Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Penjabaran Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
 

Sesuai dengan pasal 240 Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas pokok:

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial dan keamanan


Berdasarkan pasal 113 surat keputusan Kepala BPKP tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
  2. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
  3. pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah di bidang politik, sosial, dan keamanan;
  4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
  5. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan;
  6. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang politik, sosial, dan keamanan di lingkungan BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya.

Share