Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BPKP Riau Bersama Pemprov Riau Selenggarakan Workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinaan BUMD
12 Juni 2016 12:48:44 / riau / dibaca: 842 kali / Kat: GCG

Memulai era baru dalam rangka peningkatan kinerja yang transparan dan akuntabel serta  profesional pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (10/6) Perwakilan BPKP Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinanaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Kinerja BUMD Provinsi Riau yang sekaligus dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi seluruh BUMD  milik Pemerintah Provinsi Riau bertempat di ballroom Dang Merdu Gedung Bank Riau Kepri di Pekanbaru.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau H.Arsyadjuliandi Rachman, Asisten II Setdaprov Masperi, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Syafrial, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Bidang APD, dan Bidang Investigasi bersama beberapa auditor, para Direktur dan Komisaris BUMDProvinsi Riauserta undangan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Riau mengajak pengurus BUMD dan para pemangku kepentingan untuk membenahi BUMD agar berkinerja tinggi dan mampu memberikan kontribusi berupa setoran PAD dan manfaat ekonomi dan sosial lainnya. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi dalam paparannya menyampaikan bahwa BUMD memiliki peran strategis untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah khususnya di bidang ekenomi dan pembangunan daerah, sebagaimana amanat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 331 ayat 4menyatakan bahwa pendirian BUMD diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Sueb Cahyadi mengungkapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola perusahaan, diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Disamping itu perusahaan juga perlu mengelola risiko dan menerapkanpengendalian intern, tambahnya.

Tata kelola menjadi titik sentral kemajuan BUMD namun hal ini kata Sueb Cahyadi secara umum tidak berjalan dengan baik pada banyak BUMD. Pada sisi lain pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kurang mendapat respon dari BUMD. Untuk itu kata Sueb Cahyadi perlu dilakukan perubahan dalam hal pembinaan bagi BUMD agar tujuan dan maksud berdirinya BUMD dapat kembali dicapai dan diperoleh manfaatnya. Pengawasan dan pembinaan BUMD secara terintegrasi dilakukan dengan memadukan hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan data dan informasi relevan yang diberikan oleh masing-masing BUMD yang kemudian diolah menjadi informasi yang mengindikasikan perkembangan kinerja BUMD, termasuk memberikan early warning atas kejadian/ transaksi yang berisiko bagi BUMD./hdi/mu



Share      

Berita Terkait:

26 Mei 2017 14:46:12 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Exit Meeting Assessment GCG pada PTPN 5 Riau
07 April 2017 10:09:04 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Sosialisasi Perangkat GCG di PT Perkebunan Nusantara 5
14 Maret 2017 17:03:04 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Kampar Menuju Kabupaten Yang Lebih Baik
10 Nopember 2016 17:28:19 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
Komitmen BPKP Dalam Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
26 Oktober 2016 15:52:01 / riau / dibaca: kali / Kat: GCG
FGD Hibah dan Bansos Berdasarkan UU 23 Tahun 2014


 


 

Selembayung Pengawasan