Produk dan Layanan
 

Deputi Polsoskam telah meluncurkan beberapa produk pedoman, yang paling mutakhir adalah pedoman audit kinerja PKPS-BBM dan pedoman PE atau PEU-01 yang dihasilkan oleh gugus tugas Policy Evaluation. Pedoman audit kinerja PKPS-BBM dimaksudkan sebagai acuan bagi auditor, sehingga diharapkan dapat menyatukan gerak langkah audit. Namun demikian, pedoman ini mengandung keterbatasan yaitu memuat hal-hal yang penting dan mendasar saja sehingga kreativitas dari para auditor di lapangan sangat diharapkan demi tercapainya hasil audit yang berkualitas.

Sedangkan Penyusunan Pedoman PEU-01 ini dimaksudkan untuk membangun suatu ukuran prosedural untuk melaksanakan dan mengukur pelaksanaan suatu penugasan Policy Evaluation di BPKP. Kendati masih bersifat prosedural, pedoman ini secara tentatif merupakan ukuran minimal pelaksanaan suatu evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan mengisi kekosongan standar profesi evaluasi.

Pedoman audit kinerja untuk pelaksanaan PKPS-BBM disusun dengan menggunakan Indicator Performance Model (IPM), sehingga diharapkan penilaian kinerja PKPS-BBM memberikan hasil penilaian yang objektif. Khusus PKPS-BBM Bidang Keluarga Berencana untuk kegiatan perencanaan, penilaian dilakukan dengan metode Questionaire.

IPM yang digunakan untuk menghimpun hasil penilaian mencakup 3 (tiga) aspek yang mengacu kepada tujuan ketepatan penilaian yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu.

Untuk menampung hasil penilaian terhadap hal-hal yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja PKPS-BBM atau yang lebih bersifat sebagai penyebab tidak tercapainya kinerja, dalam pedoman ini telah disediakan pranatanya berupa suatu kompilasi penyebab yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Kompilasi dan simpulan atas kelemahan sistem pengendalian intern didasarkan pada kerangka (frame work) sistem pengendalian intern berdasarkan konsep COSO (Committee on Sponsoring Treadway Organisation).

Pedoman PEU-01 ini berlaku untuk semua fokus atau jenis evaluasi baik relevansi, efisiensi dan efektivitas. PEU-01 ini berisi uraian ringkas tentang prinsip umum, tujuan, langkah-langkah di masing-masing tahap evaluasi serta berisi formulir dan format KKE yang dapat dipedomani dalam menjalankan langkah-langkah PE.

Kendati berlaku untuk semua jenis evaluasi, penerapan pedoman ini terutama ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan yang pencapaiannya diselenggarakan melalui program baik program sektoral maupun nonsektoral.

PRODUK LAINNYA YANG TERSEDIA DI DEPUTI POLSOSKAM

1. Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Akuntabilitas Pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (Juni 2008).
2. Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya (Oktober 2007).
3. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya (Oktober 2007).
4. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi atas Uang Pengganti pada Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia (September 2007).
5. Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Agustus 2007).
6. Pedoman Audit Pelayanan Haji : Petunjuk Pelaksanaan Audit Pelayanan Ibadah Haji
7. Pedoman Audit Pelayanan NTCR : Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)
8. Rancangan Pedoman Sisdalmen : Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Instansi Pemerintah (SPMIP).
9. Pedoman Analisis Laporan Hasil Pengawasan : Petunjuk Pelaksanaan Analisis Laporan Hasil Pengawasan.
10. Pedoman Audit Pelayanan BPN : Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BPN.
11. Pedoman Audit Pelayanan BKN : Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BKN.
12. Pedoman Audit Pelayanan Keimigrasian : Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan Keimigrasian
13. Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen/Lembaga : Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen/Lembaga.
14. Pedoman Audit PKPS BBM Bidang Pendidikan : Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Penggunaan Dana Subsidi PKPS BBM Bidang Pendidikan.
15. Pedoman Audit PKPS BBM Bidang Agama : Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Penggunaan Dana Subsidi PKPS BBM Bidang Agama.
16. Pedoman Audit PKPS BBM Bidang Kesehatan : Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Penggunaan Dana Subsidi PKPS BBM Bidang Kesehatan.
17. Pedoman Audit PKPS BBM Bidang Keluarga Berencana : Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Penggunaan Dana Subsidi PKPS BBM Bidang Keluarga Berencana.
18. Pedoman PEU-01 : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi kebijakan yang pencapaiannya diselenggarakan melalui program baik program sektoral maupun nonsektoral.
19. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) (Okt 2007).
20. Petunjuk Teknis Audit Operasional PNBP Depag (Okt 2007).
21. Petunujk Teknis Audit Operasional ALOKON BKKBN (Maret 2008).
22. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengelola Bung Karno (BPGBK) (Maret 2008).
23. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Koordinator Bidang Polhukam (April 2008).
24. Petunjuk Teknis Audit Atas Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional (April 2008).
25. Petunjuk Teknis Pendampingan Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama (Juni 2008).
26. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Akuntansi dan Pelaporan, BMN dan Keuangan Depkominfo (Juni 2008).
27. Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi BMN Depkominfo yang akan dihibahkan (Agustus 2008).
28. Petunjuk Teknis Kinerja Program Pendidikan Menengah Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Operasional Sekolah Tunai (BOS Tunai) dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Lingkungan Departemen Agama (September 2008).
29. Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran (Februari 2008).
30. Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (Juni 2008).
31. Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Pukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2007 (Juni 2008).
32. Pedoman Audit Tenaga Honorer (Kerjasama dengan BKN) (Juli 2008).
33. Pedoman Audit Operasional atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2006 (Juli 2007).
34. Pedoman Audit atas Tagihan Charter Pesawat VVIP PT. Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara RI (Desember 2007).
35. Pedoman Audit Kepegawaian (Kerjasama dengan BKN) (Maret 2007).
36. Program Kerja Audit SPK/Kontrak Penunjukan Langsung BRR NAD & Nias (Oktober 2008).

Info Lebih Lanjut.... Hubungi Deputi Polsoskam Phone Telp. 8584862 Ext. 0521