Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berita Seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Informasi dan Komunikasi Publik : Pilar Strategis Organisasi
20 Januari 2015 11:01:58 / / dibaca: 2300 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Biro Hukum dan Humas BPKP menyelenggarakan Focus Group Discussion Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FGD PPID) dan Kehumasan BPKP Tahun 2014 bertema “Informasi dan Komunikasi Publik : Pilar Strategis Organisasi” di Aula Gandhi Lt.2 Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka 33 Jakarta. FGD ini diselenggarakan selama 2 hari,  17 – 18 Desember 2014. Peserta FGD PPID dan Kehumasan ini adalah seluruh PPID di lingkungan BPKP dan para pengelola kehumasan yang ada di unit kerja.

Turut hadir pembicara kunci Kapusinfo dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, dan Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari yang sekaligus membuka FGD PPID dan Kehumasan BPKP 2014. FGD juga menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang layanan informasi publik dan kehumasan, diantaranya adalah Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, Direktur Paramadina Public Policy Institute Abdul Rahman Ma’mun, Heri Siswanto dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Webmaster Kantor Berita Antara Anton Santoso.

Dalam FGD ini juga BPKP memberikan penghargaan kehumasan kepada penggiat kehumasan. Adapun kriteria penghargaan meliputi: Penulisan Berita, Foto berita terbaik, Video Profil unit kerja terbaik, Majalah Internal terbaik, dan Pengelolaan Subdomain terbaik. Panitia FGD mendatangkan Juri dari luar untuk menilai materi lomba yang diserahkan oleh peserta, diantaranya: Managing Director Majalah SWA/ Dosen FISIP UI Teguh Poeradisastra, Redaktur Foto Kantor Berita Antara Jaka Surya, dan Konsultan PT Galigo House Production D. Wibhiyanto.

Pada pidato sambutannya, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari mengatakan masyarakat yang maju adalah masyarakat yang menguasai informasi karena informasi merupakan power. Setelah era informasi maka masyarakat akan menuju pada era knowledge kemudian era wisdom. Meidyah juga mengatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belumlah lengkap tanpa ada elemen informasi dan komunikasi.

Sementara itu, Kapusinfo dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu mengatakan keterbukaan melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, dan negara harus menjamin tersedianya kemudahan akses atas informasi kepada publik. Ismail juga mengatakan seluruh PPID dan Komisi Informasi di Indonesia seharusnya saling terhubung, dan perlu dipikirkan untuk dapat mengadakan Video Conference.

Pada hari kedua, FGD menghadirkan narasumber Co-Founder nulisbuku.com dan kutukutubuku.com Aulia Halimatussadiah, Direktur Utama LPP-RRI Niken Widiastuti, Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan Direktur Eksekutif & PR Strategist Holistic Reputation Dian Umar. Kemudian akan dilakukan pula peluncuran dan sosialisasi aplikasi kliping yang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas BPKP bekerja sama dengan Pusinfowas BPKP.



Share      

Berita Terkait:

25 Agustus 2016 12:45:29 / / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi