Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berita Seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Delegasi Humas BPKP Diskusikan Pengelolaan Komunikasi Publik
13 Nopember 2015 09:52:05 / / dibaca: 2682 kali / Kat: PPID

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Humas BPKP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Informasi Publik di BPKP yang digelar di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (10/11). Tarian “Selamat Datang Banjarmasin” oleh Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan membuka FGD yang diagendakan berlangsung selama dua hari. Hadir dalam pembukaan Pejabat Walikota Banjarbaru, Kepala Sub Bagian Humas, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, serta delegasi satgas humas dari 33 Perwakilan BPKP.

Kepala Sub Bagian Humas, Tri Endang Mudiastuti,  mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP dalam laporan panitia penyelenggara menyampaikan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2015 mewajibkan setiap badan publik untuk menyampaikan data sebagai bahan penyusunan narasi tunggal  terkait kebijakan pemerintah yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui Kementerian Kominfo. Sementara untuk melaksanakan instruksi tersebut,  masih terdapat berbagai permasalahan di BPKP diantaranya belum terdapat pedoman mengenai pengelolaan komunikasi publik, belum ditetapkan  Pejabat Pengelola Komunikasi Publik (PPKP) di unit pusat maupun perwakilan, serta belum adanya mekanisme baku penyampaian data unit kerja ke pusat dalam rangka pengelolaan komunikasi publik. Berbagai permasalahan tersebut  melatarbelakangi  diselenggarakannya FGD Pengelolaan Informasi Publik di BPKP guna menampung masukan dari seluruh pengelola kehumasan di daerah  serta  merumuskan apa yang perlu dikemukakan terkait kewajiban penyampaian data kepada Kementerian Kominfo, serta mendapatkan prosedur mekanisme pengelolaan komunikasi publik di BPKP.

Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Sumitro, dalam sambutannya sebagai tuan rumah yang bertema “Humas Terurus, Citra BPKP Semakin Bagus”, menyampaikan bahwa humas adalah mata dan telinga pimpinan, jika humas loyo maka organisasi dianggap tidak berkinerja. Maju tidaknya tugas dan fungsi kehumasan sangat tergantung  pada komitmen pimpinan. Makna dari akhir perjalanan panjang humas adalah meningkatnya citra organisasi.

Pejabat Walikota Banjarbaru, Haji Martinus, sebagai keynote speaker  mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi menyadarkan publik tentang adanya kewajiban transparansi dalam pelaksanaan tupoksi organisasi pemerintah, sehingga muncul tuntutan open government oleh publik. Berita-berita yang berkembang di media sosial kadang justru membingungkan masyarakat, disitulah perlunya lembaga layanan informasi publik untuk mengarahkan opini publik agar terbentuk citra positif lembaga pemerintah.

Guna memperoleh simpulan prosedur dan mekanisme pengelolaan komunikasi publik di BPKP, pelaksanaan FGD, dibagi ke dalam tiga komisi dengan tiga pokok bahasan utama yaitu Draft Perka BPKP dengan Inpres 9 Tahun 2015, Mekanisme Penyusunan Narasi Tunggal BPKP, dan Implementasi Komunikasi Publik BPKP.

FGD juga menghadirkan  narasumber  Yusran Pare, Pemimpin Redaksi Banjarmasin Post Group, Muh. Yusridarto,  Kepala Bidang Pemberitaan RRI Kalimantan Selatan, dan Samsul Rani S. Ag, ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan guna membuka wawasan pengelola kehumasan BPKP melalui diskusi panel  di hari ke dua dengan tema “Implementasi Komunikasi Publik Instansi Pemerintah”.  Dalam diskusi panel terungkap bahwa teknologi informasi menjadi kebutuhan dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian. Fakta menunjukkan adanya pergeseran media yang menjadi sandaran masyarakat untuk memperoleh informasi,   mobile digital dalam tempo 3 tahun terakhir telah mengalahkan penggunaan media cetak, radio dan televisi oleh masyarakat dalam memperoleh informasi. Pelaku humas harus siap menghadapi  pola komunikasi publik yang telah memasuki era digital. Selain itu harus disadari bahwa humas mempunyai fungsi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik. BPKP sebagai badan publik harus siap menyediakan Daftar Informasi Publik untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan pengelompokkan informasi yang terbuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan.

Menutup seluruh rangkaian acara FGD, Sekretaris Utama BPKP, Meidiyah Indreswari  menyampaikan hal-hal yang harus dikritisi mengenai pengelolaan komunikasi.  Meidiyah menyarankan dalam kesempatan FGD untuk menjaring usulan dari masing-masing peserta sebagai pelaku humas di perwakilan mengenai konten yang harus disampaikan kepada publik sehingga terdapat keseragaman informasi tiap unit kerja dan mempermudah pengelolaannya. Meidiyah juga mengingatkan bahwa rakyat berhak tahu apa yang dikerjakan oleh BPKP, hanya perlu ada judgement dari pengelola kehumasan untuk menentukan informasi mana yang penting dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan pengelolaan komunikasi publik. Di tahun 2015 ini, humas BPKP mempunyai kewajiban untuk menginternalisasikan magic word BPKP, “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan” kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang awam dapat dengan mudah mengenal dan mengingat apa itu BPKP dengan membumikan definisi tupoksi BPKP.  Untuk memantapkan hasil diskusi, Sekretaris Utama akan meminta setiap unit kerja menunjuk personil yang akan menjadi juru bicara, maupun Liaison Officer (LO) sebagai penghubung antar lembaga. Penunjukan juru bicara maupun LO sementara ini masih bersifat ad hoc  karena penambahan dalam struktur membutuhkan diskusi panjang dan persetujuan sampai ke presiden.  Terakhir, peningkatan kompetensi SDM pengelola komunikasi publik menjadi isu penting yang harus segera direalisasikan di tahun 2016 melalui training yang lebih spesifik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. (Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

19 Nopember 2018 11:20:50 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Kaltim Raih Peringkat II Anugrah Website 2018
29 September 2018 08:25:58 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP DIY Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik DIY Tahun 2018
17 Mei 2016 15:06:39 / / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Sumbang Saran Pengelolaan Informasi Publik PBJ
04 Desember 2015 15:02:10 / / dibaca: kali / Kat: PPID
Berkomunikasi dengan Publik Perlu Wawasan Kebangsaan
04 Desember 2015 15:00:20 / / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Perlu Perspektif Baru dalam Berkomunikasi dengan Publik