Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Produk

Produk dan Layanan
 

Kegiatan Pengawasan BPKP khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

 

Sesuai dengan Keppres 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kepala BPKP sebagai Anggota Pengarah Gugus Tugas Pusat dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas adalah Kepala BNPB. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menetapkan Surat keputusan Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19.

 

Di dalam SK tersebut,  Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Akuntabilitas dibantu oleh 5 (lima) Wakil Koordinator yaitu: Inspektur Utama BNPB, Irjen Kementerian Kesehatan,  Jaksa Agung Muda Intelejen, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. Para Anggota terdiri atas Direktur BPKP, Direktur pada JAM Intelejen, Direktur PPK Bareskrim Polri, Inspektur BNPB, Inspektur dan Sekretaris di Itjen Kemenkes, serta Direktur LKPP.

Tugas yang diamanahkan yaitu melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Covid-19. Kegiatan pengawasan akuntabilitas yang telah dilakukan antara lain mencakup reviu atas usulan anggaran tambahan DSP, pemberian saran dan pendapat profesional dalam forum rapat koordinasi PBJ, serta Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Donasi/Bantuan Masyarakat terkait Percepatan Penanganan Covid-19 dan atas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa terkait Percepatan Penanganan Covid-19.

Sesuai dengan Inpres 4 Tahun 2020, BPKP diinstruksikan Presiden RI untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19.

BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk koordinasi, penerbitan kebijakan, kegiatan pengawasan dan pemberian atensi untuk mendukung Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19, di antaranya adalah:

  1. Pelaksanaan koordinasi: dengan KPK, LKPP dan Kejaksaan Agung serta Gugus Tugas Pusat. Seluruh Perwakilan BPKP juga terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
  2. Menerbitkan kebijakan:
  3. Instruksi Kepala BPKP Nomor: Ins-335/K/D2/2020 tentang Pelaksanaan Tugas BPKP dalam Percepatan Penanganan Covid-19
  4. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-155/K/D2/2020 tentang Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas dalam Percepatan Penanganan Covid-19
  5. Surat Edaran Kepala BPKP kepada Pimpinan APIP K/L/P Nomor: SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L/P dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19
  6. Surat Edaran Kepala BPKP kepada Pimpinan APIP K/L/P Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
  7. Surat Kepada Gubernur di Seluruh Indonesia Nomor: S-336/K/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
  8. Melaksanakan kegiatan pengawasan antara lain:
  9. Pendampingan dalam proses refocussing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada K/L/P.
  10. Menyampaikan saran dan masukan untuk percepatan proses klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 dalam rapat koordinasi antara Kemenkes, BPJS, dan BNPB serta secara tertulis melalui Surat Kepala BPKP kepada Menko PMK.
  11. Pengawasan atas Pengadaan Alat dan Material Kesehatan oleh Gugus Tugas Pusat maupun Pemda.
  12. Menyampaikan identifikasi risiko terkait upaya Percepatan Penanganan Covid-19 dan usulan mitigasinya kepada Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Pusat.
  13. Menyampaikan atensi kepada Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT terkait dengan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (Bansos).
  14. Pengawasan atas Penyaluran Bansos dalam rangka Penanganan Covid-19, baik Bansos yang berasal dari APBN maupun APBD serta Dana Desa.

Mengapa diperlukan pengawasan terhadap penanganan Covid-19? Pengawasan akan berusaha memastikan tujuan tercapai dan atau supaya jangan terjadi risiko kegagalan dan kecurangan di kemudian hari. Bantuan sosial kepada masyarakat dapat tersalurkan dengan efektif serta distribusi alat-alat kesehatan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Mari bersama kita kawal pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

Berikut Link via Yotube https://www.youtube.com/watch?v=xnApg5tt48I&feature=youtu.be

Nazar/D2/mp

 


Share