Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Indragiri Hilir Menuju Tata Kelola Keuangan yang Baik & Benar
06 Desember 2013 15:30:34 / riau / dibaca: 4896 kali / Kat: SPIP

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menggelar Pengawasan Daerah tahun 2013 di Aula kantor Bupati Indragiri Hilir Tembilahan pada tanggal 5 Desember 2013.

 

Gelar pengawasan Daerah ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tujuan untuk mengetahui  dan memaparkan hasil-hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) maupun dari Aparat Pengawas Exsternal dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pengawasan untuk tata kelola pemerintah yang baik transparan dan akuntabel. Dalam acara tersebut hadir Bupati Indragiri Hilir H.M. Wardan, MP dan Wakil Bupati H. Rosman Malomo, Kepala BPKP Provinsi Riau Mulyana, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Kabid APD) BPKP Provinsi Riau Rustam, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Para Camat serta 300 tamu undangan dari lingkungan Pemerintah Daearah Kabupaten Indragiri Hilir.

Gelar Pengawasan tersebut di awali dengan penandatangan nota kesepakatan atau MoU antara BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tata kelola pemerintahan yang meliputi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaaan Aset Daerah, Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pengembangan dan Penyelengaraan SPIP, dan Pendampingan Audit. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, dalam sesi pidatonya Bupati Inhil mengajak kepada seluruh Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara konsisten guna terwujudnya tata kelola pemerintahan Daearah yang baik (Good Governent) sekaligus untuk meraih target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan daerahnya.  Terakhir Bupati Inhil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau, atas keseriusan dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menuju tata kelola pemerintah yang baik.

Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Riau Mulyana, dalam pidatonya mengatakan untuk mewujudkan target Opini WTP, pemerintah daerah harus melakukan pembenahan 3 hal  yaitu  Organisasi, Sistem dan Personel. Lebih lanjut kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengatakan untuk mewujudkan Opini WTP merupakan suatu hal yang sangat mudah jika pembenahan 3 hal diatas telah dilaksanakan.  Namun demikian, Mulyana mengatakan WTP bukanlah akhir dari segalanya, yang lebih penting adalah bagaimana mencapai proses WTP itu dilakukan secara baik dan benar, sehingga proses pengelolaan keuangan Negara/Daerah di laksanakan secara akuntabel dan  di lakukan secara konsisten dari waktu-kewaktu.



Share      

Berita Terkait:

17 Nopember 2017 18:07:40 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Riau Lakukan Monitoring Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pelalawan dan Inhil Riau.
13 Oktober 2017 10:02:36 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Sinergi BPK, BPKP dan Kemendagri Dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda Riau
02 Oktober 2017 14:08:48 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
Rakorda Pengawasan Riau: Antara Integritas dan OTT
08 September 2017 19:05:35 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
KPK bersama BPKP Riau Gelar Sarasehan dan Workshop Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes
06 September 2017 10:30:27 / riau / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Riau Dorong APIP Pemkab Pelalawan Menuju Level 3


 


 

Selembayung Pengawasan