Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi

Berikut ini hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang telah dihasilkan oleh Puslitbangwas BPKP serta beberapa Inovasi yang telah dikembangkan oleh Pegawai di lingkungan BPKP.


Hasil Litbang

Bunga Rampai Hasil Penelitian dengan Tematik: Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Khusus Investigasi, Evaluasi dan Metode Pengawasan Terkini

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab untuk mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun penyimpangan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran pembangunan. Pengawalan akuntabilitas keuangan negara/daerah menuntut APIP untuk selalu proaktif dalam melakukan pengawasan current issue yang sedang berkembang.

Sasaran penciptaan dari penerapan tata kelola yang baik adalah berkurangnya secara nyata praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat paling atas; terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel; terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah. Pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP berfungsi untuk mengawasi apakah tata kelola sudah baik sehingga tujuan tercapai. Peran tersebut menuntut APIP untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi perubahan yang terus berkembang. Salah satunya adalah bagaimana APIP juga perlu untuk meng-update pengetahuan terkait pendekatan pengawasan yang terkini.

Merujuk pada hal tersebut, Puslitbangwas BPKP telah melakukan penelitian terkait Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Khusus, Metode Audit Terkini, dan Pelaksanaan Evaluasi. Penelitian tersebut mengungkap berbagai hal menarik yang bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi APIP sebagai referensi pelaksanaan tugas ke depan. Dari hasil penelitian tersebut disusun bunga rampai yang memberikan gambaran ringkas dari empat tema di atas, termasuk penambahan dan penyesuaian dengan kondisi terkini. Bunga rampai ini juga diharapkan sebagai wujud nyata peran Puslitangwas dalam berbagi konsep dan pemikiran, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan saat ini serta waktu mendatang, yang harus dihadapi oleh APIP.

Selengkapnya*

Panduan Penulisan Artikel Populer dalam Peningkatan Literasi Pengetahuan

Menulis merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi ASN, tidak sekadar mengasah kemampuan membaca dan menulis namun juga kemampuan untuk memiliki kemampuan yang akan membantu dalam melaksanakan pekerjaan. Pedoman yang selama ini ditulis lebih banyak ditujukan untuk penulisan laporan hasil pengawasan atau laporan penelitian yang bersifat formal dan mengikuti pola baku.

Untuk menulis dalam bentuk artikel populer, diperlukan referensi khusus sehingga dapat:

1. Menumbuhkan motivasi untuk menuliskan pengalaman sebagai pegawai tentang pengembangan diri dan berbagai peluang untuk maju;
2. Menentukan topik menarik untuk disampaikan kepada pembaca;
3. Menurunkan judul menarik dari tema terpilih;
4. Membuat tulisan;
5. Mempertimbangkan aspek bahasa dan melakukan review tulisan agar mendapatkan kualitas maksimal; serta
6. Menutup tulisan yang dapat memberikan pesan yang kuat kepada pembaca.

Panduan ini memuat tujuh langkah praktis penyusunan artikel, yaitu:

1. Mengapa saya menulis?
2. Apa yang menarik buat pembaca?
3. Bagaimana cara membuat judul yang menarik?
4. Langkah dan tip apa untuk anda ketahui dalam membuat tulisan?
5. Hal penting apa yang perlu saya ketahui, pascatulisan?
6. Menutup tulisan, cerita ini sudah selesai.

Panduan ini merupakan sintesis dari beberapa referensi dan diharapkan dapat digunakan dan membuat menulis menjadi mudah, serta dapat menjadi bagian dalam menumbuhkan budaya literasi.

Selengkapnya*

Pedoman Praktis Membangun Indeks Komposit

Indeks komposit adalah indikator gabungan yang disusun dari indikator-indikator tunggal yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi sebuah indeks. Idealnya, indeks komposit mengukur konsep multidimensi, kompleks, dan dapat mencakup banyak aspek yang tidak dapat ditangkap oleh satu indikator/indeks tunggal. Indeks komposit memiliki kelebihan lebih mudah diintepretasikan dan dipahami oleh masyarakat daripada mengidentifikasi tren umum di banyak indeks terpisah. Selain itu jumlah variabel yang digunakan dapat diperkecil tanpa harus kehilangan banyak informasi.

Indeks komposit semakin diakui sebagai alat yang berguna dalam analisis kebijakan dan komunikasi publik karena mampu membandingkan kinerja antar negara. Jumlah indeks komposit yang ada di seluruh dunia terus mengalami peningkatan. Indeks komposit memberikan perbandingan sederhana dari negara-negara yang dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang kompleks dan terkadang sulit dipahami dalam berbagai bidang, misalnya lingkungan, ekonomi, masyarakat, atau perkembangan teknologi. Jadi, indeks komposit semakin diakui sebagai alat perbandingan antar waktu antar wilayah yang disajikan dengan cara yang lebih sederhana/simpel, berguna dalam analisis dan prioritas kebijakan serta komunikasi publik.

Sebagai sebuah metode pengukuran yang menggabungkan beberapa variabel, indeks komposit dipergunakan untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Indeks komposit dapat menjadi alternatif dalam mengukur capaian program pembangunan serta pengawasan kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk itu pengetahuan terkait membangun indeks menjadi sebuah kebutuhan, khususnya dalam pengembangan pedoman pengawasan yang menggunakan pengukuran indeks komposit.

Kondisi ini memotivasi perlunya panduan praktis penyusunan indeks komposit yang diharapkan dapat membantu tugas pengawasan intern. Panduan ini menjelaskan sepuluh langkah untuk menyusun indeks komposit yaitu:

1. Penyusunan Kerangka Konseptual;
2. Identifikasi Indikator;
3. Restrukturisasi Indikator;
4. Pengolahan Data;
5. Standardisasi Indikator;
6. Pembobotan Indikator;
7. Agregasi Indikator;
8. Uji Kekuatan dan Kepekaan Indikator;
9. Memilih Metode Terbaik;
10. Diseminasi Hasil.

Dengan adanya pedoman praktis ini diharapkan dapat mempermudah penyusunan indeks komposit yang siap digunakan dan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Selengkapnya*

Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman (to understand) mengenai konsep dan praktik Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat (PPM) serta potensinya untuk diterapkan di Indonesia, beserta langkah-langkah ideal untuk melaksanakannya. Pemahaman tersebut diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu: 1) Desk study pada sejumlah negara yang sudah melaksanakan citizen engagement practices; dan 2) Mini case study pada Program Padat Karya Tunai di Desa, di Indonesia.

Unduh Jurnal Ilmiah*
Selengkapnya**

Pengendalian-pengendalian atas Pemimpin Puncak (Top Level Leaders) agar Terhindar dari Praktik-praktik atau Tindak Pidana Korupsi di Organisasi Sektor Publik menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengendalian pemimpin puncak, yaitu (a) sistem dan aturan, (b) kompetensi, (c) keberanian, (d) program pengenalan, (e) pengendalian klan (clan control), dan (f) perlindungan pemimpin.

Selengkapnya**

Bahan Pedoman Umum Pengawasan Cepat

Bahan pedoman pengawasan cepat ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam menyusun pedoman pengawasan cepat. Bahan pedoman umum pengawasan cepat ini menguraikan pendahuluan, pembahasan literatur, prinsip pengawasan cepat, serta penyusunan pedoman pengawasan cepat seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Selengkapnya**

Manajemen risiko merupakan alat pertahanan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian ketika suatu organisasi melaju dalam aktivitasnya. Unsur penting dari keberhasilan organisasi adalah ketika organisasi mampu memberikan nilai dan kinerjanya. Nilai yang diperoleh dan kinerja yang dicapai sangat bergantung bagaimana pimpinan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Selain itu, sinergitas semua personil pada semua level/tingkatan dalam organisasi yang secara proaktif memberikan perspektif lengkap tentang paparan risiko dan peluang serta pengelolaan risiko dapat mengoptimalkan kinerja organisasi.

Selengkapnya**

Kajian Agile Internal Audit

Menurut Deloitte, Agile Internal Audit merupakan pasangan pola pikir dan proses. Dengan menyelaraskan pola pikir dan proses, kerangka kerja Agile Internal Audit mengarahkan waktu dan upaya langsung terhadap masalah, tantangan, dan risiko yang paling memengaruhi kemampuan organisasi untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Mengapa internal audit perlu agile? 1) Beradaptasi terhadap pengaruh inovasi disruptif. 2) Outcome yang lebih jelas. 3) Peningkatan keterlibatan. 4) Perbaikan dokumentasi.

Selengkapnya**

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan proaktif, dimana implementasi manajemen risiko harus secara aktif memastikan terwujudnya pelayanan yang berkesinambungan serta tercapainya tujuan organisasi yang sejalan dengan visi dan misi dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kualitas implementasi manajemen risiko, yaitu maturity level, capability level, dan maturity objectives.

Selengkapnya**

Kajian Pengukuran SPIP Tematik Program Prioritas Nasional

Pengendalian intern atas program prioritas nasional yang melibatkan lebih dari satu Kementerian/Lembaga/Pemda masih perlu dikembangkan lebih lanjut karena sistem pengendalian intern yang saat ini ada masih berfokus pada satu entitas Kementerian/Lembaga/Pemda.

Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman tentang pengendalian intern atas program prioritas nasional, menjadi acuan dalam penyusunan pedoman pengukuran sistem pengendalian internal pada program prioritas nasional, serta mendukung pengukuran indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N), khususnya terkait dimensi controllability atas setiap tahap dalam program prioritas nasional.

Behavioral Auditing adalah suatu proses penilaian keperilakuan anggota organisasi secara sistematis dengan pendekatan riset dan menggunakan nilai-nilai organisasi sebagai kriteria untuk mendapatkan gambaran bagaimana anggota organisasi berfikir, bersikap, dan bertindak dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui governance, risk and control yang efektif.

Selengkapnya**

Kajian Pengawasan Ex Ante (Suatu Studi Deskriptif)

Pengawasan ex ante merupakan kegiatan pengawasan berupa evaluasi, reviu, audit, pemantauan, penilaian, dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan secara interaktif terhadap perencanaan baik jangka pendek (kegiatan) maupun jangka panjang (program/kebijakan) yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah perencanaan ditetapkan, dengan tujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya, menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan efektivitas pencapaian tujuan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perencanaan.

Pengawasan ex ante mengimplementasikan manajemen risiko melalui identifikasi risiko pada kesempatan pertama, menetapkan prioritas, respon, dan mitigasinya, serta menilai kelayakan pengendaliannya. Selain dari peran assurance, melalui peran consulting, BPKP dapat menjadi trusted advisor yang membantu instansi Pemerintah mendefinisikan upside risk di tataran strategis dan downside risk-nya di tataran operasional. Selain itu juga outside risk, yaitu berasal di luar kendali organisasi. Hal ini membantu perwujudan BPKP sebagai early warning system.

Selengkapnya**


Hasil Inovasi

Hasil inovasi di sini merupakan kumpulan dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPKP dalam rangka Proyek/Aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan.

Selengkapnya**

 

*Untuk Publik
**Khusus Pegawai BPKP

Masyarakat yang ingin mengakses dapat mengirim surat elektronik/email ke puslitbang@bpkp.go.id


Share