Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Hasil Penelitian dan Pengembangan

Berikut ini daftar topik penelitian dan pengembangan (litbang) yang telah dihasilkan oleh Puslitbangwas BPKP sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Informasi yang ditampilkan berupa ringkasan (abstraksi) hasil litbang tersebut.

 

Tahun 2017

  1. Metode Penilaian Kinerja Kepala Daerah

 

Tahun 2016

  1. SBK Penugasan Pengawasan Perwakilan BPKP Tahun 2017

  2. Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di Puslitbangwas BPKP

  3. Ujicoba Indeks AP3N pada Program Ketahanan Tahun 2015

  4. Efektivitas Pembinaan BPKP Dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

  5. Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi

  6. Efektivitas Pembinaan BPKP Terhadap Maturitas SPIP

  7. Pengawasan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah

  8. Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L

  9. Manajemen Perubahan melalui Perubahan Perilaku Pegawai BPKP

  10. Pedoman Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)

  11. Roadmap Implementasi Knowledge Management System BPKP

 

Tahun 2015

  1. Pengembangan Knowledge Management di Puslitbangwas BPKP

  2. Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

  3. Bahan Pedoman Umum Pengawasan Lintas Sektoral

  4. Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  5. Bahan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja

  6. Profil Pembiayaan Pembangunan

  7. Peran APIP Dalam Mengawal Program Pembangunan Kemaritiman

  8. Efektivitas Implementasi e-learning Bagi Peningkatan Kompetensi Auditor APIP

  9. Implementasi Pengawasan Lintas Sektoral

  10. Optimalisasi Peran Pengawasan BPKP

  11. Implementasi Audit Kinerja oleh BPKP

  12. Implementasi Knowledge Management di Puslitbangwas BPKP Melalui aplikasi berbasis Web

  13. Penataan Kelembagaan Pembiayaan

  14. Pengembangan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)

  15. Kegamangan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah

 

Tahun 2014

  1. Bahan Pedoman Pembinaan dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan BPKP

  2. Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral

  3. Faktor Yang Mendukung Penerapan SPIP pada Instansi Pemerintah

  4. Kondisi KPS Serta Peran Pengawasannya di Indonesia

  5. SBK Pengawasan BPKP Tahun 2015

  6. Peran Pengawasan BPKP Mengacu pada Peran Audior Intern Menurut IIA

  7. Hubungan Opini BPK atas Lapkeu Daerah Dengan Terjadinya Penyimpangan Kasus Korupsi

  8. Pedoman Presentasi Hasil Litbang BPKP

  9. Tinjauan Praktik Lelang Jabatan dan Kesiapan SDM BPKP Terhadap Lelang Jabatan

  10. Reviu Literatur Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

  11. Persiapan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

  12. Kajian Literatur e-reporting dengan Menggunakan XBRL

  13. Uji Coba Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di BPKP

  14. Ukuran Keberhasilan Dana: Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan & Perimbangan

 

Tahun 2013

  1. Kajian atas Kriteria Penganugerahan Adi Pakarti BPKP

  2. Pengembangan Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (APKN)

  3. Klasifikasi Hasil Pengawasan BPKP Untuk Peran Consulting

  4. Penyeragaman Laporan Kinerja Pada Kementerian/LPNK

  5. Rangkuman Teori dan Konsep Behavioral yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Eksekutif

  6. Risk Based Planning di BPKP

  7. Identifikasi Tindakan dalam Kegiatan Assurance dan Consulting BPKP

  8. Sertifikasi Certified Government Loan Auditor

  9. Ruang Lingkup Penugasan Perpindahan Sertifikasi JFA dan JFP2UPD

  10. Manfaat Community Driven Development Loan bagi Kemandirian Ekonomi dan Kapabilitas Masyarakat

  11. Kesiapan Kompetensi dan Kuantitas SDM BPKP dalam Penugasan Konsultansi PBJ

  12. Kajian Literatur tentang Upaya Pencegahan Fraud

  13. Rangkuman Literatur: Kajian Materi Kurikulum Diklat Sertifikasi JFA

  14. Identifikasi Kebutuhan Materi Diklat Sesuai Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

  15. Peran BPKP dalam Implementasi KPS di Indonesia

  16. Persiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

  17. Rancangan Petunjuk Teknis Pembuatan Kuesioner Litbangwas

  18. Rencana dan Realisasi Tugas Pengawasan BPKP dan Kesesuaian dengan Keempat Perspektif BPKP

  19. Kajian Dukungan Proyek Infrastruktur Dengan Skema KPS Di Indonesia

 

Tahun 2012

  1. Pengembangan dan Implementasi Manajemen Pengetahuan di BPKP

  2. Ukuran dan Indikator Kinerja Individu Auditor pada Puslitbangwas BPKP

  3. Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

  4. Implementasi Standar Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tahun 2012

  5. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada BPKP

  6. Perbandingan Konsep Competency Based HRM dan Talent Based HRM

  7. Pedoman Penulisan Artikel Kuantitatif

  8. Kebutuhan dan Pengelolaan Informasi Pimpinan BPKP

  9. Konten Laporan Hasil Pengawasan Berkala BPKP

  10. Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (APKN)

  11. Metode Pengukuran Manfaat (Outcome) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN

  12. Penentuan Kriteria Topik Litbang

  13. Survai Literatur tentang Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

  14. Sistem, Prosedur dan Instrumen Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Litbang pada Unit Kerja BPKP Lainnya

  15. Sarana dan Prasarana Rapat Dinas di Dalam Kantor pada Kementerian/LPNK

  16. Pengelolaan Resiko Reputasi di BPKP

 

Tahun 2011

  1. Keterpaduan Pelayanan Pemerintah: Joined-Up Government

  2. Identifikasi dan Reklasifikasi Kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Pendukung di BPKP

  3. Pengawasan Intern BPKP terhadap Akuntabilitas KN atas Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara

  4. Keterhubungan Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP

  5. Succession Planning SDM BPKP

  6. Knowledge Management dalam Budaya Kerja di BPKP

  7. Peran Koordinasi dan Pembinaan Puslitbangwas BPKP atas Kegiatan Litbang Unit Kerja BPKP

  8. Evaluasi Penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) BPKP

  9. Pola Penempatan SDM BPKP yang Dipekerjakan: Secondment dalam Konteks Kebijakan SDM BPKP

  10. Reviu Berjenjang dalam Penugasan Pengawasan BPKP

  11. Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS): Identifikasi Risiko dan Pengawasan Intern

 

Tahun 2010

  1. Pedoman Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Puslitbangwas BPKP

  2. Standar Biaya Khusus (SBK) Kegiatan Perwakilan BPKP

  3. Perubahan Standar Akuntansi (Konvergensi IFRS)

  4. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP Terkait dengan Hasil Survai PERC

  5. Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD: Identifikasi Perubahan Infrastruktur dan Keuangan RSUD

  6. Peran Konsultatif BPKP

  7. Peran BPKP sebagai Pemberi Assurance

  8. Posisi dan Peran BPKP dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral

  9. Telaahan Sejawat (Peer Review) Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

 

Tahun 2009

  1. Pemetaan Manajemen Risiko di Perwakilan BPKP

  2. Pedoman Diagnostic Assesment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

  3. Control Self Assessment

  4. Prasyarat Pemenuhan Penerapan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah

  5. Pedoman Survei Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

  6. Hasil Survei Kondisi SPIP Puslitbangwas BPKP

  7. Pengembangan Implementasi Manajemen Risiko di Pusdiklatwas BPKP

  8. Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Praktik di Indonesia

 

Tahun 2008

  1. Penerapan E-Governance Di Lingkungan BPKP

  2. Pengukuran Good Executive Governance di Lingkungan BPKP

  3. Kesiapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan BPKP menerapkan SPI (COSO)

  4. Bedah Rencana Stratejik BPKP Tahun 2006 - 2010

  5. Risk Assessment di Lingkungan BPKP

  6. Frequently Asked Questions Seputar Manajemen Risiko

  7. Usulan Rancangan Standar Pengawasan BPKP

  8. Implementasi Manajemen Risiko di Puslitbangwas BPKP

  9. Program Assessment Rating Tools (PART)

  10. The Presidents Management Agenda (PMA): Wide Initiatives for Improving Govern Performance

  11. Implementasi Manajemen Risiko di Pusdiklatwas

  12. Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Peran BPKP Baru

  13. Kebutuhan Kompetensi SDM BPKP dalam Mendukung Peran Sebagai Auditor Presiden

 

Tahun 2007

  1. Kajian atas Tingginya Saldo Temuan Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti (TPB) pada SIM HP

  2. Kesiapan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Puslitbangwas BPKP

  3. Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik

  4. Petunjuk Teknis Fasilitasi Manajemen Risiko Sektor Publik

  5. Perubahan Terencana Dalam Konteks Reposisi BPKP

  6. Teknik-Teknik Manajamen Risiko Untuk Instansi Pemerintah

  7. Peningkatan Peran BPKP Dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

  8. Pemetaan Praktik Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah

  9. Ukuran Penilaian Good Executive Governance di Lingkungan BPKP

  10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kerja Sama BPKP-POLRI dalam Penanganan Kasus TPK

  11. Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Internal

  12. Puslitbangwas BPKP Menjadi Badan Layanan Umum

 

Tahun 2006

  1. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor oleh BPKP Sebagai Instansi Pembina

  2. Pedoman Umum Audit Pengadaan Barang dan Jasa

  3. Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP pada Instansi Pemerintah dan Wajib Bayar

  4. Kajian Teoritis Social Auditing

  5. Konsep Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah

  6. Konsep Good Executive Governance

  7. Pengendalian Intern pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-Procurement)

  8. Pedoman Assessment atas Penerapan Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

  9. Pembelajaran Masyarakat Dalam Mengadukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

 

Tahun 2005

  1. Pola Peningkatan Kualitas Profesi Auditor BPKP

  2. Pengembangan Indikator Kinerja Perwakilan BPKP dan Pengukurannya

  3. Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah Di Bidang Kesehatan

  4. Faktor yang Memengaruhi PFA Naik Pangkat Kurang dari Empat Tahun

  5. Kompetensi Auditor Dalam Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

 

Tahun 2004

  1. Penerapan Budaya Kerja pada Bank BRI: Khasanah Memperkaya Pengembangan BuKa Pada Birokrasi

  2. Aspek Manajerial Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

  3. Evaluasi Terhadap Kebijakan Manajemen Hasil Pengawasan BPKP

  4. Kesiapan BUMN Go Public Terhadap Pelaporan Sistem Pengendalian Internal

  5. Peranan Sektor Pendidikan Formal Terhadap Kebutuhan Pencegahan Korupsi

  6. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah: Kajian Struktur PerUU, Pembentukan dan Penerapannya

  7. Kebutuhan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

  8. Etika dan Kewaspadaan Terhadap Fraud Dalam Pemerintahan


Share   
Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Profil Puslitbangwas
Sekapur Sirih
Visi dan Misi Puslitbangwas
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Tujuan dan Sasaran Strategis
Dukungan SDM
Profil Pimpinan
Kapuslitbangwas dari Masa ke Masa

Kontak Kami

Saran dan Informasi disampaikan melalui : 
PUSLITBANGWAS BPKP
Gedung BPKP Pusat Lt. 11
Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur