Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

FGD Hibah dan Bansos Berdasarkan UU 23 Tahun 2014
26 Oktober 2016 15:52:01 / riau / dibaca: 533 kali / Kat: GCG

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi berkempatan menghadiri FGD Hibah dan Bansos yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, bertempat di lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Riau.

Narasumber yang hadir selain dari BPKP juga dihadiri oleh Narasumber dari Depdagri dan Kanwil Perbendaharaan. Acara tersebut langsung dipandu oleh Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi.SE,Msi.

Pasal 298 Ayat 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada :

 

a.      PemerintahPusat;

b.      Pemerintah Daerah Lain;

c.       Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/ atau

d.     Badan, Lembaga, danOrganisasiKemasyarakatan yang berbadanhukum Indonesia

Narasumber dari Depdagri menjelaskan bahwa dengan munculnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada intinya perubahan tersebut hanya pada subyek penerima hibah dan menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mensyaratkan Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadanhukum Indonesia :

  1. Berbadan hukum yayasan, atau
  2. Berbadan hukum perkumpulan

Namun terhadap mekanisme dan prosedur pemberian dana hibah/bansos tidak mengalami perubahan. Tetap mengharuskan ada proposal, di verifikasi oleh SKPD terkait dan diusulkan pada saat penyusunan KUA PPAS.

Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Sueb Cahyadi menjelaskan bahwa dari perspektif auditor, ketika pemerintah telah mengeluarkan regulasi maka semua komponen yang terlibat harus mematuhinya. Karena regulasi tersebut merupakan landasan auditor melakukan penilaian. Adapun aspek yang dinilai adalah apakah dana hibah tersebut telah:

-          Tepat aturan

-          Tepat sasaran

-          Tepat jumlah

-          Tepat waktu dan

-          Tepat manfaat.

Narasumber dari BPKP Sueb Cahyadi juga menjelaskan bahwa titik kritis dari pemberian dana hibah/bansos adalah pada saat verifikasi SKPD terkait yang akan memberikan rekomendasi atas kelayakan pemberian dana hibah tersebut.

Narasumber juga menekankan bahwa hibah bukan merupakan kewajiban pemerintah tapi baru dapat diberikan jika urusan wajib (urusan pendidikan 20% dari APBD, Urusan Kesehatan 10% dari APBD) dan urusan pilihan sudah terpenuhi.

Narasumber dari Kanwil Perbendaharaan, Wahyudi Sugiharto, menjelaskan mekanisme pemberian dana hibah terhadap instansi vertikal harus sudah tercatat pada DIPA instansi vertikal penerima, harus membuka rekening khusus HIBAH kemudian melakukan revisi DIPA atas tambahan dana tersebut. Namun jika hibah dalam bentuk barang tidak perlu membuka rekening dan tidak merevisi DIPAnya tetapi harus melapor ke KPPN untuk dicatat sebagai aset di BMN. (Dedi Y)



Share      

Berita Terkait:

26 Mei 2017 14:46:12 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Exit Meeting Assessment GCG pada PTPN 5 Riau
07 April 2017 10:09:04 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Sosialisasi Perangkat GCG di PT Perkebunan Nusantara 5
14 Maret 2017 17:03:04 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Kampar Menuju Kabupaten Yang Lebih Baik
10 Nopember 2016 17:28:19 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Komitmen BPKP Dalam Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
24 Agustus 2016 20:23:33 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
ACFE Indonesia Chapter Riau Region gelar Round Table Discussion


 


 

Selembayung Pengawasan