Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Berita Seputar Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Buktikan Bekerja Profesional, akan Menambah Kepercayaan Stakeholder
28 Mei 2018 11:19:51 / puslitbangwas / dibaca: 617 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Sleman - Jumat (25/5) Tanggal 23 Mei 2018 sampai 25 Mei 2018 Tim Puslitbangwas BPKP yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi, I Wayan Simpen melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait pengkajian Penerapan Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM) pada Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Sleman.

Wayan Simpen menyampaikan bahwa kajian CACM ini diharapkan dapat membantu manajemen BPKAD dalam melakukan pemantauan, dan pihak Inspektorat terkait pengawasan dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Dipilihnya Pemda Sleman menjadi responden karena melihat prestasi capaian kapabilitas APIP dan maturitas SPIP Pemda pada level 3 serta Pemkab Sleman telah mencapai opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut.

Gayung bersambut ide pengembangan metode CACM mendapat dukungan dari Inspektur Kabupaten Sleman, Budiharjo. Pihak Inspektorat Sleman menjelaskan ketersediaan jumlah dan kualitas auditor masih belum memenuhi kebutuhan yang ideal. Untungnya Pemkab Sleman telah menggunakan berbagai aplikasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah), SIMAKDA (Sitem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), dan SIM-ASET (Sistem Informasi Aset). Namun, semua aplikasi (45 aplikasi) yang dibangun belum terintegrasi secara penuh.

Sekretaris Inspektorat Sleman, Nunik Widyastuti menyampaikan permasalahan yang sering muncul terkait pelaporan keuangan OPD adalah ketidakcocokan catatan administrasi dengan fisik aset tetap dan persediaan. Tidak tertib pelaksanaan cek fisik dan pencatatan akuntansinya, menambah usaha dalam penelusuran saldo yang benar. Pemilahan mana yang masuk ke dalam persediaan dan mana yang masuk ke dalam aset tetap. Masalah tentang persediaan menjadi perhatian penting kepala daerah sehingga tahun 2018 dibangun aplikasi SIMBAJA (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa) untuk memantau proses sejak penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa hingga penyerahan barang/jasa.

Elly Widiastuti selaku Irban bidang pemerintahan juga menceritakan pihak inspektorat dapat melakukan akses database ke aplikasi yang telah dibangun, sehingga memudahkan dalam melakukan reviu keuangan dan kinerja OPD. Meskipun belum ada dashboard untuk memantau setiap OPD, kerja Inspektorat fokus pada permasalahan strategis yang diperintahkan oleh Bupati, isu pungli, komitmen tindak lanjut atas temuan audit internal/eksternal, termasuk permasalahan dana desa. 

Harapannya ke depan, Inspektorat ingin memiliki dashboard informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan daerah. Nunik juga menambahkan saat ini Inspektorat Sleman telah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman untuk merancang bangun dan membuat aplikasi e-audit terutama untuk kegiatan proses reviu laporan hasil audit termasuk kertas kerja auditnya. 

Kemudian kegiatan pengumpulan data dilanjutkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman. Tim Puslitbangwas BPKP melakukan wawancara dengan Kabid Pembukuan, Eko Yuli, yang menegaskan hal yang sama dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan pemda, sebagaimana permasalahan yang ditemukan oleh pihak Inspektorat.  Aplikasi SIADINDA merupakan aplikasi yang digunakan oleh OPD untuk menghasilkan laporan keuangan OPD. Sedangkan aplikasi SIMAKDA merupakan aplikasi yang digunakan oleh BPKAD selaku BUD/entitas pelaporan keuangan daerah. Aplikasi SIMAKDA ini untuk menghasilkan RAPBD, APBD dan penjabarannya, serta mengkonsolidasikan dari laporan keuangan OPD dan BUD untuk menyusun laporan keuangan pemda. 

Belum ada menu monitoring secara khusus pada aplikasi SIMAKDA untuk memantau target dan realisasi pendapatan dan belanja setiap saat. Termasuk memantau penyajian saldo normal setiap akun pada laporan keuangan masih dilakukan secara manual dengan melihat neraca saldo per OPD yang disajikan dari aplikasi SIADINDA. Selain itu, Eko Yuli juga menambahkan uji kontrol hubungan antar akun masih dilakukan secara manual, misalnya penambahan aset tetap (CaLK) dari pengadaan PB/J dengan belanja modal di LRA.

Tim Puslitbangwas BPKP juga melihat demontrasi dari aplikasi SIADINDA dan SIMAKDA yang dipaparkan oleh Akbar selaku admin manajer. Kemudian di akhir kegiatan Eko memberikan panduan manual dari aplikasi SIADINDA kepada Tim Puslitbangwas BPKP.

(Humas Puslitbangwas: @yansim/purwantoro)



Share      

Berita Terkait:

06 September 2018 10:17:28 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peluang Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
29 Mei 2018 13:44:52 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sudah Bukan Zamannya Lagi Informasi Tertutup
04 Mei 2018 16:10:33 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Inovasi Metodologi Pengawasan dalam Meningkatkan Peran Inspektorat Pemda
18 April 2018 08:36:18 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Upaya BPKP dalam Pemberantasan Korupsi
06 April 2018 16:12:00 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Diversifikasi Upaya Untuk Meningkatkan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP