan, dan mendapatkan kejelasan serta kepastian arah pencapaian tujuan organisasi. Pada saat yang sama, risiko timbulnya temuan dapat dimitigasi setiap saat," papar Dikdik Sadikin. Lebih lanjut Dikdik mengatakan  bahwa untuk terbangunnya sistem pengendalian yang baik itu, diperlukan komitmen kepala daerah, yang kemudian memberdayakan inspektorat atau APIP-nya agar dapat menjadi motor bagi terbangunnya SPIP yang baik pada setiap OPD di pemda yang bersangkutan.

"Itu, sebabnya, pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 sangat memberikan perhatian kepada peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP agar mencapai target 85% di akhir RPJMN," imbuh Kaper BPKP Riau. 

Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Riau Harry Purwaka mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai komitmen daerah untuk meningkatkan tata kelola atas hasil pengawasan yang dilakukan eksternal dan internal auditor. Harry mengatakan bimbingan BPKP sangat diperlukan dalam upaya pemda menindaklanjuti temuan BPK.

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto)



Share      

Berita Terkait:

02 Oktober 2017 14:08:48 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Rakorda Pengawasan Riau: Antara Integritas dan OTT
08 September 2017 19:05:35 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
KPK bersama BPKP Riau Gelar Sarasehan dan Workshop Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes
06 September 2017 10:30:27 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Riau Dorong APIP Pemkab Pelalawan Menuju Level 3
24 Agustus 2017 18:53:04 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Ini Caranya Bupati yang Mantan Direktur BUMN Terapkan SPIP dan APIP
26 Mei 2017 14:35:59 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Organisasi Profesi Kesehatan Provinsi Riau Komitmen Perangi Pungli


 


 

Selembayung Pengawasan