Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berita Seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Perkuat Layanan Informasi Publik, Biro Hukum dan Humas BPKP Gelar FGD di Sulut
23 April 2015 09:45:41 / / dibaca: 2344 kali / Kat: PPID

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah wujud respon pemerintah atas cita-cita reformasi, tuntutan informasi pelayanan publik dan agenda pemberantasan korupsi. "BPKP selaku badan publik wajib menyampaikan informasi, baik input, output, bahkan outcome pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya", Adil Hamonangan Pangihutan.

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari tiga pilar good governance; Akuntabilitas, Patisipasi dan Transparansi. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Adil Hamonangan Pangihutan selaku pemandu acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Layanan Informasi Publik BPKP Wilayah Timur. Lebih lanjut Adil mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah wujud respon pemerintah atas cita-cita reformasi, tuntutan informasi pelayanan publik dan agenda pemberantasan korupsi. "BPKP selaku badan publik wajib menyampaikan informasi, baik input, output, bahkan outcome pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya", lanjut Adil. 
BPKP melaksanakan FGD Penguatan Layanan Informasi Publik secara bertahap di tiga wilayah berbeda yaitu Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur. Kegiatan FGD BPKP diawali di Wilayah Timur pada tanggal 22-23 April 2015, bertindak sebagai tuan rumah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara di Manado dengan peserta dari Perwakilan BPKP Wilayah Timur.

Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara, Lona Lengkong dan Habel Runtuwene, yang didaulat menjadi narasumber,  menjelaskan panjang lebar seluk beluk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menjadi payung keterbukaan informasi publik, mulai dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),  ketentuan pidana dalam UU KIP sampai masalah sengketa informasi publik.

Nuri Sujarwati, Kabag Humas dan HAL BPKP, selaku ketua penyelenggara menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya memperkuat layanan informasi publik di jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta unit kerjanya, disamping sebagai respon dan pembenahan atas hasil penilaian Komisi Informasi Pubik terhadap ketersediaan informasi publik di lingkungan BPKP dari tahun ke tahun.

Selain membedah undang-undang KIP, acara FGD juga diisi dengan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis aplikasi kliping yang baru dikembangkan BPKP demi menjawab tuntutan peran BPKP yang semakin berat, dengan pembicara dari Bagian Humas dan HAL serta Pusinfowas BPKP. Pada akhir kegiatan dilakukan diskusi dan tanya jawab serta simpulan hasil diskusi yang terjaring dari aspirasi seluruh unit kerja yang hadir.  (Humas BPKP Sulut/ht)



Share      

Berita Terkait:

19 Nopember 2018 11:20:50 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Kaltim Raih Peringkat II Anugrah Website 2018
29 September 2018 08:25:58 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP DIY Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik DIY Tahun 2018
17 Mei 2016 15:06:39 / / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Sumbang Saran Pengelolaan Informasi Publik PBJ
04 Desember 2015 15:02:10 / / dibaca: kali / Kat: PPID
Berkomunikasi dengan Publik Perlu Wawasan Kebangsaan
04 Desember 2015 15:00:20 / / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP Perlu Perspektif Baru dalam Berkomunikasi dengan Publik