Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Auditing & Evaluation

Auditing & Evaluation

 

PROSPEK PENYATUAN AUDITING & EVALUASI
Oleh: Justan Siahaan dan Timotius Tarigan

 

Perbandingan auditing dan evaluasi pernah seru diperdebatkan lewat panel diskusi di Kongres para Assosiasi Evaluator dari Seantero dunia di Amerika Serikat tahun 1995. Dengan melihat mindset, praktek, metodologi, peran pada sektor publik serta pengorganisasiannya, diperkitakan keduanya akan menyatu di abad 21 ini. Begitu antara lain isi laporan kami setelah overseas training. Bagaimana prospek penyatuannya di Indonesia?

Auditing dan Evaluasi dalam Manajemen Sektor Publik

Perkembangan audit sebagai media pemantauan dalam manajemen sektor publik dan dapat menggambarkan kondisi Indonesia terlihat seperti pada Gambar 1. Sesuai gambar tersebut, Kebijakan Nasional merumuskan kondisi atau hasil yang ingin dicapai pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya pencapaian kondisi ini dilaksanakan melalui program-program yang dikenal dengan Propenas. Propenas kemudian dijabarkan secara tahunan dengan propeta sebagai dasar pembuatan anggaran.

Mekanisme pemantauan keseluruhan program adalah sebagai berikut: Pemantauan terhadap input (asupan) program, dengan indikator biaya, dilakukan dengan audit keuangan atau audit ketaatan. Pemantauan terhadap output (keluaran) program dengan indikator produksi dilakukan dengan performance audit, dan pemantauan terhadap hasil dengan indikator dampak dilakukan dengan evaluasi.

Melihat perkembangan mekanisme pemantauan tersebut, maka evaluasi di dunia pengawasan di pemerintahan, terutama di BPKP, seharusnya bukanlah mahluk baru. Simpulan ini benar jika semua auditor pemerintahan konsisten melaksanakan performance audit karena performance audit mencakup juga penilaian terhadap efektivitas program pemerintah. Penilaian efektivitas dalam hal ini melihat sejauh mana outcome dan dampak program pemerintah dicapai sesuai kebijakan nasional atau kebutuhan masyarakat. Konsistensi inilah yang tampaknya lemah dalam performance audit yang dilakukan auditor pemerintah. Kelemahan tersebut diharapkan dapat dieliminir dengan evaluasi yang menawarkan teknik yang diperlukan untuk menilai pencapaian hasil kebijakan tersebut.


Evaluasi Bukan Menilai Kebijakan tetapi Hasil Kebijakan

Dalam praktek selama ini, fokus investigasi audit adalah pada sistem atau prosedur yang dibangun oleh manajemen. Hal ini dilakukan oleh auditor berdasarkan dua asumsi yaitu:

  1. jika penyelenggara program taat pada sistem dan prosedur suatu program, maka hasil program dengan sendirinya akan tercapai; dan
  2. para penyelenggara program akan menindaklanjuti temuan para auditor.

Validitas kedua asumsi tersebut tampaknya sudah tidak berlaku lagi di dunia auditing termasuk di Indonesia . Invaliditas bahkan terlihat sangat menonjol di dunia kebernegaraan kita karena masalah kebenaran prosedur malah lebih sering dijadikan sebagai tameng untuk menghindar dari tuntutan tanggung jawab dan dari tanggung gugat kegagalan mencapai hasil yang diinginkan.

Artinya, auditing gagal memberikan kontribusi maksimalnya pada perbaikan sektor publik termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat yang menjadi target dari semua program pemerintah. Kegagalan auditing tersebutlah yang ditutup lewat evaluasi yang sejak masa belianya memfokuskan diri pada hasil program.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, evaluasi selalu melihat substansi bidang kajiannya. Maksudnya, kendati investigasi adalah hasil program tidak berarti ia lepas dari input dan proses yang membuat hasil ada. Hanya saja, evaluasi mencoba melihat isi atau substansi pokok dari input dan proses itu.


Prospek Perkawinan Auditing dan Evaluasi

Sesuai Gambar 1, linearitas perkembangan audit ke arah evaluasi tampak sebagai suatu hal yang alami saja. Dalam hal ini, performance audit jelas tidak lengkap jika hanya mengaji produksi atau output tetapi tidak mengkaji 'dampak' yang menjadi indikator kinerja program. Hal yang sama terjadi pada evaluasi. Pada masa belianya (lihat artikel) pusat investigasi Evaluasi juga bergeser dari areal 'perumusan kebijakan' ke areal 'hasil kebijakan' publik.

Anekdot 'ketemu jodoh' atau ungkapan 'ikan di laut asam digunung bertemu di kuali' terjadi di sini. Tidak dinyana-nyana pergeseran linear auditing dan evaluasi bertemu pada 'pojok' yang sama yaitu "hasil program". Jika hasil semua program diakumulasikan maka dampak resultante yang ditumbuhkannya menjadi hasil dari kebijakan nasional yang memang demikian rancangan awalnya. Muara atau pojok pertemuan yang sama inilah yang membuat para pemikir dan praktisi yakin bahwa di abad 21 ini kedua areal yang berbeda tersebut akan menyatu. Ibarat perkawinan, keberhasilan hidup perkawinan mereka akan tergantung dari kemauan menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing yang biasanya tidak terlihat selama masa pacaran. Oleh karena itu pengenalan secara tulus tentang kelemahan ini akan membantu beranakpinaknya perkawinan tersebut di dunia pengawasan Aparat Pengawas Iintern Pemerintah di Indonesia.


Share