Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Berita Seputar Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Transparansi PBJ Harus Dimulai Sejak Perencanaan
06 Maret 2018 14:28:33 / puslitbangwas / dibaca: 880 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Transparansi melalui keterbukaan informasi pada seluruh rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), sejak saat perencanaan sampai dengan pelaporan, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan PBJ agar dapat diperoleh hasil PBJ yang efisien dan efektif.

 

Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito saat menerima kunjungan tim Puslitbangwas BPKP yang dipimpin oleh Kabid Program dan Kerjasama, Viktor Siburian, di kantornya di Bojonegoro, Rabu (7/2). Dalam kesempatan tersebut, Djoko Lukito didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kusnandaka Tjatur, dan Inspektur, Syamsul Hadi.

Kedatangan tim Puslitbangwas BPKP ke Bojonegoro adalah dalam rangka melakukan kajian terkait transparansi dalam PBJ. Bojonegoro menjadi tujuan studi banding karena karena tahun 2015 Pemkab Bojonegoro terpilih sebagai pioner Open Government Partnership (OGP)dari lembaga internasional berbasis di Washington Amerika Serikat, yang berkomitmen dalam mempromosikan transparansi dan pemberantasan korupsi. Bojonegoro menyisihkan tiga pemda lainnya yang masuk nominasi, yaitu Provinsi Aceh, DKIJakarta, dan Maluku.

Lebih lanjut Djoko menyatakan bahwa keterbukaan dalam PBJ juga merupakan hal yang penting dalam Open Data Contract Standard (ODCS) sebagai salah satu rencana aksi OGP yang dicanangkan oleh Bupati Bojonegoro. Tahun 2017, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)dalam keterbukaan proses perencanaan, program/kegiatan, penganggaran, PBJ, dan pelaporan, serta akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemkab Bojonegoro. Untuk mewujudkan keterbukaan tersebut dibutuhkan aplikasi ODCS yang bisa menghubungkan seluruh web dari masing-masing OPD. Aplikasi tersebut dikembangkan dari aplikasi SIMPEN Dinas PU Bina Marga Bojonegoro.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur menyatakan bahwa wujud keterbukaan informasi melalui kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengawasi langsung program dan kegiatan yang dilakukan di daerahnya dan berpartisipasi di dalamnya, nantinya akan dapat dilakukan melalui aplikasi smartphone. Aplikasi Bojonegoro Open System (BOS) yang dikembangkan bersama dengan LSM Bojonegoro Institute (BI) belum terhubung dengan aplikasi Sirup dari Pemkab dan aplikasi SPSE dari LKPP. Saat ini masih menunggu penyelarasan dengan regulasi dalam Perpres PBJ serta revisi Peraturan Bupati.Sedangkan Inspektur,Syamsul Hadi menyatakan bahwa Open Data Contract (ODC) harus valid dan mencakup data kontrak, KAK perencanaan, dan APBD. E-katalog tidak menjamin transparansi jika ada permainan antara OPD dengan penyedia. Dalam proses pelelangan, OPD tidak meminta advis kepada Inspektorat, dan Inspektorat hanya melaksanakan tugas rutin pengawasan.

(Humas Puslitbangwas: BunHold, Dani, Jie)



Share      

Berita Terkait:

06 September 2018 10:17:28 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peluang Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
29 Mei 2018 13:44:52 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sudah Bukan Zamannya Lagi Informasi Tertutup
28 Mei 2018 11:19:51 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Buktikan Bekerja Profesional, akan Menambah Kepercayaan Stakeholder
04 Mei 2018 16:10:33 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Inovasi Metodologi Pengawasan dalam Meningkatkan Peran Inspektorat Pemda
18 April 2018 08:36:18 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Upaya BPKP dalam Pemberantasan Korupsi