Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Kampar Menuju Kabupaten Yang Lebih Baik
14 Maret 2017 17:03:04 / riau / dibaca: 196 kali / Kat: GCG

Guna peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kabupaten Kampar, Senin (13/03) melakukan diskusi bersama Perwakilan BPKP Provinsi Riau. diskusi bersama BPKP ini diselnggarakan di Kantor Bapeda Kabupaten Kampar dengan diikuti oleh para Kepala SKPD di lingkuingan Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Kampar Ir H Nurahmi MM dan Inspektur Pemerintah Kabupaten Kampar H Helmi Syukra SH M Hum.

Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kaper Dikdik Sadikin mengatakan fungsi BPKP sebagai (quality assurance) guna memastikan secara memadaibahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi, diharapkan APIP Kabupaten Kampar pun dapat mengawal serta mendampingi pemerintah daerahnya.

Kaper Dikdik Sadikin melihat masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, utanya terhadap laporan keuangan yang saat ini beropini Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Kaper Dikdik Sadikin mengatakan lingkup peran APIP meliputi peran preventive danassurance. Oleh karena itu, Kaper Dikdik Sadikin berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk senantiasa memberdayakan APIP, apalagi masih di awal-awal tahun anggaran.

Dikdik Sadikin dalam diskusi tersebut menyarankan beberapa hal untuk menuju Kabupaten Kampar yang lebih baik. Diantaranya adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang saat ini masih beropini WDP. Dalam hal ini, BPKP melihat ada beberapa permasalahan diantaranya masalah aset, Bansos, Belanja Modal dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa.  “Jika dicermati bersama di dalam laporan keuangan nilai aset tetap mendominasi 80 persen. Jadi bagaimana mungkin dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kalau aset tetapnya masih belum beres”, ungkapnya.

Kaper Dikdik Sadikin mengatakan, untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan Pemda Kabupten Kampar, maka koordinasi antar SKPD dengan pengelolaan aset tetap perlu ditingkatkan karena nilai aset tetap merupakan dominasi dari seluruh laporan keuangan. Oleh karena itu, Kaper Dikdik Sadikin menegaskan Persolan Lapoaran Keuangan bukan semata tanggung jawab dari BPKAD saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. “Jika aset ini belum beres, mustahil bisa mendapat opini WTP. Dan aset ini tersebar diseluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ini”, tegasnya.

“Ke depan Opini WTP tidak sekedar treatment akuntansi saja tetapi juga akan dilihat korelasinya dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi dan tingkat penganggurannya di daerah tersebut karena sejatinya pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah rakyat maka penilaian opini laporan keuangan Pemda pun harus seiring dengan kesejahteraan rakyatnya”, pungkasnya.

Humas BPKP Riau



Share      

Berita Terkait:

07 April 2017 10:09:04 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Sosialisasi Perangkat GCG di PT Perkebunan Nusantara 5
10 Nopember 2016 17:28:19 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Komitmen BPKP Dalam Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
26 Oktober 2016 15:52:01 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
FGD Hibah dan Bansos Berdasarkan UU 23 Tahun 2014
24 Agustus 2016 20:23:33 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
ACFE Indonesia Chapter Riau Region gelar Round Table Discussion
12 Juni 2016 12:48:44 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
BPKP Riau Bersama Pemprov Riau Selenggarakan Workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinaan BUMD


 


 

Selembayung Pengawasan