Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berita Seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berkomunikasi dengan Publik Perlu Wawasan Kebangsaan
04 Desember 2015 15:02:10 / bowoppid / dibaca: 649 kali / Kat: PPID

Sebagai rangkaian Forum Komunikasi dan Layanan Informasi Publik BPKP Tahun 2015 dengan tema “Pengelolaan Komunikasi Publik yang Efektif” yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas BPKP di Aula Gandhi Lantai 2, BPKP, Jalan Pramuka 33, Jakarta (2/12), dilakukan diskusi panel pertama dengan narasumber Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius dan Plt. Dirjen lnformasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Djoko Agung Harijadi dengan moderator Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari.

Dalam diskusi panel dengan tema “Sinergi Komunikasi Publik”, Djoko Agung Harijadi sebagai narasumber pertama dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perlu dibangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. “perlu sinergi untuk hal tersebut” jelasnya.

Plt. Dirjen lnformasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 menunjuk Kominfo sebagai penyusun narasi tunggal, bersinergi dengan kementerian dan lembaga. “Diharapkan narasi tunggal tersebut menjadi pegangan K/L terkait dalam menyampaikan informasi kepada publik.”

Kemudian, narasumber berikutnya, Suhardi Alius dalam pemaparannya dengan tema “Resonansi Kebangsaan dalam Komunikasi Publik” menekankan bahwa setiap orang, setiap pihak punya peran terhadap NKRI. “untuk mendalami masalah kebangsaan tidak hanya menggunakan akal dan logika, tapi juga dengan hati.”

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri periode 2013-2015 tersebut mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita, apa yang kita wariskan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan masalah-masalah aktual di Indonesia seperti seperti radikalisme/ideologi yang menyimpang, proteksi terhadap petani/ nelayan, koordinasi sinergi yang tidak efisien, tata kelola lahan, konflik yang bermacam-macam latar belakang, pengelolaan SDA, kepercayaan terhadap hukum termasuk ketaatan pada hukum, dan melupakan kultur budaya.

“Media menjadi senjata yang signifikan dalam membentuk opini di bidang komunikasi publik, perlu sentuhan wawasan kebangsaan tentunya” terang Suhardi. Dalam akhir paparannya, Suhardi menjelaskan bahwa keniscayaan untuk berbuat, tidak ada perubahan bila tidak dimulai dari diri sendiri. “mari kita songsong Indonesia yang lebih baik dengan sentuhan wawasan kebangsaan di setiap profesi.”

(Humas Pusat)



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2016 15:06:39 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Sumbang Saran Pengelolaan Informasi Publik PBJ
04 Desember 2015 15:00:20 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Perlu Perspektif Baru dalam Berkomunikasi dengan Publik
16 Nopember 2015 09:36:24 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Ikut Penyusunan Modul KIP
13 Nopember 2015 09:52:05 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
Delegasi Humas BPKP Diskusikan Pengelolaan Komunikasi Publik
23 April 2015 09:45:41 / bowoppid / dibaca: kali / Kat: PPID
Perkuat Layanan Informasi Publik, Biro Hukum dan Humas BPKP Gelar FGD di Sulut