Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BUPATI BENGKALIS HARAPKAN PERAN BPKP DALAM TATA KELOLA KEUANGAN YANG MENCEGAH KORUPSI
28 Desember 2016 18:50:05 / riau / dibaca: 77 kali / Kat: Sosialisasi

Bupati Bengkalis Amril Mukminin  berterima kasih kepada BPKP atas kerjasama dalam memberikan perhatian dan pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Peran BPKP sangat diharapkan mengingat pencapaian opini WTP yang telah dipertahankan sejak tahun 2013, di lain pihak telah terdapat beberapa kasus pidana dari pejabat sebelumnya di Pemda Bengkalis.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Para Kepala SKPD dan 120 peserta terdiri dari para Sekretaris dan  Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan dari masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta camat sekabupaten Bengkalis.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam sambutannya mengatakan bahwa Inspektur sekarang diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dimana Inspektorat (APIP) dapat terlebih dahulu masuk  sebelum Aparat Penegak Hukum terlibat, dalam rangka mengidentifikasi apakah permasalahan masuk dalam ranah administrasi atau masalah pidana. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 APIP juga diberikan kewenangan serupa. Namun demikian, setiap kewenangan dengan sendirinya diiringi dengan kewajiban, antara lain untuk melaporkan bila ditemukan hal-hal yang merupakan pidana kepada Aparat Penegak Hukum. Mengutip Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, beberapa waktu lalu, kelalaian APIP untuk melaporkan permasalahan pidana dapat berakibat APIP terjerat pasal pembiaran. 

Oleh karena itu, fungsi APIP sangat di perlukan dan BPKP sebagai APIP Presiden akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan level kapabilitas APIPnya, sehingga kinerja pemda dapat berjalan sesuai aturan dan menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan ini Dikdik Sadikin juga menyampaikan terkait dengan upaya pencapaian Opini WTP Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari BPK RI. Dikatakannya, pencapaian WTP bukan sekedar tugas dari Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah, tetapi dituntut kontribusi semua SKPD. Menurutnya,  80% s.d 85% nilai dineraca didominasi oleh nilai aset tetap yang tersebar diseluruh SKPD. Untuk itu, pencapaian opini memerlukan kerjasama dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkalis. "jangan ada SKPD yang bagaikan nila dalam susu sebelanga, " tegasnya.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Dikdik Sadikin mengatakan bahwa melalui aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual. Pemda diharapkan dapat lebih terkawal pengelolaan keuangannnya mengingat tidak semua pegawai yang mengelola penatausahaan keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam pengarahannya sekaligus membuka secara resmi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKP atas kerjasama dalam memberikan perhatian dan pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dan tata kelola pemerintahan yang bersih(Clean Government) yaitu dengan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset, pelaksanaan program kegiatan pemerintah yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak tahun buku 2013. Disamping itu, diperlukan tindakan preventif yang lebih tinggi lagi mengingat telah terdapat beberapa kasus pidana dari pejabat sebelumnya di Pemda Bengkalis.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bengkalis mengintruksikan agar para Kepala SKPD mempercepat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2016, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan menjadi lebih baik dan dapat mempertahan opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 ini.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti peraturan tentang Gratifikasi dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 274/KPPS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifiksi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifiksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli), Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Insruksi Bupati Bengkalis Nomor 700/ITKAB-SET/11/2016/939 tanggal 28 November tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Bengkalis berharap kepada para Kepala SKPD untuk lebih proaktif, berkomitmen dan konsekuen dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini juga disampaikan pemaparan terkait dengan strategi peningkatan kualitas LKPD untuk mempertahankan opini WTP serta dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh Pelaksana Tugas Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Rustam. 

Humas BPKP Riau/S.Hadi Pranoto



Share      

Berita Terkait:

02 September 2016 15:21:06 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Selamatkan Negara, Cegah Korupsi Sejak Dini.
24 Agustus 2016 20:23:09 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Peran BPKP Dalam Mengawal Program-Program Pemerintah
15 Juli 2016 17:43:37 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
MEMINIMALISIR RISIKO HUKUM PENUGASAN BPKP
04 April 2016 12:00:57 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
APIP Provinsi Riau Mengikuti Sosialisasi Reviu Penyerapan Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa
06 Maret 2016 19:45:43 / riau / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Peserta Taspen


 


 

Selembayung Pengawasan