BPKP Siap Mengawal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2011

Di hadapan para rektor perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011, mantan Kapusdiklatwas BPKP tersebut sekali lagi menegaskan bahwa sesuai dengan peran yang diembannya dalam Inpres 4/2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP akan melakukan fungsi pengawalan, tidak hanya dari segi pelaksanannya saja, tetapi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Karena diakui, berdasarkan temuan audit BPK, masih terdapat permasalahan dalam sertifikasi guru yang berpengaruh terhadap opini BPK.


Selain para rektor, rapat tersebut juga dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kemdiknas yang memiliki kepentingan dengan pelaksanaan sertifikasi guru kali ini, yaitu diantaranya Plt. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemdiknas DR. Hamid Muhammad, Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas Prof. Suyanto, Plt. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdiknas Prof. DR. Baidhowi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Prof. DR. Syawal Gultom, dan Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP – PMP Dr. Unifah Rosyidi M.Pd.


Syawal Gultom yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Medan selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi guru ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPKP yang telah turut mewarnai Pedoman Penggunaan Dana Sertifikasi Guru dengan bertindak sebagai narasumber. Selanjutnya, beliau meminta kepada para Rektor selaku Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menyelenggarakan sertifikasi guru, apabila menemui kesulitan di lapangan agar tidak segan-segan untuk berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP apabila menemui kesulitan dalam pelaksanannya. Karena diakui, terdapat perbedaan signifikan antara pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2011 dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tentang kerjasama perguruan tinggi pendukung, sertifikasi berbasis program pendidikan, pola penyelenggaraan, dan kuota portofolio dan PLPG.


Pada akhir rapat, Direktur Agus Witjaksono menyempatkan diri untuk membagikan Pedoman Teknis PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inpres 4/2011 kepada para Dirjen di lingkungan Kemdiknas yang hadir, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (dulunya bernama Ditjen PMPTK), serta para Rektor penyelenggara Sertifikasi Guru. Beliau mengakui bahwa selama ini sistem pengendalian intern hanya terpaku pada penyempurnaan hard control, yaitu prosedur dan Sistem Operating Procedures, sedangkan soft control yang menyentuh aspek integritas dan nilai etika, komitmen pada kompetensi, serta filosofi manajemen sering terpinggirkan. Untuk mengakomodasikan hal tersebut, PP 60 Tahun 2008 telah menyediakan ruang yang cukup dalam salah satu pilarnya, yaitu Lingkungan Pengendalian. (milleza/mario)