Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

RAIH PRESTASI MESKI SEBAGAI DAERAH PEMEKARAN TERMUDA, PEMKAB MERANTI HARAPKAN BPKP TETAP MEMBINA
08 Pebruari 2017 17:06:11 / riau / dibaca: 405 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Sebagai Kabupaten termuda, Meranti cukup menuai prestasi. Opini LKPDnya WTP, dan tampil sebagai daerah pemekaran terbaik kedua se-Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Provinsi Riau, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Bupati berkomitmen mempertahankan prestasi itu dan meningkatkan lagi tata kelola manajemen pemerintahan daerahnya dengan tetap dibina oleh BPKP.

"Kami membutuhkan bimbingan BPKP, agar dalam pengelolaan keuangan, baik di pemda maupun di desa, kami dapat transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berarti transaksi dan pencatatan keuangan dapat selalu sesuai dengan peraturan dan mematuhi waktu yang sudah ditentukan," demikian disampaikan Bupati Meranti Irwan Nasir saat menyambut kehadiran Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Riau Dikdik Sadikin dan membuka kegiatan kedua pihak tersebut pada Selasa tanggal 7 Februari 2017 di Kota Selat Panjang, Meranti, Riau. Mendampingi Bupati, hadir Sekda Meranti Yulian Norwis dan Inspektur Suhendri. Sedangkan mendampingi Kaper Riau adalah Korwas APD Riau Sumirat dan Dalnis Karuddin Purba.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore itu adalah Penandatanganan MoU antara Pemkab Meranti dan Perwakilan BPKP Riau, Penandatanganan Komitmen Peningkatan Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP, Penandatanganan Pakta Integritas, serta Bimtek dari Tim BPKP terkait dengan SPIP dan Keuangan Desa.

Di hadapan peserta yang terdiri dari para Kepala SKPD, para Kepala Desa dan para Camat, Bupati memperingati kepala desa agar sisa uang Dana Desa maupun bantuan lainnya, setelah dicairkan dan digunakan, maka sisanya harus segera disetor kembali ke kas daerah di bawah 1 x 24 jam.

"Sisa uang itu jangan terus disimpan di rumah. Gunakan untuk kepentingan masyarakat dan sisanya setor kembali. Karena, uang itu luar biasa setannya," demikian tandas Irwan. "Lewat dari 24 jam uang itu disimpan, saya yakin, akan muncul godaan kepada Bapak-Bapak untuk memilikinya."  

Peringatan Bupati Irwan itu bukannya tidak beralasan. Sebelum program Dana Desa dikucurkan Pemerintah Pusat, Pemkab Meranti sudah terlebih dahulu mengalokasikan setiap tahun sekitar Rp500 juta per desa. Sehingga, saat ini terdapat sekitar Rp1,5 miliar mengucur setiap tahun di setiap desa di Meranti.  Tentu hal ini membawa risiko. Terbukti dengan bermunculannya berbagai kasus menyangkut keuangan desa. Untuk itu, Bupati mengharapkan BPKP dengan bantuan teknis dan aplikasi Siskeudes, dapat senantiasa mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan desa tersebut.

"Dengan meningkatnya jumlah dana di kas desa, maka diharapkan akan mendorong kemandirian desa. Pembangunan di desa tidak lagi bergantung kepada Pemda," ujar Irwan lagi.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin maju dan tuntutan jaman yang semakin berubah itu, disertai mewujudkan keyakinan yang memadai untuk dapat mengurangi risiko hukum di kemudian hari, Bupati berkomitmen akan meningkatkan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya. Untuk itu kapasitas SDM Pemkab Meranti akan ditingkatkan. Bupati akan melakukannya dengan menerapkan berbagai indikator keberhasilan kinerja, yang diharapkan dapat mendorong kompetisi diantara pegawai di Pemkab Meranti.

"Tentu, implikasinya adalah zona nyaman Anda terganggu," kata Irwan kepada para pejabat Pemda Meranti saat itu. "Tapi, inilah konsekuensinya kalau kita  benar-benar ingin meningkatkan kualitas. Kita harus siap berubah. Jangan hanya menjadi tukang stempel. Karena itu sebagai pejabat, kita harus menguasai masalah. Kalau tidak, ketika kita menandatangani berkas tanpa kita kuasai permasalahan dalam berkas itu, maka risiko hukum yang tinggi akan menanti. Untuk itu, bagi mereka yang tidak mau berubah dalam meningkatkan kualitas diri, melalui kompetisi ini, harus siap-siap menyerahkan posisinya kepada SDM lain yang kualitasnya lebih baik."

Kaper BPKP Riau Dikdik Sadikin mengapresiasi komitmen Bupati Meranti terhadap kompetensi SSDM tersebut. Dikatakannya bahwa itulah salah satu sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam SPIP yang harus senantiasa dijaga. Maka tak heran, ujar Dikdik, apabila Pemkab Meranti yang merupakan gabungan dari tiga pulau yaitu Merbau, Ransang dan Tebing Tinggi, mencapai predikat sebagai daerah pemekaran terbaik kedua se-Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Riau bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai daerah pemekaran termuda di Riau, yang berpisah dengan induknya yaitu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009, Irwan sejak tahun 2010 memimpin Pemkab Meranti. Dengan backgroundnya di bagian keuangan, Bupati juga telah berhasil menjadikan LKPD daerahnya mencapai opini WTP sejak tahun pemeriksaan BPK pertama atas LKPD Pemkab Meranti.

Namun demikian, tentu, tidak ada gading yang tak retak. Melihat penyerapan tahun 2016 dengan capaian 79,18% dari anggaran sebesar Rp1.098.475, Kaper BPKP Riau masih melihat celah yang belum optimal atas pertumbuhan ekonomi daerah itu. Disamping itu, meskipun pencapaian LKPD dengan opini WTP, namun rapor evaluasi SAKIP Pemkab Meranti masih D, atau nilai yang terbawah.

"Dengan penyerapan 79% itu, maka apabila ditingkatkan lagi, kalau bisa mencapai 100%, atau paling tidak di atas 90%, saya yakin pertumbuhan ekonomi Meranti akan lebih tinggi lagi. Bahkan akan lebih optimal lagi apabila tata kelola kinerja, sejak perencanaan sampai dengan pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan lagi," demikian analisis Dikdik. Maka, untuk pembenahan tersebut, demi kemajuan Meranti di masa depan dan kesejahteraan masyarakatnya, Kaper BPKP Riau bersedia untuk membantu mendorong tata kelola manajemen pemerintahan Pemkab Meranti, sebagaimana tergambar dalam MoU yang telah ditandatangani bersama.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan bimbingan teknis SPIP dan pengelolaan keuangan desa oleh Korwas BPKP Riau Sumirat dan Dalnisnya, Karuddin Purba.

(HUMAS/ Setiahadi )



Share      

Berita Terkait:

01 Pebruari 2017 17:53:15 / riau / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BUPATI PELALAWAN HARAPKAN BPKP MENGAWAL TUJUH PROGRAM INOVASI
18 Januari 2017 16:06:08 / riau / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemko Dumai Gandeng BPKP Riau Wujudkan Good and Clean Government.
24 Desember 2016 17:40:40 / riau / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
ARSADA Wilayah Riau ‘teken’ MoU dengan BPKP Riau.
07 Mei 2015 17:47:06 / riau / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
“Jangan Ada Setoran Untuk Saya”
20 Nopember 2014 15:58:02 / riau / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Riau Mantapkan Kemitraan dengan RSUD Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir


 


 

Selembayung Pengawasan