Gugus Tugas Policy Evaluation (PE)
 

LATAR BELAKANG (APA & MENGAPA EVALUASI)

Dalam konteks manajemen sektor publik, evaluasi dimaknai sebagai rangkaian kegiatan untuk menilai hasil kebijakan atau program melalui studi yang sistematik sehingga dapat menguraikan dan menjelaskan operasi, akibat, justifikasi, serta implikasi sosial atas kebijakan atau program tersebut. Alasan atau tujuan utama dari evaluasi adalah terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial (social betterment). Peningkatan kesejahteraan sosial menjadi nilai utama didasari oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (human needs) yang kemudian berkembang menjadi masalah sosial.

Tuntutan ini dicoba diatasi dengan suatu kebijakan atau program sosial sehingga diperoleh perbaikan sosial. Apakah suatu kebijakan atau program sosial telah mampu memberikan perbaikan sosial adalah kondisi yang akan dinilai melalui evaluasi. Hasil-hasil dari kebijakan yaitu . Keharusan bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi ini secara eksplisit dinyatakan dalam PP 20 tahun 2004, sehingga ke depan tugas-tugas policy evaluation (PE) ini akan terus bertambah seiring dengan kesadaran dan kebutuhan instansi pemerintah akan evaluasi.

PENGEMBANGAN KAPASITAS EVALUASI

Di Indonesia kegiatan evaluasi yang bersinggungan dengan program atau kebijakan publik belum begitu berkembang. Di lingkungan pemerintahan sendiri, evaluasi masih dipahami sebatas kegiatan pemantauan terhadap input dan output suatu program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, dan biasanya merupakan bagian dari perencanaan.

Kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan publik ini, pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga penelitian universitas, lembaga penelitian swasta atau LSM. Sejak tahun 2001, BPKP mulai mengembangkan kapasitas evaluasi yang diawali melalui pembentukan Policy Evaluation Task Force (PETF). Pada tahap awal, PETF telah melakukan serangkaian diskusi dan menjalani short course di University of Pitsburg serta melakukan serangkaian kunjungan pada 14 institusi yang melakukan evaluasi di Amerika Serikat.

Pasca short course dan studi banding ke beberapa institusi yang melakukan evaluasi, PETF mulai melakukan uji coba evaluasi, diantaranya evaluasi atas Program Pemberantasan Penyakit Menular dan Program Pengembangan Kecamatan. Untuk pengembangan PE lebih lanjut, PETF juga telah melakukan diklat evaluasi kebijakan publik bagi staf perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.

Untuk mengimplementasikan bekal yang diperoleh dari diklat, PETF di Perwakilan BPKP di daerah juga telah melakukan kegiatan evaluasi program pada beberapa Departemen yang dilaksanakan di Pusat maupun Daerah.

PRODUK EVALUASI YANG DITAWARKAN.

BPKP melalui PETF saat ini membuka diri untuk melaksanakan kegiatan evaluasi program yang telah/sedang/akan dilaksanakan oleh intansi-instansi pemerintah. Jenis-jenis evaluasi yang dapat dilakukan dikelompokkan sesuai dengan fokus penilaian suatu program atau kebijakan, sebagai berikut :

1. Evaluasi relevansi program (program appropriateness) Evaluasi jenis ini dilakukan untuk menilai relevansi suatu kebijakan/program yang biasanya dilakukan sebelum suatu program/kebijakan dilaksanakan. Jenis evaluasi ini dapat juga dilakukan secara periodik selama implementasi kebijakan atau program, misalkan bila ada perubahan politik, ekonomi, maupun kondisi yang memerlukan kebijakan yang berbeda pada target program semula;
2. Evaluasi efisiensi program Evaluasi yang berfokus pada efisiensi lebih cenderung pada bagaimana memperbaiki mekanisme/proses suatu program. Evaluasi berfokus efisiensi ini dapat dilakukan kapan saja sepanjang program berlangsung dan sebaiknya dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana;
3. Evaluasi Efektivitas Program Evaluasi yang berfokus pada efektivitas dilakukan pada suatu program dengan memperhatikan apakah program tersebut telah selesai atau pada tingkatan program yang telah memungkinkan untuk menghasilkan outcome pada tingkat tertentu.

selanjutnya>>