Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BPKP Riau Dorong APIP se-Riau Reviu Penyerapan APBD, PBJ dan P3DN
11 Juli 2017 13:24:50 / riau / dibaca: 625 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Sebagai auditor Presiden di daerah, BPKP Perwakilan Riau menjadi ujung tombak terpenuhinya informasi keuangan dan pembangunan di negeri Lancang Kuning kepada Presiden. Maka, APIP se-Riau pun dimobilisasi untuk lakukan reviu Penyerapan APBD,PBJ danPeningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri(P3DN) Triwulan II Tahun Anggaran 2017.

Presiden sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Kekuasaan Keuangan Negara, memerlukan informasi penting, antara lain penyerapan anggaran, yang menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di dalam sistem ketata negaraan kita, dengan adanya otonomi daerah, informasi keuangan negara yang dipegang oleh Pemerintah hanya sebatas APBN saja. Sedangkan, informasi keuangan APBD berada pada masing-masing Pemda. Maka, sebagai Auditor Presiden, BPKP berperan sebagai ujung tombak tersedianya informasi keuangan secara komprehensif, tak hanya APBN tapi juga APBD pada setiap Pemda.

Tak terkecuali di wilayah Provinsi Riau. Maka, BPKP Riau pun mengambil peran aktif memobilisasi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Bumi Lancang Kuning itu untuk menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diperlukan berupa Reviu atas Penyerapan APBD,PBJ danPeningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri(P3DN) Triwulan II Tahun Anggaran 2017.

Untuk hajatan itu, Senin 10 Juli 2017, BPKP Riau pun mengundang para APIP se Riau untuk membahas pelaksanaan reviu tersebut. Reviu ini dilakukan juga untuk memberdayakan peran APIP Daerah dalam optimalisasi penerimaandaerah serta kepatuhan atas P3DN,yang diperluas untuk informasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin didampingi Korwas Bidang APD BPKP Riau Sumirat mengatakan bahwa reviu ini penting dilakukan untuk mengetahui berapa sesungguhnya realisasi penyerapan APBD,bagaimana kepatuhan pelaksanan PBJ dan P3DN terhadap peraturan berlaku. Khusus yang terakhir ini, Menteri Perindustrian RI telah mengeluarkan beleidnya berupa Permenperin Nomor 2 tahun 2014 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam PBJ.

Reviu ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah dalam rangka menghasilkan data early warning system  APIP Daerah sebagai atensi kepada Kepala Daerah, dan untuk melanjutkan program-program pengawasan yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya.

“Data hasil reviu ini sangat di perlukan oleh Presiden. Tingkat realisasi penyerapan anggarandi seluruh pemerintah daerah,atau dikenal dalam teori sebagai Government Spending,  menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerapan anggaran negara secara komprehensif. Penyerapan anggaran pemerintah merupakan faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasapun yang menyerap anggaran, menjadi krusial ketika, menurut LKPP dan KPK, 90% korupsi berasal dari PBJ. Disamping itu,kepatuhan atas P3DN pun menjadi hal yang harus diperhatikan”, papar Dikdik Sadikin.

Untuk itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengharapkan pelaksanaan reviu dari seluruh APIP di Riau dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya, Korwas APD Riau Sumirat dan jajarannya memberikan pengarahan kepada para Inspektur dan jajarannya bagaimana secara teknis menggunakan aplikasi reviu dengan input data terkait. Dalam proses ini, Inspektur dan jajarannya didorong untuk dapat memberikan solusi terhadap substansi permasalahan maupun kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

 

(HUMAS BPKP RIAU / Setiahadi)



Share      

Berita Terkait:

17 Agustus 2017 10:23:57 / riau / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bahas KUA-PPAS Pada APBD T.A. 2018, Banggar DPRD Rohul Konsutasi ke BPKP Riau
16 Agustus 2017 17:37:38 / riau / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Riau Selenggarakan Pelatihan Siskeudes Bagi Staf Desa Kec. Tandun Kab. Rohul Riau
19 Mei 2017 10:27:47 / riau / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Rokan Hulu Lakukan Konsultasi ke BPKP Riau
28 April 2017 10:34:53 / riau / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kaper BPKP Riau Ajak Tingkatkan Komitmen Menjaga Keuangan Desa Di Pemkab Bengkalis
12 April 2017 19:24:17 / riau / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Riau Lakukan Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan I Tahun 2017


 


 

Selembayung Pengawasan