Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Artikel-Artikel Pengawasan

Berikut ini artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pemikiran/non penelitian (kajian analisis, aplikasi teori, review, research comment) dalam lingkup pengawasan (termasuk di dalamnya governance, risk, control pada sektor publik).

Analisis Perlakuan Akuntasi pada Aset Bersejarah (Studi Kasus pada Aset Bersejarah di Kabupaten Gresik)

Penelitian ini adalah fenomena perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset warisan di Indonesia, baik dalam hal pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Fokus penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi dalam pengelolaan Makam Sunan Giri.

Penelitian ini bertujuan untuk: memahami pentingnya aset bersejarah (aset warisan), menjelaskan metode yang digunakan untuk menilai Makam Sunan Giri, menjelaskan makam pengungkapan Sunan Giri dalam laporan keuangan, dan menganalisis kesesuaian standar akuntansi yang berlaku untuk akuntansi untuk Makam Sunan Giri saat ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada wawancara dengan studi informan. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan akademisi, instansi terkait dan manajer Makam Sunan Giri. Data diperoleh melalui proses wawancara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada definisi yang tepat dari aset warisan. Hal ini dibuktikan dengan paparan terhadap sebagian besar informan yang selalu mengaitkan dengan definisi historis definisi aset Warisan sehingga ada kebingungan di antara keduanya. Selain itu, pengelola Makam Sunan Giri masih mengalami kesulitan dalam menilai penilaian aset warisan. Namun, praktik akuntansi dalam pengelolaan Makam Sunan Giri dianggap sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.

Kata Kunci: akuntansi, aset bersejarah, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (30-40)

Selengkapnya

Diskursus Konflik Nilai (Clash of Value) dan Dilema Etika dalam Kasus Whistleblowing

Riset ini mengkaji tentang dinamika atas fenomena whistleblowing behaviour yang terjadi pada lima kasus di Indonesia dengan menitikberatkan pada dinamika relasi kuasa dan interaksi para aktor yang muncul di dalam organisasi ketika ada orang dalam (insider) melakukan tindakan whistleblowing. Riset kualitatif ini menggunakan metode multi case study yang memperlakukan setiap kasus dengan pendekatan unique case orientation (Patton, 2002). Data dan informasi digali langsung dari para whistleblower.

Riset ini menemukan bahwa terjadi berbagai bentuk konflik nilai. Konflik nilai yang pertama adalah pertaruhan (dilema) antara integritas diri versus loyalitas terhadap organisasi. Konflik nilai yang kedua adalah pertaruhan (dilema) integritas diri versus integritas sebagai anggota masyarakat. Konflik nilai ketiga adalah pertaruhan (dilema) antara loyalitas sebagai anggota organisasi versus integritas sebagai anggota masyarakat.

Interaksi yang terjadi akibat adanya relasi kuasa (power) antara whistleblower dan wrongdoers adalah konflik dalam bentuk pertikaian, pertentangan, pembalasan atau perlawanan balik (retaliation). Dalam konteks relasi antara whistleblower dan kolega organisasi ditemukan konflik yang lebih kompleks. Bentuk interaksi yang paling menonjol adalah resistensi dan perlawanan balik (retaliation) dari para pihak yang kontra dengan tindakan whistleblower.

Riset ini juga menemukan terjadinya ambivalensi sikap organisasi secara kolektif dalam memposisikan whistleblower. Keberadaan whistleblower tidak mutlak dianggap sebagai “pengkhianat” dan juga sebaliknya tidak pula secara mutlak dianggap sebagai seorang “pahlawan”. Posisi whistleblower diibaratkan seperti “orang yang dibenci tapi sekaligus dibutuhkan” pada waktu dan tempat yang sama.

Kata Kunci: dilema, konflik nilai, whistleblower, whistleblowing

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (1-12)

Selengkapnya

Penugasan Badan Usaha Milik Negara dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan PT. Hutama Karya (Persero) dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan di Sumatera. Pokok permasalahannya adalah Pemerintah telah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial.

Dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah penugasan tersebut dapat diberikan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero untuk pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera?

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis dengan mengacu pada teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Solusi dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah seharusnya dapat menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) dengan memperhatikan AUPB dan tidak bertentangan dengan regulasi di sektor infrastruktur Jalan Tol.

Kata Kunci: pengusahaan jalan tol, BUMN, asas-asas pemerintahan yang baik

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (59-79)

Selengkapnya

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Darurat COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh WHO sebagai pandemik global, memerlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan dan antisipasi dalam situasi tanggap darurat. Dalam situasi tanggap darurat mekanisme penganggaran daerah dilakukan secara khusus melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran daerah.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah APIP diberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Dan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/SE/2020 maka pengawasan APIP atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui kegiatan Reviu.

Tulisan ini bertujuan mengupas peran APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran guna penyediaan barang dan jasa dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, APIP dihadapkan pada area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan juga pengelolaan jaring pengaman sosial. Tugas pengawasan oleh APIP dalam percepatan penanganan COVID-19 dijalankan melalui pendampingan/asistensi secara paralel dengan proses refocusing dan realokasi anggaran dan juga proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19 guna memastikan seluruh proses dan tahapannya berjalan lancar dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: COVID-19, anggaran, APIP

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (41-48)

Selengkapnya

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Optimalisasi Implementasi Manajemen Risiko

Setelah diwajibkannya penerapan manajemen risiko pada Instansi Pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pimpinan Instansi Pemerintah di Indonesia pada umumnya telah menerapkan manajemen risiko pada organisasinya. Walaupun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan manajemen risiko instansi pemerintah, sebagaimana yang diharapkan pada unsur Penilaian Risiko dalam SPIP.

Peran APIP dalam penerapan manajemen risiko seperti yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 perlu dioptimalkan. Peran APIP tersebut adalah memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Perbaikan pemahaman atas peran APIP terhadap penerapan manajemen risiko, tersedianya tool dan pedoman yang dapat digunakan dalam kegiatan assurance dan consulting, dan perbaikan tingkat kompetensi SDM APIP terkait dengan manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kematangan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Sehingga penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah dapat lebih memberikan jaminan yang memadai terhadap penciptaan dan perlindungan nilai.

Kata Kunci: SPIP, manajemen risiko, APIP

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (49-58)

Selengkapnya

Analisis Efektivitas Model Pemelajaran: Studi Komparatif Model Diklat Tatap Muka dan Diklat Online

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil pemelajaran antara diklat tatap muka (TM) dan diklat online (OL). Diklat TM pemelajaran sepenuhnya dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas, sementara diklat OL seluruh proses pemelajaran dilakukan melalui internet.

Pada penelitian ini jenis diklat yang dibandingkan adalah diklat TM dan OL dengan materi Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Hasil pemelajaran yang dibandingkan adalah nilai akhir (posttest) dan delta perubahan nilai pretest dan posttest (delta). Materi pelatihan, pengajar, dan tes yang diberikan konsisten antara pelatihan TM dan OL.

Penelitian menggunakan independent-samples t-tests. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan nilai posttest dan delta hasil pemelajaran antara diklat TM dan OL. Nilai posttest diklat OL lebih tinggi dibandingkan diklat TM. Namun, delta diklat TM menunjukkan hasil lebih tinggi dari pada delta diklat OL.

Kata Kunci: dependent-samples t-test, diklat online, efektivitas, independent-samples t-tests, posttest, tatap muka

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (13-20)

Selengkapnya

Pengaruh Pelaksanaan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Menggunakan Tekanan dan Beban Kerja sebagai Variabel Intervening

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan akuntabilitas (hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial) terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan variabel tekanan kerja dan beban kerja sebagai variabel intervening.

Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang tersebar di 28 buah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kuantitatif dengan metode SEM-PLS terhadap hasil survei 116 buah responden yang didukung dengan data kualitatif dan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan akuntabilitas di SKPD Pemerintah Kota Palembang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja dengan tingkat yang berbeda-beda tergantung pada persepsian aktor akuntabilitas masing-masing. Pelaksanaan akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, sedangkan pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran serta akuntabilitas kebijakan berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai.

Hasil yang berbeda ditunjukkan apabila menggunakan variabel tekanan kerja dan beban kerja sebagai variabel intervening, yaitu pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas finansial, dan akuntabilitas program berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sedangkan akuntabilitas kebijakan akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Kata Kunci: akuntabilitas, beban kerja, tekanan kerja, performa kerja

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.2, September 2020 (21-29)

Selengkapnya

Auditor Internal Pemerintah di Era Digital

Pemerintah Indonesia telah menerapkan e-Government dan layanan berbasis web, seperti e-procurement, e-budgeting, e-ktp, dan e-audit. Kondisi ini menimbulkan risiko yang harus dikelola untuk menjaga aset dari kejahatan cyber. Auditor internal pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengendalian internal (untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai) dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji permasalahan dan tantangan yang dihadapi auditor internal dalam melakukan pengawasan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) di instansi pemerintah. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner kepada 56 responden yang tersebar di 36 unit lembaga auditor internal pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian kuantitatif yang didukung oleh hasil wawancara.

Penelitian menunjukkan bahwa walaupun diketahui betapa pentingnya kemampuan dan keahlian TI dalam pelaksanaan tugas auditor internal pemerintah, namun kurangnya perhatian organisasi dan rendahnya motivasi pegawai pemerintah membuat masih sedikit jumlah auditor yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang Audit TI.

Kata Kunci: teknologi Informasi, e-government, internal auditor pemerintah

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.1, Maret 2020 (1-7)

Selengkapnya

Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditentukan oleh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan kepala pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendallian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini memiliki empat variabel independen yaitu pengendalian internal, gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, gaya kepemimpinan partisipatif dan satu variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Kuisioner kontribusi 100 lembar didistribusikan kepada karyawan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi yang menyelesaikan posisi struktural. Hasil kuesioner kemudian diproses menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kinerja karyawan, gaya kepemimpinan direktif tidak mempengaruhi kinerja karyawan, gaya kepemimpinan suportif mempengaruhi kinerja karyawan dan gaya kepemimpinan partisipatif tidak mempengaruhi kinerja karyawan.

Kata Kunci: pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.1, Maret 2020 (41-51)

Selengkapnya

Peta Risiko Manajemen Pemerintah

Penilaian risiko telah menjadi mandat bagi instansi pemerintah, namun sesuai hasil monitoring BPKP per 28 Juni 2019 masih ada 60,19% yang belum mampu melakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai risiko dan memberi contoh pemetaan risiko di manajemen pemerintah. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui studi literatur, studi normatif dan studi prospektif. Penilaian skala likelihood dan impact risiko manajemen pemerintah dilakukan oleh 121 peserta pelatihan dalam focus group discussion. Peserta pelatihan menilai, secara prospektif, skala likelihood dan impact atas risiko yang teridentifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan ada 72 risiko manajemen pemerintah teridentifikasi dan dianalisis. Nilai risiko tertinggi adalah 10,56 ada di perencanaan berupa “Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang”.

Peta risiko manajemen pemerintah dapat dibuat melalui matriks analisis risiko dengan hasil berupa 4 peringkat penanganan. Ada 3 risiko masuk dalam prioritas penanganan pertama, 15 risiko masuk penanganan yang kedua, 11 risiko masuk penanganan yang ketiga, dan 43 risiko masuk penanganan keempat. Hasil penelitian ini menjadi masukan di bidang akademik terutama tentang kajian penilaian risko sektor publik. Selain itu, implikasi hasil penelitian di bidang praktik adalah instansi pemerintah perlu mempertimbangkan risiko tertinggi dalam penilaian risiko di unit organisasinya serta merancang penanganan yang tepat.

Kata Kunci: manajemen, level risiko, peta risiko

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.1, Maret 2020 (22-40)

Selengkapnya

Does Press Highlights Moderate The Effect of The Quality of Internal Control Systems on Disclosure in Local Government Financial Reports?

Many factors are believed to affect government's financial voluntary disclusore. Among these are system endorsement and press coverage.

The objective of this study is to investigate the effect of the quality of internal control systems on disclosure in the local government's financial report and the direct and moderating effect of press highlights on the relationship between the quality of such systems and disclosure. This study also analyses the effect of the differences in some local characteristics on this relationship.

This study applies the two-step moderated regression analysis method to 1,310 firm-year samples of local government in Indonesia during the period 2010-2013. The empirical findings show that for different sizes of local government, the quality of the internal control system affects financial disclosure in different ways. However, overall, we find no evidence to show that the quality of internal control systems affects financial disclosure.

This study's findings also show that press highlights directly affect disclosure. Moderating effect of press on the relationship between the quality ofi nternal control systems and financial disclosure is visible in the small cities/regencies as well as in the big ones. There are other studies that have investigated the direct effect of press on disclosure; thus, this study contributes to the existing literature by providing empirical evidence of the moderating effect of press highlights.

Keywordslocal government financial report, financial disclosure, internal control system quality, press highlight

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.1, Maret 2020 (9-21)

Selengkapnya

Pengaruh Remunerasi, Motivasi Pegawai, dan Kinerja Pegawai terhadap Kinerja Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan Unit Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas maka dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Pemberian remunerasi yang optimal dimaksudkan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk dapat mengetahui apakah kebijakan remunerasi telah meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Metode yang digunakan adalah Uji Non-Response Bias dilakukan untuk melihat karakteristik jawaban responden yang memberikan jawaban dan tidak memberikan jawaban (non responden), Uji regresi berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan Uji Asumsi Klasik Model Regresi Berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan remunerasi, motivasi pegawai dan kinerja pegawai berpengaruh nyata terhadap kinerja organisasi dan secara individu menunjukkan perubahan. Kebijakan remunerasi masih berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi, sedangkan motivasi dan kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Kata Kunci: kebijakan remunerasi, motivasi, kinerja individu, kinerja organisasi

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.2, No.1, Maret 2020 (52-60)

Selengkapnya

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat se-Karesidenan B

Penelitian ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas audit internal inspektorat di Karesidenan B. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari independensi, kompetensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen, serta variabel dependen yaitu efektivitas audit internal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada auditor internal inspektorat.

Populasi penelitian ini adalah 49 orang dan sampel dari penelitian ini adalah 49 orang auditor internal yang berada di inspektorat. Kuesioner yang diterbitkan sebanyak 49 lembar yang dibagikan kepada auditor internal pada inspektorat di Karesidenan B yang terdiri dari Kabupaten B, Kabupaten J, Kabupaten Bo, dan Kabupaten S. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi yang didukung oleh perangkat lunak SPSS. Analisis regresi berganda mempertimbangkan pengaruh audit internal dengan independensi, kompetensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen.

Variabel independen dari penelitian ini memiliki hasil: independensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, kualitas audit tidak mempengaruhi efektivitas audit internal, serta dukungan manajemen berpengaruh terhadap audit internal.

Kata Kunci: efektivitas audit internal, independensi, kompetensi, kualitas audit, dukungan manajemen.

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.1, No.1, September 2019 (1-9)

Selengkapnya

Artikel ini membahas konsep materialitas atas ketimpangan alokasi anggaran antar distrik sekolah di Texas, Amerika Serikat. Masyarakat menganggap sistem keuangan sekolah yang tidak adil menjadi penyebab ketimpangan tersebut. Tuntutan keadilan dan respons pemerintah terhadap tuntutan itu berlangsung sangat lama. Tuntutan ini adalah konsekuensi dari transparansi keuangan di negara bagian ini untuk melayani pendidikan dengan kebutuhan masing-masing distrik yang sangat beragam.

Kami berpendapat, ini sebagai sebuah pil pahit untuk ditelan untuk menjadikan anggaran pendidikan yang berkeadilan. Keputusan Justice (sebutan untuk hakim di pengadilan tertinggi) Mahkamah Agung dan respons pemerintah menanggapi keputusan tersebut sangat menarik untuk menjadi bahan pembelajaran tentang materialitas. Kami menggunakan prinsip materialitas dalam akuntansi untuk menjelaskan ‘penyelesaian’ kasus keuangan pendidikan di Texas.

Kata Kunci: materialitas, penganggaran pendidikan, transparansi.

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.1, No.1, September 2019 (40-50)

Selengkapnya

Manajemen Aset dalam Akuntabilitas Kinerja sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan manajemen aset yang diduga menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten KR. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap akuntabilitas kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) menggunakan Aplikasi SmartPLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen manajemen aset masing-masing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang ditunjukkan dengan predikat sangat memuaskan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Kabupaten KR dituntut untuk melaksanakan manajemen aset dengan optimal dan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: manajemen aset, akuntabilitas kinerja, kuantitatif, tata kelola pemerintahan yang baik.

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.1, No.1, September 2019 (29-39)

Selengkapnya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model Matriks Risiko dan Pengendalian pada contoh kegiatan patroli laut. Model Matriks Risiko dan Pengendalian dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan audit dan pengendalian internal di unit Patroli Laut. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan analisis data. Panduan yang digunakan untuk penilaian risiko menggunakan model BPKP (2010) dan AS / NZS 4360: 2004.

Hasil dari penelitian ini adalah model Matriks Risiko dan Pengendalian di unit patroli laut. Penelitian ini diperoleh dari tiga tahapan. Pertama, identifikasi kegiatan dan risiko pada unit patroli laut. Kedua, identifikasi dan penilaian risiko kegiatan. Ketiga, melakukan analisis dampak dan kemungkinannya di setiap kegiatan untuk menghasilkan Matriks Risiko dan Pengendalian dari peta prioritas risiko pada unit patroli laut.

Kata Kunci: matriks risiko dan pengendalian, patroli laut, identifikasi risiko.

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.1, No.1, September 2019 (10-17)

Selengkapnya

Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat dan Penerapannya di Indonesia

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman (to understand) mengenai konsep dan praktik Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat (PPM) serta potensinya untuk diterapkan di Indonesia, beserta langkah-langkah ideal untuk melaksanakannya. Pemahaman tersebut diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu: 1) Desk study pada sejumlah negara yang sudah melaksanakan citizen engagement practices; dan 2) Mini case study pada Program Padat Karya Tunai di Desa, di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PPM sudah berjalan di Indonesia sejak era Orde Baru (akhir 1980-an). Terhadap PPM pada masa tersebut, penelitian ini mengistilahkannya sebagai model PPM 1.0, dan kemudian mengalami perkembangan menjadi PPM 2.0 pada periode setelah reformasi. Hasil penelitian juga mengusulkan suatu Model PPM 4.0 guna meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan sekaligus untuk ‘Mewujudkan Masyarakat Sadar Pengawasan Melalui Budaya Literasi’ melalui suatu PPM Strategic Framework.

Kata Kunci: PPM, partisipasi masyarakat, pengawasan.

Artikel ini dimuat dalam:
Jurnal Pengawasan ISSN 2686-2840
Vol.1, No.1, September 2019 (18-28)

Selengkapnya

 


Share