Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Program Prioritas Penguatan Sistem Pengendalian Intern
25 Pebruari 2020 10:02:23 / polsoskam / dibaca: 379 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

jakarta (12/2) - Bertempat di Novotel Cikini, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Lintas Sektoral Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Antikorupsi. Acara ini dihadiri 56 peserta dari perwakilan Direktorat Rendal Koordinator dan Direktorat Rendal Pendukung Pengawasan Intern Lintas Sektoral Prioritas Nasional selama dua hari.

 

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi dan koordinasi terkait kegiatan pengawasan yang akan dilakukan BPKP, terutama yang akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum. Rapat Koordinasi ini dibagi menjadi 3 sesi Forum Group Discussion (FGD) yang membahas program prioritas penguatan sistem pengendalian dan upaya antikorupsi.

Pada kegiatan hari pertama, acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Bidang Polhukam PMK yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Sumitro. Dalam sambutannya, Sumitro berharap agar para narasumber bisa menjelaskan proses bisnis terhadap program prioritas yang ada di K/L masing-masing, sehingga BPKP dapat membuat petunjuk teknis untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan program prioritas.

Selanjutnya, Sumitro menjadi moderator FGD yang dibagi menjadi dua sesi. Dalam FGD sesi pertama, diskusi mengangkat tema tentang penjelasan program prioritas penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi yang difokuskan pada prioritas nasional 5, program prioritas 3. Adapun narasumber dari sesi ini, yakni Plt. Kasubdit pada Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas Resafardy, Kepala Biro Bina Program BPS Atqo Mardiyanto, dan Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum Kemenko Polhukam Fauzy Marasabessy.

Acara dilanjutkan dengan FGD sesi kedua, yang difokuskan pada pembahasaa SPPTI dan Restorative Justice. Pada sesi ini, dimoderatori oleh Didi Wahyudi, diisi oleh empat narasumber, yakni Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung Andi Julia Cakrawala, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan  pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan RI  Albertinus P. N, Analis Utama pada Bareskrim Polri Kombes Pol. Utoro Saputra, dan Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Dodot Adikoeswanto.

Rangkaian acara FGD Sesi II ditutup oleh Didi Wahyudi. Ia berharap pertemuan pada hari ini menjadi pintu komunikasi untuk kedepan dan berharap agar semua narasumber tetap berbagi pengalaman dan sumbangsih pemikiran. Ia juga menyampaikan bahwa tujuan dari acara Rakorwas Intern adalah mengawal capaian target RKP/RPJMN on the track.

(Tim Kominfo BPKP/Ag/Bin) D202/mpermina



Share      

Berita Terkait:

24 September 2014 13:57:23 / polsoskam / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rapat Aksi Pencegahan Korupsi
28 Januari 2014 15:07:58 / polsoskam / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Sinergi KPK dan BPKP dalam Rencana Aksi Korsup Pendidikan
17 Desember 2012 16:20:27 / polsoskam / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bangun Kesadaran Peran Mahasiswa dlm pembrantasan Korupsi melalui Kuliah Umum di Univ Negeri Padang