Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berita Seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

BPKP Sumbang Saran Pengelolaan Informasi Publik PBJ
17 Mei 2016 15:06:39 / bowoppid / dibaca: 479 kali / Kat: PPID

Memenuhi undangan Komisi Informasi Pusat (KIP), PPID BPKP memberikan materi pengelolaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam focus group discussion di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta.

Dalam rangka memastikan pengelolaan informasi publik dalam proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik, Komisi Informasi Pusat mengadakan diskusi dengan mengundang PPID dari BPK dan BPKP, LPSE Kemenperin dan PLN, Apindo, Kadin Pusat, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Akademisi, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, di kantor KIP, Senin (9/5). Masing-masing undangan diminta memberikan masukan terkait pengelolaan informasi publik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

FGD dipimpin oleh Komisioner KIP, Yhannu Setyawan yang menjelaskan tentang “Tahapan Pengecualian Informasi Publik terkait Informasi Publik Proses Pengadaan Barang dan Jasa” dan diteruskan dengan materi paparan “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Kredibel” oleh Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian R. Fendy Dharma Saputra. Masing-masing undangan diminta masukannya terkait keterbukaan informasi publik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam paparannya Fendy dari LKPP menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus mencapai sasaran  baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memperhatikan: adanya arsip dan pencatatan yang memadai, mekanisme evaluasi/review/tindakan atas keluhan peserta, dan sistem pengawasan untuk menegakkan aturan. Harry Bowo yang mewakili PPID BPKP menyampaikan bahwa adanya UU Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong publik ikut andil dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Humas BPKP-hb)


Share      

Berita Terkait:

04 Desember 2015 15:02:10 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
Berkomunikasi dengan Publik Perlu Wawasan Kebangsaan
04 Desember 2015 15:00:20 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Perlu Perspektif Baru dalam Berkomunikasi dengan Publik
16 Nopember 2015 09:36:24 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Ikut Penyusunan Modul KIP
13 Nopember 2015 09:52:05 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
Delegasi Humas BPKP Diskusikan Pengelolaan Komunikasi Publik
23 April 2015 09:45:41 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
Perkuat Layanan Informasi Publik, Biro Hukum dan Humas BPKP Gelar FGD di Sulut