Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Berita Seputar Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

E-Government, Integritas dan Reward adalah Kunci Transparansi di Pemerintah Kota Surabaya
06 Maret 2018 14:29:03 / puslitbangwas / dibaca: 714 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Tim Kajian Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Puslitbangwas BPKP melakukan kegiatan pengumpulan informasi pada Pemerintah Kota Surabaya pada Senin-Kamis (12-15/2). Tim dipimpin oleh Kapuslitbangwas, Sudiro, didampingi oleh Kepala Subbid Program, Rury Hanasri, dan Auditor Madya, Mahmud Toha.

 

Hari pertama, tim mengunjungi Bappeda Kota Surabaya, yang diterima oleh Ketua Bappeko, Ir. Agus I. Sonhaji. Dalam diskusi dengan Agus Sonhaji, ia menyatakan bahwa transparansi Pemkot Surabaya dilakukan dengan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi dari hulu sampai dengan hilir,yang disebut “Government Resources Management System”, yang tergambar sebagai berikut:

Kunjungan selanjutnya ke Inspektorat Kota Surabaya dan diterima langsung oleh Inspektur, Sigit Sugiharsono beserta staf. Dalam kesempatan tersebut, Sigit Sugiharsono menyatakan bahwa keterlibatan semua pihak dalam koordinasi awal PBJ maupun saat pelaksanaan pengadaan melibatkan Inspektorat Kota, ahli hukum, ahli pengadaan, aparat penegak hukum, ahli konstruksi maupun akademisi lainnya serta asosiasi. Hal ini juga diakui oleh Kabid Pengeloaan Aset dan Pengadaan, Nur Oemarijati, bahwa pelibatan berbagai pihak sangat membantu proses pengadaan. Sedangkan menurut Kabag Bina Program, Deddy, terkait PBJ, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi PBJ, Pemkot Surabaya memfungsikan Bagian Bina Program, dengan menyusun database, meliputi;(a)Analisa Standar Biaya untuk berbagai pekerjaan pelelangan;(b) Daftar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yaitu harga satuan yang meliputi upah dan bahan untuk pekerjaan seperti bangunan gedung, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding dan lain-lain,dan;(c) Daftar Standar Satuan Harga (SSH) yaitu daftar harga barang yang meliputi hampir7.000 jenis barang.

Dengan adanya database tersebut, maka tersedia harga standar yang digunakan masing-masing OPD pada saat menyusun anggaran (e-budgeting) sehingga terjadi efisiensi diberbagai lini kegiatan yang sebelumnya dianggap boros, seperti pembayaran honor-honor yang sering tumpang tindih. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk peningkatan tunjangan pegawai (TPP)sesuai tugas pokok dan beban kerjanya. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses Pemkot Surabaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu sisi pandang yang menarik menurut Pemkot Surabaya bahwa transparansi tidak perlu melibatkan masyarakat dalam pengalokasi anggaran pemerintah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Seperti yang diungkapkan Asisten III Sekda Pemkot Surabaya, Ir. Hidayat Syah, MTtentang  alokasi dana bantuan yangdiberikan kepada kelompok masyarakat kelas bawah yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti tukang becak, pembantu rumah tangga, sepanjang memiliki KTP Surabaya termasuk membersihkan wajah kota dari tuna wismadengan menempatkan mereka dalam satu wilayah dan memberikan mereka pelatihan agar memiliki keahlian  seperti membuat makanan, kerajinan. Pemasarannya juga difasilitasi pemkot dan saat ini sudah ada yang dipasok ke Transmart dan Carrefour.

Hubungan dengan legislatif dijalin seharmonis mungkin mulai saat penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban APBD. Pemkot memberi perhatian atas ketersediaan anggaran untuk anggota dewan seperti anggaran untuk pembangunan pada wilayah konstituen, tunjangan uang transport, uang kunjungan kerja, dan uang reses.  Pemkot juga meminta aparat penegak hukum (APH)untuk mengawal pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan. Permasalahan yang muncul biasanya langsung dicarikan solusi “on the spot” dan untuk hal seperti ini, sudah terbangun mindset, bahwa APH memberikan bantuan secara sungguh-sungguh, tanpa ada unsur “pamrih” yang berlebihan. Bentukkepedulian pemkot dalam melakukan koordinasi dengan APH,  adalah dengan mengalokasikan dana berupa honor narasumber setiap kali APH diundang untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi pemkot.

Terakhir, sosok dan figur Walikota yang berintegritas disertai dengan pembangunan sistem serta pemberian reward and punishment yang konsisten, telah memotivasi  aparatur di Pemkot Surabaya untuk mendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan secara optimal.

(Humas Puslitbangwas: Toha, Rury, Jie)



Share      

Berita Terkait:

06 September 2018 10:17:28 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peluang Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
29 Mei 2018 13:44:52 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sudah Bukan Zamannya Lagi Informasi Tertutup
28 Mei 2018 11:19:51 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Buktikan Bekerja Profesional, akan Menambah Kepercayaan Stakeholder
04 Mei 2018 16:10:33 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Inovasi Metodologi Pengawasan dalam Meningkatkan Peran Inspektorat Pemda
18 April 2018 08:36:18 / puslitbangwas / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Upaya BPKP dalam Pemberantasan Korupsi