DEPUTI POLSOSKAM DAMPINGI KEPALA BPKP TANDATANGANI MOU DENGAN KPK

Selanjutnya, Busyro berterima kasih kepada BPKP karena telah “meminjamkan” sebanyak 61 orang personilnya untuk memperkuat jajaran KPK dalam berbagai posisi, yang merupakan bagian dari nota kesepahaman. Sedangkan dalam bidang pencegahan, kerjasama operasional yang akan dilakukan meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di pusat dan daerah, pendidikan masyarakat dan sosialisasi anti korupsi. Selain itu juga penelitian dan pengembangan pemberantasan tindak pidana korupsi serta kegiatan di bidang pencegahan lainnya. Adapun kerjasama operasional dalam bidang penindakan meliputi audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli. Hal lain yang disepakati, KPK dan BPKP akan saling memberikan informasi terkait dengan tugas dan kewenangan KPK-BPKP dalam pemberantasan korupsi baik secara elektronik maupun non elektronik.
 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Mardiasmo yang didampingi oleh Deputi Polsoskam Achmad Sanusi dan Plt. Deputi Investigasi Suraji berharap bahwa peningkatan kerja sama KPK-BPKP ini dapat memperbaiki pengelolaan keuangan instansi pemerintah khususnya di daerah. Selanjutnya, Mardiasmo mengatakan bahwa melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP diberi mandat untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan negara, evaluasi anggaran, audit, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).“Seiring keluarnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011, upaya BPKP dalam pemberantasan korupsi lebih ke arah preventif melalui implementasi SPIP di lingkungan pemerintah,” tegas Mardiasmo.
 

Sebagai tindak lanjut atas MoU yang baru ditandatangani, Kepala BPKP sangat berharap bahwa hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membentuk help desk antara KPK dan BPKP di daerah, yang merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi di daerah melalui pengawalan program-program pemerintah. Dengan help desk, pemda dapat memiliki tempat bertanya jika menemui keraguan dalam pengelolaan keuangan daerah. (milleza/mario)