Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Surat KPK pada Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda se-Provinsi Riau
13 September 2017 13:41:21 / riau / dibaca: 311 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Sampai dimanakah efektivitas APIP yang pada tahun 2019 ditargetkan berada pada level 3 IACM? Diklat peningkatan kapabilitas APIP menjadi salah satu upaya memenuhi pencapaian itu. Selain itu, ada pula surat KPK berkait dengan APIP.

“Dari 13 APIP se-Provinsi Riau, 46,15 persen atau 6 APIP Kabupaten dan Kota masih berada pada Level 1, dan 38,46 persen atau 5 APIP berada pada Level 2, serta 15,38 persen berada pada Level 2 dengan catatan perbaikan. Kondisi ini mengandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda se Provinsi Riau Senin tanggal 11 September 2017 di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Diklat yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 15 September 2017 itu merupakan kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) dan Pusat Pendidikan serta Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, melalui Progam STAR BPKP bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).

Di hadapan 30 peserta Diklat dari 13 Inspektorat se Provinsi Riau, Dikdik Sadikin mengatakan bahwa peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintah. Hal ini tak lain merupakan amanah Presiden dalam kunjungannya ke BPKP pada tanggal 13 Mei 2015 dan amanah itu diakomodasi dalam RPJMN 2015-2019, dimana kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2019 berada pada Level 3 dari skala 5 kerangka Internal Audit Capability Model (IACM), seperti tergambar dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memprioritaskan peran APIP dalam melakukan pemeriksaan atas suatu kasus, guna menentukan apakah suatu kasus masuk dalam ranah administrasi atau pidana. Apabila terkandung potensi pidana barulah dilanjutkan prosesnya ke aparat penegak hukum (APH).

Namun, mengutip pesan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau tanggal 5 September lalu (lihat http://www.bpkp.go.id/berita/read/18473/0/Tiga-Sasaran-Utama-Perbaikan-Kinerja-APIP.bpkp), Dikdik Sadikin mengatakan bahwa penyimpangan keuangan negara atau daerah tidak selalu berujung pidana. Upaya pidana itu dilakukan sebagai upaya paling akhir ketika upaya penyelesaian administrasi tidak lagi bisa dilakukan. Penyelesaian administrasi bisa berarti pengembalian keuangan daerah, penurunan pangkat, mutasi, sampai kepada pemecatan. Maka mengulangi saran Marwata, Dikdik menyampaikan agar setiap pemda seharusnya membuat peraturan daerah (perda) mengenai sanksi administrasi yang jelas dan tegas apabila ditemukan adanya penyimpangan keuangan daerah. “Apabila setiap minggu ada yang dimutasi bahkan dipecat karena melakukan penyimpangan atau korupsi keuangan daerah, hal itu pasti akan menimbulkan efek jera. Dalam hal ini lah, APIP seharusnya maju menjadi garda terdepan.”

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin juga menyampaikan informasi bahwa KPK telah mengusulkan kepada Presiden RI dengan surat Pimpinan KPK Nomor B-3424/01-16/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 perihal Penguatan APIP, yang berkisar pada tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek anggaran dan aspek SDM dan kompetensi teknis.

Pada aspek kelembagaan, KPK mendukung APIP untuk lebih independen dengan cara pengangkatan dan pemberhentian APIP dicabut dari kewenangan kepala daerah yang bersangkutan. Kelak, pegawai inspektorat kabupaten dan kota akan diangkat dan diberhentikan dengan SK Gubernur, sedangkan inspektorat provinsi diangkat dan diberhentikan dengan SK Menteri Dalam Negeri. Namun secara kelembagaan, inspektorat tetap sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD dalam pemda yang bersangkutan.

Apabila kepala daerah yang bersangkutan tidak bisa menolak mengangkat dan tidak dapat memberhentikan auditor inspektoratnya karena kewenangan itu di luar dirinya, maka dapat saja APIP kemudian dilemahkan oleh Kepala Daerah dari dari sisi anggarannya. Maka mengantisipasi hal ini, pada aspek anggaran, KPK mendorong penguatan pendanaan APIP dimana kepada K/L dan Pemda agar menerbitkan regulasi mengenai anggaran APIP dengan alokasi besaran persentase tertentu dari total APBD/APBN, khusus untuk pemda disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Selanjutnya, setelah independensi dan anggaran menguat, tentu diperlukan SDM yang andal untuk mengesekusi peran APIP. Maka, KPK pun mendorong aspek SDM APIP, dengan upaya berkesinambungan peningkatan kapabilitas APIP.

Namun demikian, menurut Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, ketika independensi menguat, anggaran mencukupi dan kapabilitas terpenuhi, maka APIP seiring dengan itu juga harus memiliki integritas yang kuat, yang dipagari dengan kode etik dan sanksi yang tegas. Karena, mengutip Lord Acton (1952), Dikdik menegaskan bahwa “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” Kewenangan itu punya kecenderungan korupsi. Karena itu, selain peningkatan kewenangan dan kapabilitas APIP, harus juga ditingkatkan pencegahan potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan APIP itu sendiri. Hal ini selaras dengan visi Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean governance.

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto)



Share      

Berita Terkait:

21 Nopember 2017 16:58:19 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Taja Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
15 Nopember 2017 16:21:29 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Riau Selenggarakan Uji Kompetensi Inpassing APIP Wilayah Riau
04 Oktober 2017 16:06:10 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Pembentukan Auditor Ahli Wilayah Riau Tahun 2017 Telah Selesai Dilaksanakan oleh BPKP Riau.
02 Agustus 2017 11:16:12 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Pacu Capaian Target RPJMN 2015-2019, BPKP Riau Gelar Diklat Bagi APIP Riau dan Kepri
19 Mei 2017 10:05:10 / riau / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Pemkab Bengkalis Tingkatkan Kapabilitas APIP


 


 

Selembayung Pengawasan