Pusat Informasi Pengawasan

Berita Seputar Pusat Informasi Pengawasan

Study Banding Penerapan SPBE ke Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi
12 Agustus 2019 14:09:49 / pusinfo / dibaca: 232 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

  

   

 

Banyuwangi, 7 Agustus 2019

Bertempat di ruang Lounge Pelayanan Publik Kantor Bupati Banyuwangi, Tim Pusinfowas yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Robbi Adhilni dengan didampingi oleh Setiawan Juliarso (Inspektorat) dan Muhamad Panjiwinata (Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola) diterima oleh Agustinus Suko Basuki selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Banyuwangi.

 

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kunci sukses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya terkait layanan publik di Kab. Banyuwangi. Agustinus menjelaskan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi sudah dirintis sejak tahun 2009 dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh BPPT.

 

Saat ini aplikasi layanan publik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan layanan kepada masyarakat sudah lebih dari 40 jenis aplikasi dengan 25 layanan berbagi pakai seperti pengurusan surat umum (surat pengantar untuk e-ktp, surat pindah domisili, surat pengantar perijinan, dll), ijin mendirikan bangunan, surat pengurusan tanah, dan satu produk layanan unggulan yang menjadi brand Kabupaten Banyuwangi yaitu Smart Kampung.

 

Smart Kampung merupakan e-government platform yang digunakan sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Terdapat 2 modul utama dalam Smart Kampung yaitu monitoring anggaran desa dan monitoring kegiatan desa yang berisi informasi terkait penggunaan anggaran dan hasil pembangunan di desa. Smart Kampung sudah diterapkan di 189 desa di Kabupaten Banguwangi atau 98.6% dari total desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

 

Lebih lanjut, Agustinus menjelaskan bahwa pengembangan sistem/aplikasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo tetapi juga dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti yang dilakukan oleh BKD untuk sistem kepegawaian daerah dan Dinas Pendidikan untuk data pokok pendidikan yang berisi seluruh data siswa SD sampai SMA di Kabupaten Banyuwangi.

 

Inisiatif pengembangan sistem/aplikasi biasanya disampaikan oleh OPD ke Dinas Kominfo sebagai tim pelaksana SPBE untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Pengarah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi. Hasil rapat dewan inilah yang nantinya akan menentukan apakah sebuah sistem/aplikasi bisa disetujui untuk dikembangkan atau tidak. Selain ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan blue print pengembangan sistem menjadi prasyarat disetujuinya sebuah inisiatif IT.

 

Dukungan kuat dari pimpinan, perencanaan IT yang dinamis (menyesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat) dan anggaran yang memadai ditambah kerjasama dengan akademisi (Universitas dan SMK IT) dan pembentukan sdm yang loyal serta berintegritas menjadi kunci utama dari kesuksesan penerapan SPBE di Kabupaten Banyuwangi.

 

Tim Pengembang Website Pusinfowas

dan

Tim Benchmark

 



Share      

Berita Terkait: